BATAM - Komisi I dan II DPRD mendesak pemko dan BP Batam untuk tidak diskriminasi terhadap pedagang kaki lima (PKL), menyusul rencana penggusuran terhadap mereka.
Para penyambung lidah rakyat tersebut meminta pemerintah untuk memprioritaskan penertiban bangunan milik pengusaha nakal di atas bufer zone atau lahan penghijauan.
Anggota Komisi II Firman Ucok Tambusai bersuara lantang menolak rencana tersebut, bila tidak disertai dengan solusi tepat seperti menyediakan lahan baru terhadap para pedagang.
"Saya milihat pada dasarnya PKL bersedia untuk dibina bukan untuk dibinasakan. Jangan ada diskriminasi, bangunan berdiri di bufer zone dibiarkan, malah PKL hanya untuk makan ditertibkan," sesal anggota Fraksi PAN ini.
Senada dengan Ucok anggota komisi I Nono Hadisiswanto mendesak agar pemko dan BP Batam sebelum menertibkan PKL harus terlebih dahulu menertibkan para pengusaha nakal yang menyerobot lahan hijau. (anggieta)
EKONOMI
- Inspeksi Layanan RSBP dan Kawasan Agribisnis Sei Temiang, Ariastuty: BP Batam Komitmen Berikan Pelayanan Terbaik
- Badan Pengusahaan Batam Dukung Ekspansi Bisnis PT Caterpillar Indonesia
- Wakil Kepala BP Batam Dorong Pertumbuhan Industri Maritim dan Pariwisata Bahari
- BP Batam Gelar Silaturahmi dengan Pelaku Usaha di Kawasan Agribisnis Sei Temiang
NASIONAL
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
- SMSI Tunjukkan Peran Strategis Media Siber Lokal dalam Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia
POLITIK
- Wakil Kepala BP Batam Minta Rieke Tak Sebar Hoax Kekerasan-Kriminalisasi Warga Rempang
- Ketum Forum Pemred SMSI Kecam Pernyataan Hasan Nasbi, Beri Saran agar Lebih Bijak
- Kepala BP Amsakar Achmad dan Wakilnya Hadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Batam
- Sertijab Wako Batam, Amsakar-Li Siap Lanjutkan Pembangunan
