BATAM - Anggota Komisi IV DPRD Batam Fauzan mempertanyakan bagaimana kontrak kerja antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit rekanan. Pasalnya kenyataannya di lapangan sering terjadi obat tidak ada sehingga pasien diharuskan untuk membeli obat dari luar.
Selain itu Fauzan juga mempertanyakan kebijakan dari rumah sakit mitra yang masih meminta pasien untuk membayar uang jaminan untuk bisa mendapatkan pelayanan.
"Apanya yang gratis? Semua pelayanan hanya di atas kertas. Kasihan rakyat miskin yang dibodoh-bodohi oleh pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan," teriak Fauzan.
Menurutnya, jika BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara jaminanan kesehatan nasional, harusnya memberi pelayanan sepenuh hati, bukan kebohongan seperti sekarang.
"Selama ini sudah sering sekali keluhan dari masyarakat masuk kepada kami. Sepertinya BPJS Kesehatan belum bisa memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat," kecamnya.
"Pasien bpjs selalu dinomorduakan pelayanannya oleh pihak rumah sakit. Selain itu juga sering ditemukan kasus dimana pasien terpaksa harus membeli obat sendiri karena ketidak tersediaan obat di rumah sakit. Ini benar-benar kebobrokan dari sistem BPJS Kesehatan," pungkasnya. (alfie)
EKONOMI
- Catat Sejarah, Batam Sukses Bangun Proyek Wind Tower Senilai USD 22 Juta
- Pelantikan Pejabat Tingkat III dan IV, Kepala BP: Satukan Energi untuk Majukan Batam
- Kepala Badan Pengusahaan Amsakar Achmad Lantik dr. Tanto Sebagai Direktur RSBP Batam
- BP Batam Perkuat Sinergi Regulasi JPT Melalui FGD Bersama Pelaku Usaha
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko
- DPRD Kota Batam Sahkan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

