EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Bongkar Kasus TPPO, Menkopolhukam Mahfud MD Mendarat di Batam Rabu Petang

 

Menkopolhukam Mahfud MD disambut Wagub Kepri dan Wako Batam Muhammad Rudi di Hang Nadim, Rabu (5/4/2023). Foto/Kominfo

BATAM - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Batam, Rabu (5/4/2023) petang sekira pukul 17.00 WIB. 


Mahfud MD langsung disambut Wagub Kepri Marlin didampingi Wali Kota Batam/Kepala Badan Pengusahaan Batam Muhammad Rudi di Bandara Hang Nadim.


Menko Mahfud pun, tampak tak menyangka menerima sambutan selepas keluar dari garbarata pesawat. Adapun tujuan kunjungan Menkopolhukam ke Batam, untuk menindak tegas kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).


Hal ini sebagaimana ia ungkap saat menyampaikan ceramah tarwih di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Minggu malam lalu.


Menurut Mahfud, di lokasi yang hendak didatangi itu terdapat pusat-pusat pembagian paspor gratis, kemudian penerima paspor akan dikirim ke luar negeri dengan dijanjikan mendapat pekerjaan.


"Dikirim ke luar negeri, kerja di kapal-kapal, kerja di luar negeri, enggak digaji," kata dia.


Selain tidak digaji, kata Mahfud, para korban juga mendapat perlakuan kejam, disiksa, hingga dibuang ke laut jika meninggal dunia.


Setelah kedatangannya ke Batam, Mahfud mengatakan bahwa Pemerintah tidak akan main-main mengenai hal ini. Setibanya di Jakarta, pihaknya akan mengolah data-data yang diterima dari Batam. 


“Saya sudah mempunyai daftar jaringan itu, yang nanti akan diuji sahih dulu,” ujarnya. 



“Tentu sudah banyak sumber yang harus kami kroscek, sehingga nanti tindakan-tindakan dan langkah-langkah bisa ditentukan,” katanya. 



Ia menegaskan perdagangan orang merupakan tindakan yang sangat membahayakan dan mengancam kemanusiaan. Tidak hanya terkait jiwa manusia tetapi kemanusiaan. 



“Tindak pidana perdagangan orang itu adalah tindak pidana yang sangat keji bagi kemanusiaan dan pemerintah sudah mempunyai Undang-undang tentang ini. Ini ternyata melibatkan jaringan, baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta,” ujarnya.
 (par)





Editor : Teguh

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *