JAKARTA - Peristiwa pelarangan masuk terhadap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo oleh Otoritas AS sangat serius dan melecehkan bangsa Indonesia.
Peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Evan Laksmana menilai, penolakan terhadap Panglima TNI adalah sebuah masalah bilateral yang serius.
Dia ragu alasan penolakan Gatot masuk AS terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena Gatot ditolak pada menit akhir dan Jenderal Gatot sudah pernah ke AS sebelumnya.
Lewat cicitannya di Twitter, hari ini, Evan menerangkan, tipikal penolakan pejabat militer masuk AS biasanya disebabkan oleh latar belakang karier sang pejabat militer tersebut.
"Tidak jelas apakah ini diterapkan kepada Gatot, seperti yang pernah dilakukannya dalam operasi di Timor tapi saya tidak bisa mengingat namanya dikaitkan dengan suatu investigasi kasus," kata Evan.
Kendati menyakitkan, namun elektabiltas Jenderal Gatot justru melejit melampaui Prabowo bahkan Jokowi bila Pilpres digelar Minggu, 22 Oktober 2017.
Sejak Aksi Bela Islam memang umat muslim telah banyak menaruh hati pada Gatot. Statemen yang kerap berpihak pada perjuangan umat dalam membela kesucian agamanya dari pelecehan Ahok dan pengikutnya kala itu, sangat menghibur umat di tengah kepungan dan penindasan rezim Jokowi.
"Ini pelecehan terhadap bangsa terutama TNI dan Umat Islam. Kami tetap cinta TNI yang lahir dari rakyat bersama ulama memerdekakan bangsa ini. Jenderal Gatot kami doakan kamu jadi Presiden gantikan Jokowi," ujar salah seorang warga.
Sosok Jenderal Gatot makin harum ketika menyerukan menonton bareng film pengkhianatan G30S/PKI. Namun sempat meredup ketika Jokowi disebut-sebut bakal menggandengnya menjadi pasangannya di Pilpres 2019.
Nama Gatot kembali melejit seketika usai dizolimi oleh Otoritas AS. Jenderal TNI yang tidak pernah putus berwudu (bersuci) tersebut benar-benar telah membuat umat Muslim bersatu memenangkannya di Pilpres 2019 jika dirinya maju.
(man/republika)
EKONOMI
POLITIK
BATAM
