"Tugas KPK itu melakukan penyidikan dan pencegahan. Tim KPK ke Kepri bagian dari pencegahan," kata Johan Budi di Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Johan mengatakan, tim KPK yang melakukan gerilya di Kepri tersebut dibawa koordinasi Wakil Ketua KPK Zulkarnain. "Pak Zulkarnaian yang memimpin ini, dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan," katanya.
KPK menugaskan tim koordinasi dan subsiversi (korsub) Litbang KPK untuk melakukan kajian pencegahan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Kepri.
"Selain adakan FGD, tim KPK juga mendatangi tempat untuk mencari data-data peluang terjadinya korupsi pertambangan di Kepri. Kalau ada temuan, akan diberikan ke bagian penyelidikan, untuk ditindaklanjuti" katanya.
Namun, menurut Johan, hasil tim Korsub Litbang KPK tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi ke Kementerian ESDM, Gubernur Provinsi Kepri dan bupati/walikota di Kepri.
"Hasilnya nanti rekomendasi kepada kementerian terkait dan pemerintah daerah agar korupsi di sektor pertambangan di Kepri dapat dicegah," katanya.
Johan menegaskan, tindaklanjut penyelidikan kasus korupsi sektor pertambangan di Kepri tergantung temuan lapangan, dan laporan yang masuk ke KPK. Apabila data kasus korupsi pertambangan di Kepri mengindikasikan terjadinya korupsi di sektor pertambangan ke Kepri.
"KPK akan melakukan penyelidikan dan pulbaket. Jadi tergantung temuan dan laporan yang masuk, kalau ada tindak lanjuti ke penyelidikan. Karena tugas KPK itu melakukan penindakan dan pencegahan," tegasnya.
Johan mengatakan, tim Korsub Litbang KPK juga turun ke Kalimantan Timur (Kaltim), Sumatera Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng) dan lain-lain.
"Pertama kali tim turun ke Kaltim, Sumsel, Riau dan Kepri. Dua minggu ke Kalteng atau Kalsel. KPK intinya mau buat kajian mencegah korupsi di sektor pertambangan di berbagai daerah, bukan hanya di Kepri saja," katanya. (etm)
