» » Buruh Kerap Dijadikan Alat Kepentingan Politik Penguasa

Buruh Kerap Dijadikan Alat Kepentingan Politik Penguasa

Rabu, 29 April 2015 23.28 WIB

[caption id="attachment_5561" align="alignleft" width="290"]Potret suram kaum buruh di republik. foto net Potret suram kaum buruh di republik. foto net[/caption]

BATAM - Jelang May Day atau hari buruh 1 Mei mendatang, sejumlah elemen buruh di Batam mengeluarkan uneg-unegnya terhadap hari bersejarah itu utamanya kepada pemerintah. Para buruh mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih banyak berpihak kepada pengusaha dan hal itu menjadi akar persoalan mengapa konflik vertikal buruh dan pengusaha tidak akan pernah selesai di bumi pertiwi.

 

Bobroknya komunikasi dalam penyelesaian perseteruan buruh dengan pihak pengusaha sering dijadikan santapan politik untuk membawa sang calon menunggangi kisruh menuju kursi yang siap diduduki.

 

Ungkapan kekecewaan tersebut disampaikan  Ketua DPC KSPSI, Setia Putra Tarigan saat dijumpai di gedung DPRD Kota Batam, Rabu (29/4/2015) .

 

Menurut Setia, disetiap ajang pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), nasib buruh sering dijadikan sebagai mainan oleh orang orang yang mencari keuntungan dibalik penderitaan buruh.

 

Saat mereka kampanye,mereka berkoar koar untuk mencari simpati dan dukungan namun sesudahnya masa bodoh meninggalkan kami tanpa memikirkan nasib buruh."

 

Disamping itu, Setia menambahkan,"dari belajar pengalaman itulah maka kami siap untuk golput/tidak memilih apabila didalam pilkada nanti, mereka yang akan duduk tidak kita dukung apabila tidak ada keberpihakkan mereka kepada kami (red, buruh).

 

Lebih lanjut, Satria menyampaikan bahwa kamu buruh juga akan meminta Pemerintah untuk tidak membahas kenaikan upah 5 tahun sekali, menolak Surat Kementerian Tenaga Kerja tentang outsorching, juga terkait soal BPJS Jamsostek yang sering menyusahkan serta menolak bagi kaum buruh dengan alasan kuota yang terbatas meminta kembalikan jaminan kesehatan kepada ketenagakerjaan.

 

Satria menambahkan, pihak serikat dan kaum buruh juga meminta pihak Pemko mengadakan evaluasi personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada ada dlingkungan Disnaker dengan alasan bahwa mereka tidak mampu menjalankan fungsinya untuk melaksanakan melindungi tenaga kerja dan melaksanakan UU tenaga kerja secara baik di Batam.

 

"Dan di samping itu juga kami kaum serikat dan buruh meminta pihak kepolisian bisa bertindak adil apabila ada tindakan pidana pengusaha jangan selalu mengkambing hitamkan disnaker,"lanjut Satria.

 

Terkait mempengaruhi Hari Buruh Nasional yang akan jatuh pada tanggal 1 Mei 2015 Jumat yang akan datang, Setia menyampaikan bahwa serikat bersama kaum buruh tidak akan melakukan demo/maupun sweeping masuk kedalam perusahaan.Namun kegiatan nantinya adalah kaum buruh akan pawai dan konvoi dijalan.

 

"Tentunya konvoi ini dimulai dari kantor SPSI melewati jalan besar Batu Ampar dan Batam Centre," tutup Satria. (red/amok)