[caption id="attachment_7077" align="alignleft" width="290"]
BATAM - Unjuk rasa buruh Batam kembali terjadi di Kantor Walikota Batam. Aksi ini dilakukan oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), dan ikatan buruh lainnya yang ada di Batam.
Mereka menyuarakan tentang penolakan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pengupahan. Yang mana seluruh upah diatur oleh pemerintah.
"Ayo rekan-rekan kita tolak RPP. Mari bersatu!!!" ujar orator, Selasa (20/10/2015).
Selain penolakan RPP pengupahan, para buruh juga menyesali tindakan pemerintah yang lemah akan perlakuan para pengusaha. Apalagi selama ini banyak harga sembako yang melonjak dan mahalnya rumah layak huni bagi para buruh.
"Hai pemerintah. Jangan kalian sengsarakan kami para buruh. Hapus RPP pengupahan. Banyak para buruh yang sengsara akibat sembako yang mahal. Rumah yang harganya semakin tinggi. Jangan lemah terhadap pengusaha", lanjutnya.
"Wahai walikota... Bilang pada pemerintah pusat jangan selingkuh sama pengusaha. Harus memihak pada masyarakat banyak," kata seluruh buruh sambil duduk dan menunjuk kantor walikota dengan tangan kiri.
Para buruh juga berpesan kepada pemerintah untuk menghapus RPP pengupahan. Jangan buat sengsara para buruh. Mengingat melonjaknya harga sembako dan biaya rumah yang melambung tinggi. Terutama harga beras.
Aksi tersebut ditanggapi langsung oleh Walikota Batam, Ahmad Dahlan. Dia mengatakan sudah mengantongi surat terkait RPP tersebut.
"Sebenarnya kami sudah menyampaikan upah mininum kota Batam kepada pemerintah pusat. Kami harap adik-adik sabar karena saya sudah terima surat dari pemerintah pusat. Terkait harga sembako juga saya sampaikan ke pemerintah pusat," pungkas Ahmad Dahlan. (alfie syahrie)
EKONOMI
POLITIK
BATAM
