EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Pembangunan Dinilai Kurang Merata, Wacana Pemekaran Provinsi Natuna-Abambas Kembali Mencuat ke Publik

Salah satu sudut kota Ranai Natuna. Pemerataan ekonomi belum rata jadi alasan ingin bentuk Provinsi Natuna-Anambas. (Foto: alf/kepriupdate)


NATUNA - Wacana pemekaran Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru kembali menghangat jelang Pemilu 2024. Beberapa pihak menilai langkah itu tepat untum menjadi solusi percepatan pembangunan.


Ketua Komisi II DPRD Kepri Wahyu Wahyudin mendukung penuh pemekaran Natuna dan Anambas menjadi provinsi baru. Sebab pembangunan dua wilayah di perbatasan utara Indonesia ini lambat karena kurangnya pemerataan ekonomi.


Menurut dia, pemekaran itu bertujuan agar pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Apalagi, dua kabupaten itu mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai.


"Ya intinya kita dukung saja. Kalau mereka percaya diri dengan migas mereka, silakan saja. Daripada ketergantungan sama provinsi Kepri kemudian Kepri tak bisa membangun sarana dan prasarana di sana," ujar Wahyudin kepada wartaean, Sabtu (28/1/2023).


Selama ini pembangunan infrastruktur di Natuna dan Anambas sangat lambat, kedua Kabupaten itu, masih ketergantungan dengan menunggu dana dari Provinsi Kepri sehingga pemerataan ekonomi dan pembangunan masih tertinggal jauh dari daerah lain. 


Politisi PKS ini menyoroti betul soal pemanfaatan SDA dan SDM agar mampu berkembang. Dengan pisahnya Natuna-Anambas tentu bisa membuat Kepri lebih fokus pada pengembanagan pariwisata tidak ke maritim lagi. Bahkan bisa jadi Kepri menjadi full provinsi berbasis industri yang berpusat di Batam, Bintan dan Karimun.


Meski ia mendukung tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan yaitu jangan sampai setelah terbentuk provinsi malah membebani negara apalagi malah ribut yang pada gilirannya optimalisasi PAD malah tak maksimal. 


"Sebaiknya sebelum jadi provinsi, Natuna dan Anambas harus mengoptimalkan PAD-nya sendiri. Jangan terlalu bergantung pada migasnya," katanya.


Wacana pemekaran provinsi Natuna-Anambas ini sudah mendapatkan restu dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. 


"Kami dukung. Itu kan perbatasan. Rentang kendalinya cukup jauh. Kalau bicara syaratnya belum memenuhi. Tapi kalau bicara kedaulatannya diskresi apapun bisa dikalahkan," kata Ansar, Jumat (27/1/2023).


Kabupaten Natuna dan Anambas memang letaknya berada sangat jauh atau persisnya di utara dari pusat Provinsi Kepri. Keduanya berbatasan langsung dengan Vietnam, Thailad dan Malaysia. (alf)




Editor : Teguh

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *