» » Ditanya TKI Ilegal di Bandara, Dirkrimsus: Astaga, Kok Banyak Sekali

Ditanya TKI Ilegal di Bandara, Dirkrimsus: Astaga, Kok Banyak Sekali

Kamis, 12 Februari 2015 02.57 WIB

[caption id="attachment_4119" align="alignright" width="290"]Puluhan calon TKIL ilegal nampak tengah dijemput di bandara Hang Nadim, Rabu (11/2/2015). Puluhan calon TKIL ilegal nampak tengah dijemput di bandara Hang Nadim, Rabu (11/2/2015).[/caption]

BATAM -  Stigma Kota Batam menjadi surga penyelundupan tenaga kerja ilegal (TKI) ke luar negeri, rupanya tidak seluruh polisi mengetahuinya.

 

Buktinya, Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri Kombes Syahar Diantono saat ditemui di Bandara Hang Nadim Batam mengaku kaget melihat banyaknya para calon TKI ilegal itu yang dijemput oleh tekong.

 

"Astaga, kok banyak sekali ya," kata Syahar kepada wartawan sembari menggeleng-gelengkan kepalanya, Rabu (11/2) siang.

 

Kendati demikian Syahar mengaku tak bisa berbuat apa-apa, menyusul masalah trafficking atau penjualan orang bukan bidangnya.

 

"Sayang, ini bukan wewenang kami," ujar dia memberi sinyal bahwa tindak kejahatan kemanusiaan ini masih banyak di Batam dan tidak diatasi oleh aparat berwenang.

 

Syahar juga menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya tindakan penjemputan para calon TKI Ilegal tersebut. Mereka diangkut mengunakan empat bus dan lima angkot Carry.

 

Im (19) salah seorang calon TKI mengatakan dirinya berasal dari Surabaya dan rencana akan diinapkan semalam di Batam sebelum diberangkatkan ke Malaysia melalui pelabuha Feri Batam Centre.

 

"Semua biaya keberangkatan mulai dari kampung sampai Malaysia ditanggung sama bos HA sebesar Rp 15 juta," ungkapnya.

 

Dia mengaku soal pekerjaan yang dijanjikan di Malaysia, telah dicarikan tekong yang ada di sana. "Pokoknya kami tinggal datang dan kerja," pungkasnya.

 

Sumber kepriupdate.com di lapangan menyebutkan, makin merajalelanya calon TKI Ilegal yang datang ke Batam via bandara lantaran telah terjadi kongkalikong oknum aparat dengan para tekong TKI.

 

"Siapa yang mau menindak, orang setiap satu kepala (TKI) aparat dapat jatah Rp 50 ribu," ujar sumber yang minta dirahasiakan identitasnya. (red/amok)