BATAM - Menindaklanjuti dugaan penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Sei Lekop yang tidak tepat sasaran, menjadi atensi serius Camat Sagulung. Pasalnya tindak tak terpuji tersebut dapat menyebabkan kerugian negara terutama Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
Di Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, sempat beredar informasi bahwa ada beberapa dari penerima program BSPS ini justru orang yang taraf ekonominya tergolong mampu.
Bahkan lebih parahnya lagi beredar informasi ada rumah yang mendapat program BSPS tersebut justru rumah kos-kosan milik salah seorang warga. Hal ini juga diamini oleh Camat Sagulung Reza Khadafi kepada wartawan.
"Kalau itu saya dengar, karena di grup juga itu sempat heboh. Saya tahu dan saya sudah minta klarifikasi juga, tapi klarifikasinya bukan ke saya," jelas Camat Sagulung, Rabu (8/1/2020).
“Karena begini, setiap pekerjaan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Setiap uang daerah yang dikeluarkan juga harus dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Reza melanjutkan jika nanti bukti-bukti di lapangan memang ada,pasti akan ketahuan pasalnya sekarang pemeriksaan itu sudah berlapis.
"Ok sekarang pelaksanaan bisa aman-aman, tapi waktu pemeriksaan belum tentu bisa aman. Ada APIP, ada Inspektorat, ada BPK, ada KPK, ada Bawasko. Itu menunjukkan betul-betul tidak bisa sembarangan," lanjutnya.
Lebih jauh Camat Sagulung mengatakan, jjka dianggap menyalahi aturan pasti itu akan diperiksa. ”Apalagi tipenya model sekarang ini tak bisa main-main. Makanya kalau dianggap rumah kos-kosan itu bisa dapat dan bukan itu yang layak, itu harus bisa dipertanggungjawabkan," pungkasnya.
