BATAM - Bola panas anggaran publikasi media di Humas DPRD Provinsi Kepri tahun 2019 terus bergerak liar. Sejumlah pihak disebut-sebut turut terlibat terkait dugaan menguapnya anggaran tersebut.
Sumber di DPRD Kepri menyebutkan bahwa anggaran untuk publikasi tahun ini mencapai Rp9 miliar. Namun anehnya pihak humas tidak pernah transparan kemana dana tersebut mengalir.
Sejumlah pengusaha media online di Kepri bahkan sudah berencana membuat laporan kepada instansi penegak hukum. Pasalnya pihak humas DPRD Kepri diduga menyalahgunakan penggunaan anggaran.
“Ini jelas ada kesalahan yang dilakukan humas DPRD Kepri. Masak anggaran iklan media untuk tahun 2019 dibayar pakai anggaran 2018, dan tahun 2019 mau dibayar pakai anggaran 2020,” ujar Gusman.
Kasubag Humas DPRD Provinsi Kepri Patrick Nababan saat dikonfirmasi awak media meminta kepada para pemilik media untuk bersabar. Terkesan mantan wartawan tersebut menyepelekan penggunaan anggaran sesuai aturan yang berlaku.
“Nanti kita hitung-hitung dulu,” ujar Patrick menjanjikan akan membayar tunggakan pembayaran publikasi di sejumlah media online.
