BATAM - Menyikapi lesunya pertumbuhan ekonomi saat ini, Kadin Batam dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri menggelar pertemuan tertutup. Pertemuan tersebut membahas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 148.
Selain itu mereka juga membahas tentang dualisme kepemimpinan yang kurang sejalan sehingga berimbas pada perekonomian Batam.
"Kami meminta solusi dari BI Kepri agar melaporkan kepada Menter Keuangan untuk mencabut PMK 148, sebab imbasnya sudah sangat dirasakan pelaku usaha di Batam," keluh Jadi Rajagukguk, Ketua Kadin Batam.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepri mengaku akan berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia untuk diteruskan pada Menkeu agar PMK 148 dihapuskan.
"Para pengusaha dari Kadin Batam mengeluh soal PMK tersebut, karena menilai telah menghambat pertumbuhan ekonomi. Ini akan segera kami sampaikan kepada atasan kami," ujar Gusti Eka Raizal Putra, Kepala Perwakilan BI Kepri.
Gusti menambahkan pertumbuhan ekonomi Batam saat ini turun. Jika semula berada di 5,5 persen kini berada pada level 4,6 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mencapai 83 persen dan hanya tumbuh 0,3 persen pada kuartal III.
"Penururan ini disebabkan melambatnya investasi akibat adanya PMK 148. Untuk itu kami juga meminta BP dan Pemko Batam bisa berkoordinasi sehingga ekonomi di Batam tidak terus lesu seperti sekarang," katanya.
Ke depan BI Kepri dan Kadin Batam akan mencari solusi seperti memperbaiki infrastruktur dan memperbaiki kendala dalam pengurusan perizinan. (alfie)
BATAM
NASIONAL
EKONOMI
POLITIK
KARIMUN
