NATUNA - Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat untuk menjadikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Serasan sebagai titik masuk (entry point) pariwisata. Tujuannya untuk menambah nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih besar.
“Kita coba minta PLBN itu selain pos lintas batas negara untuk aktivitas beberapa komoditi masyarakat Serasan dan Malaysia, kita minta untuk difungsikan entry point pariwisata,” ujar Ansar Ahmad.
Pembangunan PLBN Terpadu Serasan sebesar Rp133,1 miliar sangat disayangkan kalau hanya difungsikan untuk berdagang saja. Pasalnya PAD atau nilai tambah ekonomi dari kegiatan tersebut dianggap sangat kecil.
Ansar akan menemui dan membahas permintaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam waktu dekat nanti. Ia mendorong pemerintah pusat untuk melengkapi Custom (Bea dan Cukai), Immigration (Imigrasi), Quarantine (Karantina), dan Port master (Syahbandar).
"Masyarakat Natuna dan Malaysia saling tukar kunjungan kesana. Nanti kita dorong lengkapi CIQP di sana supaya fasilitas itu bisa dilakukan," kata Ansar.
PLBN Terpadu Serasan diperkirakan selesai pada Juni mendatang. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan meresmikan PLBN yang menjadi percontohan kesebelas PLBN yang ada di Indonesia tersebut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko mendukung wacana PLBN Terpadu Serasan dijadikan entry point pariwisata. Ia akan menyurati Gubernur Kepulauan Riau agar wacana ini segera terealisasi.
"Saya sampaikan ke gubernur, ada permasalahan dalam PLBN sendiri karena PLBN yang cukup megah itu hanya untuk imigrasi tradisional,” kata Boy Wijanarko.
Pemkab Natuna menyayangkan jika PLBN Terpadu Serasan hanya digunakan sebagai pos perdagangan saja. Pasalnya aktivitas tersebut hanya masyarakat Serasan yang diperbolehkan ke Sematan, Malaysia.
Waktu yang ditentukan dalam aktivitas perdagangan ke Sematan, Malaysia juga cukup terbatas. Selain itu, masyarakat Serasan tidak bisa ke Kuching, Malaysia.
“Kita punya PLBN tapi tidak bisa ke Kuching. Hanya sampai Sematan dan batasnya hanya 10 jam,” papar Boy Wijanarko.
Nantinya Pemkab Natuna akan menyiapkan kapal cepat atau ferry guna mendukung wacana ini jika terealisasi. Hal ini dilakukan agar wisatawan asal Malaysia dapat menikmati seluruh keindahan alam di wilayah Kabupaten Natuna.
