EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Batam–Johor Perkuat Konektivitas dan Sinergi Investasi Saling Menguntungkan

On 20.21

Pembahasan Sijori memperkuat kerjasama tiga negara. Foto/Tari


JOHOR - Delegasi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dipimpin Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis mengunjungi Johor Bahru, Malaysia.


Kegiatan ini dihelat dalam upaya memperkuat sinergi kawasan dan memperluas peluang kolaborasi investasi di dalam ekosistem Singapore–Johor–Riau (SIJORI). 


Adapun genda utama kunjungan berlangsung di Invest Malaysia Facilitation Centre Johor (IMFC-J), Carnelian Tower, Forest City, yang merupakan pusat layanan terpadu yang dibentuk Pemerintah Malaysia itu menjadi rujukan dalam pengelolaan fasilitasi investasi, khususnya di Johor yang kini diproyeksikan sebagai bagian dari Johor–Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ).


Fary menyatakan kunjungan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penjajakan kerja sama formal, melainkan sebagai upaya membangun sinergi kebijakan antarkawasan.


“Batam dan Johor berada dalam satu ekosistem ekonomi yang saling terhubung. Yang kami dorong adalah bagaimana sinergi ini dapat menjadi kolaborasi yang realistis dan saling menguatkan dalam kerangka SIJORI,” kata Fary, Rabu (10/12/2025). 


Dalam pertemuan dengan manajemen IMFC-J, delegasi Batam mencermati bagaimana layanan satu pintu dijalankan secara terintegrasi, mulai dari perizinan, insentif fiskal, hingga koordinasi lintas lembaga. 


Pendekatan ini dinilai berkontribusi pada kecepatan realisasi investasi Johor di tengah persaingan kawasan.


Senior Vice President IMFC-J, Adny Jaffedon Ahmad, menyambut baik langkah BP Batam memperkuat hubungan kawasan.


“Kami menyambut baik komitmen BP Batam dan berharap kerja sama ini dapat menghasilkan manfaat konkret bagi kedua belah pihak,” ujar Adny.


Dalam diskusi, isu ketenagakerjaan muncul sebagai salah satu pembahasan penting. Kebutuhan tenaga kerja di Johor terus meningkat sejalan dengan perkembangan industrinya, sedangkan Batam telah didukung sumber daya manusia industri yang cukup matang. 


Menurut Fary, peluang tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar memberikan nilai tambah bagi kedua wilayah.


“Konektivitas tenaga kerja perlu dibangun dalam kerangka yang jelas dan saling menguntungkan, sehingga menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” ujarnya.


Selain ketenagakerjaan, konektivitas kawasan turut menjadi sorotan, termasuk rencana penguatan pelayaran RORO Batam–Johor. 


Jalur ini dipandang sebagai prasyarat penting agar integrasi ekonomi SIJORI didukung oleh arus logistik dan mobilitas yang efisien.


Kunjungan kemudian dilanjutkan ke kawasan pengembangan Forest City. Regional Vice President Forest City, Syarul Izam menyambut Fary dan rombongan di Forest City International Clubhouse. 


Di sana, ia memberikan paparan mengenai rencana pembangunan kawasan Forest City.


Dalam paparannya, Forest City menampilkan penerapan skema Special Financial Zone (SFZ) yang menawarkan insentif fiskal, kepastian regulasi, serta infrastruktur terintegrasi untuk menarik sektor-sektor bernilai tambah seperti jasa keuangan, pariwisata premium, dan logistik.


Fary menilai pengalaman Johor dalam mengelola SFZ dapat menjadi bahan perbandingan kebijakan bagi Batam.


“Tidak semua model bisa diterapkan secara langsung, tetapi ada pelajaran penting tentang kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan yang relevan untuk Batam,” katanya.


Di tengah persaingan investasi regional, kunjungan ini mencerminkan upaya BP Batam membangun pendekatan yang lebih terbuka dan komparatif. 


Dalam ekosistem SIJORI, Batam, Johor, dan Singapura berada dalam posisi yang saling bersaing sekaligus saling bergantung, menjadikan sinergi kawasan sebagai kebutuhan untuk mengembangkan kedua daerah.(tar)





Editor: teguh


Kolaborasi BP Batam bersama Bappenas - Pemkot Surabaya: Bahas Strategi Pengembangan Wilayah

On 20.05

Luar biasa semangat peserta raker Strategi Pengembangan Wilayah Prioritas KPBPB Batam yang Partisipatif dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mendukung Visi BP Batam. Foto/Cindy


SURABAYA - Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Pemeritah Kota Surabaya kolaborasi menggelar Rapat Kerja (Raker). 


Kegiatan ini dilaksanakan di Whiz Luxe Hotel Spazio, Surabaya pada hari Kamis s.d. Jum'at, 11 s.d. 12 Desember 2025 yang dihadiri oleh para pegawai BP Batam 


Mengangkat tema "Strategi Pengembangan Wilayah Prioritas KPBPB Batam yang Partisipatif dan Berkelanjutan Dalam Rangka Mendukung Visi BP Batam", raker ini menjadi langkah strategis demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk periode 2025-2029.


Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rapat kerja ini merupakan wadah untuk menyatukan visi dan langkah bersama demi terwujudnya BP Batam yang partisipatif dan berkelanjutan dalam mendorong pembangunan wilayah KPBPB Batam lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.


Pada hari pertama, para peserta diberikan paparan oleh narasumber kompeten yakni dari Koordinator Wilayah Sumatera 1 Kementerian PPN/Bappenas, Aditya Widya Pradipta dan Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad. 


Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Kawasan Herritage Tunjungan Surabaya bagian dari Pakuwon Group pada hari kedua yang didampingi oleh Sutandi Purnomosidi selaku Direktur Pakuwon Group. 


Turut hadir dalam kegiatan, Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur, Mouris Limanto, jajaran Pejabat Tingkat II, III, dan IV di lingkungan BP Batam. (cmi)





Editor: taher

Pelopor Lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris Raih Life Achievement KORPRI Award

On 18.34

Prof Fachmi Idris raih Korpri Award 2025. Foto/Smsi


JAKARTA - Perintis lahirnya BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, menerima Life Achievement KORPRI Award atas dedikasi dan kontribusinya dalam membangun fondasi jaminan kesehatan nasional.


Ketua Panitia Penghargaan KORPRI Award tingkat nasional, Rasio Ridho, mengatakan Fachmi dipilih karena jasanya yang besar dalam merintis sekaligus membesarkan BPJS Kesehatan selama tujuh tahun awal berdirinya.


“Mengingat jasanya yang besar, Pak Fachmi Idris bukan hanya melahirkan BPJS Kesehatan, namun juga mengasuh dan membesarkannya sampai usia 7 tahun sehingga bisa tegak berdiri dan berjalan sampai saat ini,” ujar Rasio Ridho.


“Jutaan masyarakat dengan kondisi sakit dan biaya tinggi telah terbantu melalui BPJS Kesehatan dengan iuran yang terjangkau, termasuk para ASN anggota KORPRI,” tambah Rasio Ridho yang juga Dirjen Penegakan Hukum KLHK.


Ketua Umum KORPRI Nasional, Zudan Arif Fakrulloh, menyebut Fachmi Idris sebagai figur teladan yang mencerminkan nilai-nilai pengabdian seorang ASN. Menurutnya, seluruh anggota KORPRI harus mampu menjadi Kompas Moral bagi bangsa.


Sementara Fachmi Idris menyampaikan rasa syukur dan kerendahan hatinya. “Rasanya banyak yang lebih pantas mendapat penghargaan tertinggi sebagai ASN ini, mengingat ada 5,5 juta anggota KORPRI yang mengabdi di seluruh pelosok negeri,” ujarnya kepada awak media.


Diketahui, Fachmi memulai kariernya sebagai abdi negara dengan mengabdi sebagai dokter puskesmas di daerah terpencil sebelum kemudian dipercaya memimpin transformasi besar di bidang jaminan kesehatan nasional.(sam)



Editor: teguh

RSBP Batam Raih Excellent Hospital in Improving Healthcare Services of The Year 2025

On 18.40

Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP, FIHA, MARS (kanan) menerima piala dan piagam penghargaan. Foto/Agam


YOGYAKARTA - Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam) kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang Trusted Achievement Award 2025 yang diselenggarakan oleh 5 Pilar Media Communication di Sahid Yogyakarta.


Pada ajang ini, RSBP Batam menerima penghargaan dalam kategori “Excellent Hospital in Improving Healthcare Services of The Year 2025.”


Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP, FIHA, MARS, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen RSBP Batam dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan, memperkuat kualitas pelayanan, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat.


Acara penghargaan ini juga dihadiri oleh Gonang Juliantono, Wakil Ketua Umum Kadin DIY, yang memberikan apresiasi kepada seluruh penerima penghargaan atas kontribusinya dalam peningkatan mutu layanan publik dan sektor kesehatan di Indonesia.


Selain penghargaan institusi, dr. Tanto Budiharto juga menerima penghargaan individu dalam kategori “Visionary and Inspirational Leader in Improving Public Health Service of The Year 2025.” Penghargaan ini diberikan atas kepemimpinan beliau yang dinilai visioner, progresif, dan mampu menggerakkan transformasi pelayanan kesehatan di lingkungan RSBP Batam.


Dalam keterangannya, dr. Tanto Budiharto menyampaikan bahwa pencapaian ini adalah hasil kerja bersama seluruh tim RSBP Batam sebagaimana arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.


“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan kesehatan yang PRIMA — Profesional, Responsif, Inovatif, Mahir, dan Akurat. Kami berkomitmen untuk melanjutkan transformasi layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (21/11/2025). 


