» » Pak Jokowi, Masih Ada Loh Mafia Lahan di BP Batam

Pak Jokowi, Masih Ada Loh Mafia Lahan di BP Batam

Rabu, 27 Januari 2016 19.54 WIB

 

 

DPRD Batam : Stop Penggusuran Kampung Tembesi Buton

 

 

 

[caption id="attachment_7994" align="alignleft" width="290"]Spanduk bertuliskan penolakan warga Tembesi Buton terhadap praktik mafia lahan di BP Batam. foto: alfie/kepriupdate Spanduk bertuliskan penolakan warga Tembesi Buton terhadap praktik mafia lahan di BP Batam. foto: alfie/kepriupdate[/caption]

BATAM - Anggota Komisi I DPRD Kota Batam Harmidi Umar Husein mengaku prihatin atas permasalahan lahan yang dialami oleh ratusan warga Tembesi Buton, Kecamatan Batuaji, Batam.

 

Menurut legislaotor asal Fraksi Partai Gerindra ini, dirinya mendukung sepenuhnya perjuangan warga yang ada di sana. Ia menilai Tembesi Buton sudah merupakan Kampung Tua dimana warga telah menetap sejak berpuluh-puluh tahun silam.

 

Selain itu Harmidi menilai wilayah yang ditempati ratusan warga di Tembesi Buton adalah merupakan daerah resapan air, sehingga sangat mustahil untuk diklaim sebagai milik pihak developer.

 

Menurutnya Komisi I akan segera panggil BP Batam, Pemko dan developer. Dan selama belum ada keputusan dari hearing, developer wajib menghentikan aktivitas apapun terkait lahan tersebut.

 

"Kami mengutuk tindakan intimidasi yang dilakukan developer dan pihak-pihak terkait kepada warga di sana," tegasnya.

 

Sebelumnya ratusan warga Tembesi Buton RT 01 / RW 01, Kelurahan Kibing Batuaji menggelar aksi demo penolakan terhadap penggusuran lahan di tempat tinggal mereka.

 

Ketua RT 01 Rusmono mengatakan bahwa sebanyak 270 kk atau sekitar 600 jiwa peghuni Kampung Tembesi Buton telah menetap sejak puluhan tahun silam.

 

"Selam ini kami menempati lahan yang merupakan hutan lindung. Tapi kami selalu menjaga kelestarian hutan dengan menanami berbagai macam tanaman termasuk sayur-mayur. Nah ini kok dijual Otorita ke developer yang jelas-jelas hutan lindung," kecamnya.

 

Lahan seluas 19 hektare itu rencananya akan digusur oleh PT Sandi Putra Perkasa dan PT Tunas Baru Headline untuk dijadikan perumahan. Padahal di tempat tersebut terdapat hutan lindung tepat di samping area peresapan air Dam Mukakuning.  (alfie)