MoU
[caption id="attachment_7917" align="alignright" width="290"] Pejabat Gubernur Kepri Nuryanto. foto: alfie/kepriupdate[/caption]
BATAM - Kemendagri dan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjalin kerjasama (MoU) untuk mengoptimalkan jaminan sosial bagi masyarakat, di Alium Hotel Jodoh Batam.
Ditjen Bina Administrasi Kemendagri Rizari menyebutkan, pelaksanaan kerjasama tersebut akan menggunakan mekanisme pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten)
"Kerjasama ini dimungkinkan dan sesuai undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah," ujar Rizari kepada kepriupdate.com, Kamis (21/1/2016).
"Perwujudan implementasi pelayanan terpadu satu pintu ini sudah diterbitkan dalam peraturan presiden, hal ini bertujuan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," timpal Endang Tri Setyasih, Sekretaris Ditjen Adm Kemendagri.
Sementara itu Pejabat Gubernur Kepri Nuryanto mengapresiasi kerjasama sekaligus sosialiasi tersebut. "Kami berharap sosialisasi PTSP dan Paten bisa terus digencarkan, sebab dari tujuh ribuan penduduk Kepri hanya ada seribuan saja yang mengerti soal ini," ujarnya.
Acara tersebut juga ditandai dengan pemukulan gong serta penandatanganan oleh seluruh camat yang ada di Kota Batam. (alfie)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

