[caption id="attachment_3946" align="alignright" width="290"]
BATAM - Mahasiswa Ibnu Sina Batam mendesak Pemko Batam transparan dalam penggunaan dana APBD, sebab dana tersebut merupakan uang negara hasil jerih payah rakyat.
Mereka menilai uang tersebut bukan milik pribadi Walikota, Wakil Walikota, maupun para PNS. Dana APBD adalah hak rakyat yang harus dipertanggungjawabkan bukan untuk dibagi-bagi untuk kepentingan politik Ahmad Dahlan dan Rudi.
"Saat ini pejabat Pemko Batam 'merasa' APBD itu uang mereka yang bisa dipergunakan sesuka perutnya sendiri untuk biaya kampanye politik. Mereka tidak pernah transparan dalam penggunaannya, rakyat miskin jadi korban," kecam Kurnia, pengunjuk rasa, Rabu (18/2) di depan Pemko Batam.
[caption id="attachment_4102" align="alignleft" width="290"] Wawako Batam Rudi, santai hadapi Dahlan. foto: defrizal[/caption]
Mereka memberi contoh, Dahlan dan Rudi selama ini dinilai telah membodohi rakyat. Dimana tidak transparans dalam menggunakan anggaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
"Dana Rp60 millar untuk TKPKD Kota Batam, selama ini tidak jelas dan transparan. Kami minta Kejagung dan KPK segera usut dugaan korupsi Dahlan dan Rudi. Kami yakin uang itu akan digunakan untuk kampanye politik jelang Pilgub dan Pilwako Batam," pintanya. (defrizal)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

