» » Gubernur Kepri Minta Listrik Tanjungpinang Pulih Sebelum Ramadan

Gubernur Kepri Minta Listrik Tanjungpinang Pulih Sebelum Ramadan

Kamis, 21 Mei 2015 01.01 WIB

[caption id="attachment_5719" align="alignleft" width="290"]Gubernur Kepri M Sani mendesak PLN Tanjungpinang stop pemadaman. foto: istimewa humas Gubernur Kepri M Sani mendesak PLN Tanjungpinang stop pemadaman. foto: istimewa humas[/caption]

TANJUNGPINANG - Meski demo massa terus membanjiri Kantor PLN Tanjungpinang, tetapi Gubernur Kepri Muhammad Sani menyakini permasalahan listrik di daerah ini dapat teratasi sebelum bulan Ramadan.

 

"Mudah-mudahan hingga pertengahan Juni nanti, percepatan dan optimalisasi sumber kelistrikan selesai," kata Sani.

 

Gubernur Sani kembali menekankan agar listrik di ibu kota provinsi tidak krisis lagi. Apalagi, dalam pertemuan awal Mei lalu PLN berjanji tidak ada pemadaman listrik lagi. Tapi kenyataan di lapangan, listrik mati berkali kali.

 

"Segera antisipasi. Jangan mati-mati lagi karena ini sudah mau Ramadan," tegasnya.

 

Menurut dia terdapat beberapa target untuk menyelesaikan masalah itu baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Untuk jangka pendek kata Sani diyakini tuntas pada 16 Juni.

 

"Beberapa optimalisasi akan terus digesa baik percepatan PLMTG Tekojo dari 6 MW menjadi 12 MW hingga continue 24 jam dengan target penyelesaian 12 Juni 2015," katanya.

 

Target jangka pendek kedua, yaitu percepatan pembangunan PLTMG Dompak dengan kapasitas 3 MW + 4 MW dan dijawalkan beroperasi secara bertahap mulai pertengahan Juni 2015. Target ketiga percepatan penyelesaian perbaikan PLTU Galang Batang, yang dijadwalkan beroperasi pada 16 Juni 2015 dengan kapasitas 10 MW.

 

Selain target jangka pendek, Sani juga mengungkapkan target jangka menengah agar krisis listrik segera teratasi yaitu interkoneksi listrik Batam-Bintan. Sejumlah kendala, sesegera mungkin diatasi agar interkoneksi berlangsung lancar. Misalnya, terdapat proses dan prosedur mekanisme konsinyasi empat tapak tower, yaitu untuk tower nomor 2,3,4 dan 14 dalam rangka interkoneksi ini yang diproses di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

 

Gubernur juga telah menghubungi Kepala Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mempercepat proses konsinyasi dimaksud. Kendala lain yang muncul termasuk adanya 10 tenaga kerja asing (VISCAS) yang sedang mengadakan pekerjaan jointing kabel laut dan kabel darat yang ditunda prosesnya.

 

"Pemprop juga akan berkoordinasi dengan Pemko Batam, melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk mempercepat proses perizinan yang didalamnya termasuk lima orang engineer dari Jepang," beber Sani.

 

Sementara itu, untuk persoalan kepemilikan tapak tower nomor 7, 8, 9 milik PT Perumnas dan warga masyarakat, gubernur minta pekerjaan tetap dilaksanakan dengan terus berkooordinasi dengan instansi terkait.

 

"Kita minta tower Tanjung Taloh-Tanjung Uban selesai pada pekan ketiga Juni ini. Dengan demikian, pengaliran listrik ke Pulau Bintan diperkirakan bisa dimulai pada akhir Juni 2015," pungkasnya. (red/rl)