 |
| Gudang arang bakau milik Atuan di Jembatan 5 Barelang. (Foto/kepriupdate) |
BATAM - Menjelang Pemilu 2024, DPR-RI gencar melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah daerah. Salah satunya dilakukan Ketua Komisi IV Sudin.
Politisi PDI Perjuangan dapil Lampung itu mendatangi gudang arang bakau di kawasan Barelang, Batam, Kamis (25/1/2023).
Sudin mengaku kaget menemukan surat izin pengiriman arang bakau berkop Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Padahal penampungan arang bakau itu ilegal dan telah beroperasi puluhan tahun.
“Kok bisa koperasi keluarkan surat berkop KLHK. Padahal gudang arang bakau inikan ilegal,” ujar Sudin kepada wartawan.
Atas temuan tersebut, Sudin akan pertanyakan kepada KLHK Kepri soal pemberian izin angkutan dan penebangan bakau yang dapat merusak lingkungan.
"Ini tak bisa dibiarkan dan harus diusut. Kita akan cek siapa yang keluarkan izin gudang arang bakau ini," tegasnya.
Menurutnya, hutan bakau perlu waktu tiga puluh tahun untuk perkembangan. Tapi Pemerintah tutup mata dengan memberikan izin kepada perusahaan.
DPR-RI berserta KLHK melakukan penyegelan penampungan arang ilegal, produksi hutan bakau. kawasan Sembulang, Batam Kepulauan Riau. Sebanyak 11 penampungan arang di sekitar kawasan itu disegel.
"Penampungan arang yang sudah disegel tak boleh melakukan transaksi apapun sampai ada keputusan final," tegasnya.
Sementara itu Junaidi, toke arang bakau Barelang mengatakan, izin yang didapatkan langsung dari produsen dapur arang yang ada di Selat Panjang, Meranti, Riau.
"Saya tak tau soal logo pada surat izin. Kita di sini cuma pengemasan saja, ini yang terbitkan koperasi. Saya tidak tahu silakan cari dulu," kilahnya.
Penelusuran media ini, arang-arang bakau yang ada tersebut setelah dikemas selanjutnya dimasukkan ke kontainer yang kemudian di-ekspor ke Singapura dengan harga fantastis.
"Sudah sering dirazia tempat itu bahkan oleh Polda, sebentar saja buka lagi. Percuma saja disidak, bekingnya kuat," kata sumber media ini. (tgh)
Editor : Teguh
