BATAM - DPRD Batam menyoroti rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Batam per 31 Maret 2019 atau triwulan pertama baru mencapai Rp 242,5 miliar atau 17,96 persen dari target Rp 1,059 triliun.
Rendahnya realisasi ini tentunya akan berpengaruh terhadap target pendapatan di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Batam 2019.
"PAD banyak tak sesuai target awal, semua jatuh," kata Anggota Komisi II DPRD Batam Mulia Rinto Purba, Rabu (7/8/2019).
Beberapa sektor yang paling disoroti adalah pajak Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB), dari target Rp 380 miliar, baru terealisasi Rp 66,9 miliar atau 17,62 persen. Begitu juga dengan realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari target Rp 165 miliar, realisasi Rp 13,8 miliar atau baru sekitar 8,42 persen.
Sektor lain yang disorot adalah Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), target awal sebesar 195,1 miliar terealisasi Rp 41,9 miliar atau 21,51 persen. Begitu juga dengan pajak hotel dari target Rp 138,7 miliar, terealisasi Rp 32,3 miliar atau 23,3 persen.
Sektor pendapatan lain yang meleset dari target adalah retribusi parkir tepi jalan umum. Mulia melihat perparkiran Batam yang semerawut berimbas pada rendahnya realisasi. Bahkan ia mempertanyakan rencana e-parkir yang digadang oleh pemerintah daerah.
