BATAM
Tenaga kerja asing saat ini makin merajalela di beberapa perusahaan di Batam, apalagi terlebih dengan pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean (MEA), maka kedatangan mereka pasti akan sulit dibendung.
Ketua Komisi IV DPRD Batam Ricky Indrakary mengatakan kinerja Pemko dalam hal ini BPM PTSP masih perlu dievaluasi. Dimana sebagai pemegang kewenangan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait.
“Kami berharap pemerintah dalam hal in dinas tenaga kerja lebih konsen lagi dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal seperti dengan mengadakan berbagai pelatihan kerja dan sertifikasi. Sehingga pemerintah bisa memiliki alasan dalam membatasi dan tidak memperpanjang izin tenaga kerja asing terutama dalam level teknisi dan sederajatnya,” ujarnya, Rabu (20/4/2016).
Menurut Ricky beberapa perusahaan asing di Batam seenaknya saja mempekerjakan tenaga kerja asing. Seperti misalnya di PLTU Tanjungkasam. Bahkan paling parah kebanyakan para tenaga kerja asing tersebut tidak juga mengisi level operator.
“Pemerintah harus waspada dan cepat memberi pelatihan dan sertifikasi kepada pekerja lokal. Jika tidak maka anak bangsa akan binasa di rumahnya sendiri,” pungkasnya. (alfie)
EKONOMI
- Tingkatkan Layanan, BP Batam Gelar FGD Aturan Asal Barang dan Penerbitan SKA
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
NASIONAL
- Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN
- Badan Pengusahaan Batam Gelar Expose Studi Kelayakan Pembukaan Jalur RORO Batam Johor
- Hadiri Kongres 1 GEKRAFS 2025, BP Batam: Semoga Dapat Membawa Kemajuan Ekonomi Kreatif bagi Indonesia
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

