BATAM - Mencuatnya praktik jual buku LKS di sejumlah toko buku di Batam saat ini menuai kecaman dari para wakil rakyat di DPRD Batam.
Mereka menilai walikota Batam tidak serius menangani permasalahan tersebut. Pasalnya, kasus tersebut sudah berulang setiap tahun, yang sebelumnya dilakukan di sekolah masing-masing.
"Kami sudah dua kali mengirimkan surat larangan penjualan buku LKS namun tidak ada tanggapan dari walikota. Seharusnya walikota segera terbitkan Surat Edaran," kecewa Ketua Komisi IV DPRD Batam Riky Indrakari, Selasa (10/1/2017).
Riky berharap agar para guru dapat menggunakan buku LKS sesuai amanat permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Artinya buku LKS merupakan perencanaan pembelajaran yang harus dipersiapkan sendiri oleh guru mata pelajaran.
Akibat terlalu lama para guru memakai buku LKS, maka menjadi celah bagi supplier untuk dijadikan ajang bisnis, dimana setiap 30 persen dari keuntungan diserahkan kepada oknum di Disdik Batam dan para kepala sekolah.
Informasi yang beredar di lapangan, penjualan buku LKS di sekolah didalangi oleh oknum PGRI Kota Batam. Oknum ini sangat kuat jaringannya dengan seluruh sekolah yang ada di Batam.
Bahkan kinerja oknum pejabat ini juga sudah diketahui oleh Walikota Batam dan memang terkenal sangat dekat dengan walikota. (alfie)
