BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar rapat koordinasi dengan Ombudsman Perwakilan Kepri, Rabu (8/8/2018). Rapat tersebut membahas sejumlah kerjasama strategis antar kedua instansi dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih prima kepada masyarakat.
Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo dalam keterangan persnya menyambut baik langkah Ombusdman Kepri. Dan pihaknya selaku pelaksana pemerintahan siap membangun kemitraan yang lebih solid lagi dari sebelumnya.
"Seluruh catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan Ombudsman akan kami laksanakan demi perbaikan pelayanan publik kepada masyarakat Batam lebih baik lagi," tutur Lukita.
Sementara itu Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Siadari menjelaskan dari hasil rapat koordinasi tersebut pihaknya memberi semacam masukan terkait apa yang ditemukan di lapangan.
Seperti sidak pada lebaran kemarin di pelabuhan-pelabuhan dan bandara yang dikelola BP Batam. Ombudsman berharap agar pelayanan fungsi dan sarana prasarana pelayanan publik tersebut dapat dilakukan lebih optimal lagi.
"Secara good will, BP Batam telah memenuhi dan memberikan informasi kepada kami, dan sudah banyak melakukan pembenahan," tegas Lagat.
Namun Lagat tidak bisa menyampaikan secara rinci terkait laporan apa dan siapa saja yang melaporkan ke Ombusdman Kepri terkait pelayanan publik dari BP Batam. Menyusul pihaknya dibatasi oleh kode etik dalam bertugas.
"Kode etik kami tidak boleh memaparkan terlapor dan pelapor, tapi prinsipnya ada laporan masyarakat terkait dengan mal administrasi di BP Batam. Tetapi dalam proses pemeriksaan kami berimbang dengan meminta keterangan kedua belah pihak," katanya.
Dalam waktu dekat lanjut Lagat, pihaknya akan segera membuat MoU dengan BP Batam terkait kerjasama untuk perbaikan pelayanan publik lebih optimal lagi. Kerjasama tersebut juga akan diikuti oleh seluruh Pemda dan Pemko serta Provinsi Kepri di Pulau Dompak. (man)
