BATAM - Komisi III DPRD Batam mengundang 5 perusahaan yang berada di luar kawasan dan di dalam kawasan Batamindo untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dalam RDP tersebut, DPRD Batam membahas tentang limbah yang dihasilkan oleh 5 perusahaan.
Kelima perusahaan tersebut adalah PT Amtek Engineering Batam, PT Union Plactic Industri Batam, PT Honfoong Plastic Industri Batam, PT Noble Batam, dan PT Schneider Electric Manufacturing. Namun RDP hanya dihadiri oleh dua perusahaan, yakni PT Honfoong Plastic Industri Batam dan PT Noble Batam.
Dalam RDP ini yang dibahas adalah permasalahan yang ditemukan oleh Anggota DPRD Batam dalam hasil sidaknya beberapa hari lalu. Selain itu terdapat permasalahan limbah yang dihasilkan oleh kelima perusahaan tersebut.
Permasahan limbah ini seperti limbah B-3 yang tidak dikelola dengan benar oleh perusahaan. Mengenai permasalahan ini, yang harus menindaklanjuti adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Bapedal kota Batam dinilai cukup lambat dalam menangani kasus limbah perusahaan tersebut.
"Seharusnya yang harus menangani ini ya BAPEDAL. Tapi ya itu, Bapedal sangat lambat untuk mengetahui kasus ini. Apalagi tadi bagian kasi pengendalian lingkungannya kurang tau tentang limbah B-3," ujar Jeffry K Simanjuntak selaku Anggota Komisi III DPRD Batam kepada kepriupdate.com, Rabu (4/5/2016).
Jeffry menegaskan bahwa ada sanksi yang harus diterima oleh perusahaan jika tidak mengikuti aturan. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Diharapkan dengan adanya RD, para pengusaha dan perusahaan dapat menaati aturan tentang lingkungan.
"Seperti PT Honfoong. Mereka sudah berproduksi sekitar tahun 1992. Tapi baru tercium sekarang. Ada apa ini?," kata Jeffry.
Dalam RDP ini dihadiri oleh Kepala Seksi Pengendalian Lingkungan Bapedal, Muzani. Serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan kota Batam. (alfie)
