BATAM - Komisi I dan II DPRD mendesak pemko dan BP Batam untuk tidak diskriminasi terhadap pedagang kaki lima (PKL), menyusul rencana penggusuran terhadap mereka.
Para penyambung lidah rakyat tersebut meminta pemerintah untuk memprioritaskan penertiban bangunan milik pengusaha nakal di atas bufer zone atau lahan penghijauan.
Anggota Komisi II Firman Ucok Tambusai bersuara lantang menolak rencana tersebut, bila tidak disertai dengan solusi tepat seperti menyediakan lahan baru terhadap para pedagang.
"Saya milihat pada dasarnya PKL bersedia untuk dibina bukan untuk dibinasakan. Jangan ada diskriminasi, bangunan berdiri di bufer zone dibiarkan, malah PKL hanya untuk makan ditertibkan," sesal anggota Fraksi PAN ini.
Senada dengan Ucok anggota komisi I Nono Hadisiswanto mendesak agar pemko dan BP Batam sebelum menertibkan PKL harus terlebih dahulu menertibkan para pengusaha nakal yang menyerobot lahan hijau. (anggieta)
