[caption id="attachment_7021" align="alignleft" width="290"] Ribuan massa pendukung Soerya-Ansar dan Rialis menggelar aksi unjukrasa di depan kantor KPU Kota Batam, Kamis (15/10/2015). Foto: alfie syahrie/kepriupdate[/caption]
BATAM - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) belum dimulai. Namun sudah terjadi polemik dan sekelompok relawan gabungan berdemo di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam.
Mereka berdemo tentang hak suara yang dihilangkan, padahal mereka memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Batam. Ada sekitar 52.656 hak suara yang hilang.
Demo ini dilakukan oleh dua kelompok pendukung dari relawan Ria Saptarika - Sulistiana dan Soerya - Ansar.
Kedua kelompok tersebut menuntut agar ketua KPU Agus Setiawan dan Said Sirajudin keluar dari kantor KPU dan mengembalikan hak suara mereka.
Seorang Relawan mengatakan bahwa Pimpinan KPU tersebut seperti wanita jika dalam 10 menut tidak menemui mereka.
"Agus !!! keluarlah!!! Jangan menjadi Pecundang, jangan kau jadi bencong. Keluarlah kau Agus," teriak para relawan, Rabu (15/10/2015).
Dalam aspirasinya, mereka meminta agar dihilangkan Surat Edaran KPU Kepri No. 413. Mereka juga meminta pertanggungjawaban dari hilangnya 52.656 hak suara. (alfie syahrie)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

