 |
| Orang siswa yang anaknya tak diterima di SMKN 1 mengadu ke Komisi IV DPRD Batam. Foto/Waldi |
BATAM - Imbas PPDB zonasi, puluhan orang tua calon peserta didik SMKN 1 Batam mengadu ke Komisi IV DPRD l. Mereka mengaku dari Kelurahan Tembesi yang berseberangan jalan dengan Kelurahan Kibing tempat sekolah kejuruan itu berada.
Warga yang sebagian besar ibu-ibu diterima oleh Aman, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batam dan anggota lainnya Taufik Ace Muntasir di ruang rapat Komisi IV.
Dalam pertemuan itu, para warga mengadukan tentang anak-anak mereka yang tidak diterima di SMKN 1. Padahal mereka bermukim hanya di seberang jalan sekolah.
Dalam pertemuan itu, para warga mengadukan tentang anak-anak mereka yang tidak diterima di SMKN 1. Padahal mereka bermukim hanya di seberang jalan sekolah.
"Jika menggunakan sistem zonasi harusnya anak-anak kami diprioritaskan. Sementara yang jauh saja diterima, tetapi kami yang dekat dengan lingkungan sekolah justru tak diterima," ujar salah satu orang tua, Rabu (10/7/2024)
Mereka khawatir tentang psikologis anak-anaknya akan terganggu. Menyusul anak tersebut sangat mendambakan dapat bersekolah di sekolah kejuruan favorit tersebut.
Menanggapi keluhan para warga itu, Aman SPd menjelaskan meskipun provinsi yang memiliki kewenangan untuk sekolah menengah atas sederajat, namun pengaduan warga tetap akan diteruskan.
"Kami akan berkoordinasi dengan pihak provinsi untuk membantu bapak ibu. Bagaimana pun sekolah tersebut berada di Kota Batam," janji Aman.
Sementara itu, Taufik Ace Muntasir menyatakan bahwa prioritas harus diberikan kepada anak-anak yang tinggal di lingkungan sekolah melalui sistem zonasi. Dia juga berharap agar SMKN 1 dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dapat menemukan cara untuk menerima anak-anak tersebut.
Ace juga berharap bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan menambah jumlah sekolah kejuruan di Kota Batam. Dia menyatakan bahwa kehadiran SMK ini sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang siap untuk bekerja.
Seperti diketahui Batam adalah kota industri, sehingga sangat membutuhkan lulusan siap pakai yang berasal dari SMK. Dengan begitu bisa segera menyelesaikan masalah penggangguran di provinsi. (tgh)
Editor: taher
