BATAM - Sistem perparkiran di Kota Batam boleh dikatakan amburadul dan salah urus. Muara permasalahan tak lain akibat lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan.
Keluhan masyarakat tidak saja terkait parkir sembarangan di tempat terlarang. Persoalan retribusi parkir disebut-sebut paling berpotensi merugikan masyarakat karena banyaknya kebocoran.
Hal tersebut terbukti dari rendahnya penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya. Namun celakanya kini Pemko Batam merencanakan akan menaikkan tarif retribusi parkir sebesar 100 persen. Motor yang semula Rp 1.000 akan naik menjadi Rp 2.000. Sedangkan mobil dari Rp 2.000 menjadi Rp 4.000.
Meski DPRD Batam sudah membentuk Pansus Parkir, banyak warga meminta para anggota dewan monlak usulan tersebut. Pasalnya tidak akan berpengaruh terhadap naiknya PAD bila kebocoran retribusi parkir masih terus terjadi di lapangan.
"Saya pikir dewan jangan pernah menyetujui usulan itu. Sebab hampir semua tukang parkir kalau tidak ditanya 'karcisnya bang...' tidak diberi. Inikan salah satu bentuk korupsi," ujar Sinaga, warga yang baru saja keluar dari kantor POS Batam Centre, Rabu (5/10/2016).
Sebelumnya Anggota Komisi III DPRD Kota Batam, Yunus Muda, sekaligus Ketua Pansus Ranperda Parkir, Senin (3/10/2016) mengakui soal kenaikan parkir memang perlu kajian lebih dalam dan masukan dari masyarakat. (alfie)
