 |
| Jalan di Engku Putri Batam Centre dipenuhi kendaraan yang parkir, Sabtu (31/12/2022). Sektor pajak kendaraan sumbang Rp1,332 triliun PAD Kepri. Foto/Kepriupdate |
BATAM - Pajak kendaraan bermotor dan penunjangnya masih jadi andalan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kepri. Dari 7 kabupaten dan kota, Kota Batam menduduki puncak terbanyak kendaraan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli mengatakan selama tahun 2022 lalu, PAD dari pajak kendaraan bermotor di Kepri mencapai Rp493,2 miliar.
Sedangkan pajak bea balik nama kendaraan bermotor Rp351,5 miliar. Kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp487,6 miliar.
Sehingga bila ditotal pendapatan pajak dari sektor kendaraan dan pendukungnya mencapai Rp1,332 triliun.
Sementara pajak air permukaan Rp965,9 miliar dan pajak rokok Rp159,2 miliar.
Provinsi Kepri meraih peringkat kelima dalam persentase realisasi pendapatan pada 2022 yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pendapatan yang diperoleh Kepri pada 2022 mencapai 107 persen, melampaui target. Target pendapatan asli daerah pada APBD Perubahan 2022 sebesar Rp1,4 triliun, sementara realisasi Rp1,6 triliun.“Realisasi pendapatan asli lebih dari Rp206 miliar dari target. Tentu ini capaian yang luar biasa berkat kerja keras semua pihak, termasuk masyarakat. Kami mengapresiasinya,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah Kepri Reni Yusneli, Senin (2/1/2023).
Ia mengatakan, sejak awal Desember 2022, realisasi pendapatan Kepri sudah melampaui target, dengan pendapatan asli daerah terbesar dari berbagai jenis pajak kendaraan.
Persentase realisasi pendapatan Kepri mendekati Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Jawa Timur berada pada urutan ketiga dan Kalimantan Barat urutan keempat persentase realisasi pendapatan 2022. Sementara itu Kalimantan Timur dan Bangka Belitung berada pada urutan pertama dan kedua.
Sementara itu target pendapatan dari sektor retribusi sebesar Rp10,4 miliar tidak tercapai. Realisasi pendapatan dari retribusi hanya Rp5,1 miliar, dengan rincian retribusi jasa usaha Rp3,6 miliar, pemakaian kekayaan daerah laboratorium Keswan Rp328,2 juta, pemakaian Asrama Haji Rp878 juta, laboratorium DKP Kepri Rp15,5 juta, dan penjualan benih ikan di Balai benih ikan DKP Kepri Rp152,4 juta.
Kemudian retribusi dari jasa Kepelabuhan (DKP Antang) Rp690,9 juta, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PUPR Kepri) Rp597,7 miliar, Retribusi Pemakaian Kepelabuhan/Roro (Dishub Kepri) Rp799,9 juta, dan pemakaian kekayaan daerah yang dikelola BP2RD Rp181,1 juta. (alf)
