BATAM
Tedjo Handoko, Koordinator Honda K2 mengatakan, kedatangan mereka untuk meminta dukungan anggota dewan untuk mempertanyakan nasib mereka yang tak kunjung diangkat.
"Kami semua sudah lulus ujian dan memenuhi syarat untuk diangkat jadi PNS. Kenapa tiba-tiba dibatalkan, ada apa ini," keluh Tedjo.
Ia dan rekan-rekannya mengaku sudah lulus uji kompetensi, verifikasi, SKCK dan medical check up. Akan tetapi BKD malah menyebut syarat mereka tidak masuk.
"Syarat harus bekerja dan digaji oleh pemerintah bukan oleh swasta," tegas Mat Syahir, Kepala BKD Batam di sela-sela pengangkatan 425 PNS.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Batam Joko Mulyono meminta Pemko Batam mencari solusi terbaik kepada para pegawai honorer tersebut.
"Kami akan mendesak BKD, Disdik dan Inspektorat agar berkoordinasi menyelsaikan masalah ini dan jangan memperlebar masalah agar tidak rancu," pungkas Joko. (alfie)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

