BATAM - Gubernur Kepri HM Sani tidak mempersoalkan FTZ Batam diubah lagi menjadi kawasan ekonomi khusus (KEK). Sani juga tidak mempersoalkan BP Batam diambil pusat dalam hal ini dewan kawasan nasional, asalkan masyarakatnya tidak terlantar.
Menurut Sani pada dasarnya Keputusan Presiden nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan status FTZ Batam menjadi KEK, adalah untuk meningkatkan kinerja dan perekonomian di Kepri khususnya di Kota Batam.
"Lahirnya Kepres ini otomatis mencabut Kepres nomor 18 tahun 2013. Mengubah FTZ menuju KEK bukanlah hal yang mudah. Banyak permasalahan di Batam seperti permasalahan lahan, kampung tua dan banyak persoalan lain yang telah dilakukan BP Batam selama ini," ujar Sani, Senin (14/3/2016).
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumulo mengungkapkan, jika permasalahan di Batam tidak selesai dengan cepat, pihaknya akan segera melakukan audit keuangan dengan melibatkan badan pemeriksa keuangan (BPK).
"Kami juga akan segera membawa persoalan badan kawasan ke KPK untuk mengusut temuan yang mengarah terjadinya tindak pidana korupsi," ancam politkus PDI Perjuangan ini. (alfie)
