BATAM - UPT BLUD di Dinas UKM Batam dianggap tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya BLUD masih dipegang sendiri oleh PNS di Dinas UKM Batam sehingga tidak independent.
"Harusnya kan BLUD itu dipilih dari independent bukan dari internal PNS. Bagaimana menurut pak Yudi?" kata salah satu majelis KIP.
"Sebaiknya soal itu tanya saja ke Walikota," elak Yudi. (boy)
Berita Terkait:
Beri Rasa Nyaman dan Keyakinan, BP Batam Gelar Focus Group Discussion Manajemen RisikoBadan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) te ... 
Wujudkan Tata Kelola Good Governance, BP Batam Laksanakan FGD Pengawasan Berbasis Manajemen RisikoBATAM - Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang berada di unit kerja Satuan Pemeriksa Intern (SPI ... 
Pertahira Batam Lakukan Sosialisasi Penggunaan dan Pemanfaatan BufferzoneBATAM - Perhimpunan Tanaman Hias dan Holtikultura (Pertahira) Kota Batam, menggelar sosialisasi Perka BP Batam Nomor 36 tahun 20 ... 
Mafia Tambang Makin Merajalela, Tim Advokasi 'Jurkani' Minta Perlindungan LPSKJAKARTA - Tim Advokasi "Perjuangan Rakyat Kalimantan Selatan Melawan Oligarki" atau disingkat 'Jurkani' bertemu dengan Lembaga Perlind ... 
Pengesahan RKUHP Meresahkan Kalangan Pers, SMSI akan Gugat ke MKKetum SMSI Firdaus. DocDewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi unda ...
