BATAM
Mengingat jerih payah dalam mencari nafkah keluarga di tengah sulitnya lapangan kerja, membuat mereka harus rela banting setir jadi sopir taksi online. Apalagi uang yang didapat dari penumpang tidak sebanding dengan resiko.
Salah satu yang membuat mereka resah adalah ketika menangangkut penumpang dan dikejar-kejar oleh sopir taksi pangkalan. Kondisi ini membuat mereka seperti binatang tikur yang diburu untuk dibunuh.
Padahal dalam peraturan Menteri Perhubungan 108 yang disetujui presiden bahwa taksi online bisa beroperasi, serta disetujui. Untuk itu mereka minta Dishub Kepri segera keluarkan izin taksi online. Sebab sudah lama mereka urus tapi belum juga ada tanggapan dari pemerintah.
"Yang kami inginkan tolong hentikan tindakan kekerasan terhadap driver taksi online. Sebab pelaku pemukulan tidak pernah diproses hukum," pintanya.
Menanggapi keluhan driver taksi online, Ketua Komisi III DPRD Batam Nyanyang Haris Pratamura mengatakan akan mengagendakan kembali permasalahan ini dengan Dishup Kota Batam dan Dishub Provinsi Kepri.
"Tapi saya minta dokument surat pengurusan izin tadi. Sehingga permasalahan ini cempat selesai," ujar Nyanyang.
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

