BATAM - Kota Batam dengan penduduk melebihi satu juta jiwa menjadikan wilayah ini terpadat di Provinsi Kepri. Selain padat penduduk, jalan-jalan semakin macet dikarenakan kepadatan kendaraan bermotor yang terus meningkat tajam setiap tahunnya.
Dengan pertumbuhan kendaraan roda dua dan roda empat yang mencapai ribuan unit perbulannya, tentu saja meningkatkan penghasilan daerah dari sektor pajak kendaraan.
Namun ternyata untuk tahun 2016 ini, Pemprov Kepri tidak menganggarkan dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor kepada daerah termasuk Batam.
Terkait hal tersebut membuat DPRD Batam berang. Karena akan mengganggu laju pembangunan di kota ini.
Ketua DPRD Nuryanto menyesalkan langkah Pemprov Kepri yang tidak menganggarkan DBH pajak kendaraan sebesar Rp200 miliar tersebut.
"Kalau seperti itu maka dipastikan akan menghambat berbagai program pembangunan di kota Batam," ujar Cak Nur sapaan akrab Nuryanto, Selasa (15/3/2016).
Nuryanto menambahkan jika Pemprov Kepri tidak menganggarkan DBH pajak kendaraan karena mengalami defisit anggaran, hal tersebut dinilai tidak beralasan.
"Defisit yang dialami secara nasional ini hanya dari DBH migas. Kenapa imbasnya DBH pajak kendaraan juga dipangkas," pungkas politikus PDI Perjuangan ini. (anggie)
EKONOMI
- Curah Hujan Tinggi, Kepala BP Batam Hentikan Aktifitas Cut and Fill di Lokasi Hotel Vista
- Korea Selatan Minati Industri Re-refine Waste Machinery Oil Pertama di Batam, BP Batam Siap Dukung Penuh
- Gesa Pertumbuhan Ekonomi, BP Batam Usulkan Pagu Anggaran 2026 sebesar Rp 5,328 T
- Catat Sejarah, Batam Sukses Bangun Proyek Wind Tower Senilai USD 22 Juta
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

