BATAM - Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Yudi Kurnain mengkiritsi berbagai persoalan di kota ini, seperti pelambatan ekonomi dan merosotnya investasi.
Menurut Yudi banyak sekali masukan kepada Komisi II DPRD Batam terkait hal tersebut, utamanya terhentinya perizinan yang ada di BP Batam.
"Ini bukan sesuatu yang biasa, ini tidak sehat lagi. Segala perizinan di-stop dan berimbas pada masyarakat yang tercekik," tutur Yudi di Hotel Haris Batam Centre, Selasa (24/5/2016).
"Apa karena BP Batam dendam (didesak dibubarkan). Lalu dilakukan audit kemudian menyetop semua perizinan. Tidak pernah ada audit kok semua perizinan distop. Kita di lembaga negara (DPRD) setiap tahun juga diaudit, tetapi tidak ada masalah yang membuat masyarakat susah," ujarnya.
Terkait masalah perizinan yang mandeg di BP Batam saat ini, Pemko Batam dan Gubernur Kepri harus ngotot agar laju ekonomi Batam kembali pulih.
"Tetapi gimana kita mau berjuang, kalau tipikal pemimpin kita sungkem. Kami juga ngotot untuk masyarakat. Kalau seperti sekarang, kondisi BP Batam saya sebut tidak sehat," kecamnya.
Masalah keran impor gula dan beras, Komisi II DPRD Batam sudah mengingatkan agar secepatnya dibuka. "Bukan kita tidak nasionalis, tetapi Batam berbeda dengan daerah lain," tegasnya.
Secara tegas Yudi juga meminta agar pihak Badan Inteligen Negara (BIN) yang hadir pada forum ekonomi Batam segera memberitahukan kondisi gawat darurat yang sedang terjadi di kota ini. Hal tersebut menyangkut penurunan perekonomian dan investasi di Batam saat ini.
Meski di tengah ketidak-becusan kinerja yang ditunjukkan BP Batam saat ini, Yudi meminta agar seluruh stakeholder yang ada di Kota Batam untuk terus bekerja. (alfie)
BATAM
NASIONAL
EKONOMI
POLITIK
KARIMUN
