BATAM - Pos Pemadam Kebakaran (damkar) Pemko Batam di Tembesi sudah hampir empat tahun ini beroperasi. Pos damkar ini memakan biaya Rp 1 miliar dari APBN.
[caption id="attachment_7579" align="alignright" width="290"]
Namun, pembangunan pos damkar ini menyisakan kepahitan mendalam bagi keluarga Ali Usman. Betapa tidak, gedung damkar yang diresmikan Oktober 2011 lalu tersebut ternyata berdiri di atas lahan milik kakak kandungnya yakni Rahimah (64).
"Luas lahan yang diserobot sekitar 20x40 meter persegi," kata Ali kepada AMOK Group, Rabu (16/12/2015).
Saat pembangunan pos damkar tersebut, Ali sempat melabrak para pekerja karena tanpa ada pemberitahuan tiba-tiba saja menggarap lahan mereka secara ilegal.
"Ketika itu saya mau panen buah nangka di kebun. Di depan sudah banyak orang yang sedang bekerja. Terus saya tanya, siapa yang suruh bangun di sini," ujar Ali kepada para pekerja.
Setelah dia menyetop proyek dan sempat mencak-mencak, tiba-tiba datang Kepala Damkar Pemko Batam, Azman. Saat itu Azman menjanjikan akan mengganti rugi lahan tersebut.
"Namun sejak saat itu hingga detik ini, ganti rugi tak pernah diberikan. Malahan minggu lalu saya mau panen buah petai, pembangunan pos damkar makin diperluas," kata Ali.
Azman yang kini menjabat sebagai Kepala BPBD Kota Batam, diduga sengaja tidak punya itikad baik kepada pemilik lahan. Sudah berulang kali ditagih perihal ganti rugi tersebut, akan tetapi kerap menghindar seperti belut dan mempimpong keluarga Ali.
"Sudah lelah kami mencari keadilan. Hanya kepada AMOK Group kami mengharapkan jalan keluar," pintanya. (amok group)
EKONOMI
POLITIK
BATAM