Dengan diraihnya dua penghargaan bergengsi ini, RSBP Batam menegaskan posisinya sebagai rumah sakit yang unggul, terpercaya, dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat.(gam)





Editor: teguh

Bahas Ketahanan Pangan hingga Tindak Lanjut Penyelundupan, Wako Batam Lapor Mentan Amran

On 21.33

Kodim 0316/Batam sukses menangkap penyelundupan bahan pokok ilegal di Pelabuhan Tanjungsengkuang. Foto/Ruma


BATAM - Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menggelar pertemuan virtual melalui Zoom bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Andi Amran Sulaiman, dari Pelabuhan Rakyat Tanjung Sengkuang, Batuampar, Selasa (25/11/2025).

Pertemuan tersebut merupakan respons cepat atas keberhasilan jajaran Kodim 0316/Batam menggagalkan upaya penyelundupan sejumlah besar kebutuhan pokok di kawasan pelabuhan tersebut. Kasus itu terungkap setelah adanya laporan melalui kanal Lapor Pak Amran pada Senin malam mengenai aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kepulauan Riau.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, produk parfum impor, mi instan impor, hingga makanan beku (frozen food). Seluruh barang diduga akan dikirim ke Tanjungbalai Karimun tanpa dokumen resmi, termasuk tanpa izin kapal maupun manifes yang sah.

Amsakar menyampaikan bahwa keberhasilan penggagalan penyelundupan ini harus menjadi momentum memperkuat kebijakan nasional dalam melindungi petani dan menjaga stabilitas pangan di daerah.

“Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani perlu terus diperkuat. Bagaimana agar kebijakan nasional dalam melindungi petani bisa di-follow up di semua level pemerintahan,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar Batam dan daerah lainnya dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan tanpa ketergantungan pada barang impor, terutama komoditas strategis.

“Harapan kita, swasembada pangan tidak lagi dipengaruhi oleh barang-barang dari luar. Kami di daerah terus berkoordinasi agar apa yang ditemukan hari ini dapat ditindaklanjuti sesuai regulasi dan secara tegas,” tambahnya.

Turut hadir dalam agenda tersebut Dandim 0316/Batam Letkol Arh Yan Eka Putra, Asisten Potensi Maritim (Aspotmar) Danlantamal IV Letkol Laut (KH) Irfan Hasibuan, Asisten Intelijen Danguskamla Koarmada I Letkol Laut (P) Harwoko Aji, Wakapolresta Barelang AKBP Fadli, Kepala Bea Cukai Batam Zaky, serta Kapolsek Batuampar Kompol Amru. (ygs)






Editor: teguh

Batam Sampaikan Komitmen Investasi USD 10 Miliar pada Forum Bisnis Singapura

On 21.31

Perwakilan Indonesia di acara seriua menyimak pemaparan tuan rumah Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre. Foto/Tari


SINGAPURA - Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Francis, memaparkan perkembangan investasi Batam pada forum internasional “The Second Edition of Islands of Growth”, pada Selasa (18/11/2025) di Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre


Kegiatan ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto; Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo; Chairman Singapore Economic Development Board (EDB), Png Cheong Boon; serta Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad.


Dalam paparannya, Fary mengumumkan bahwa Batam mencatat komitmen investasi USD 10,35 miliar dari 20 perusahaan global di sektor energi, manufaktur lanjutan, industri maritim, dan logistik.


Hal ini diperkuat dengan pergeseran besar rantai pasok global yang menjadikan kawasan Batam–Bintan–Karimun (BBK) semakin strategis sebagai pintu masuk investasi ke Indonesia. 


Kedekatan Batam yang hanya 20 km dari Singapura juga memberi keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki kawasan lain di Asia Tenggara.


“Investor kini menunjukkan keyakinan jangka panjang terhadap Batam. Mereka melihat arah pembangunan yang semakin jelas dan layanan yang lebih pasti,” ujar Fary.


BP Batam juga memperkenalkan paradigma layanan baru “Batam: Your Best Friend to Invest”, yang menghadirkan Investment Dashboard, komunikasi satu pintu (single-window communication), timeline layanan yang lebih pasti, serta Mobile Investment Clinics untuk penyelesaian isu di lapangan.


Selain itu, upaya ini juga diperkuat dengan dua regulasi nasional menjadi landasan utama. 


Pertama, PP 25/2025 yang memberi BP Batam kewenangan untuk menerbitkan izin dasar termasuk izin lingkungan, PKKPRL, dan PKKPH secara langsung di Batam. 


Kedua, PP 47/2025 yang memperluas kawasan FTZ, membuka ruang baru bagi industri dan logistik yang siap ditawarkan kepada investor.


“Dengan kepastian regulasi dan kapasitas kawasan yang lebih luas, Batam berada pada posisi yang semakin kompetitif di Asia Tenggara,” kata Fary.


Ia melanjutkan, Batam juga memperkuat arah pengembangan industri hijau melalui proyek PLTS Terapung Tembesi dan rencana kawasan rendah karbon.


“Batam terbuka, dipercaya, dan bergerak cepat. Invest in Batam, where proximity meets possibility,” tutupnya.(tar)





Editor: teguh

BP Batam Raih Penghargaan Nasional Kita Awards Kategori Outstanding Investment Performance

On 19.49

Garuda TV menganugerahi BP Batam Kita Awards 2025. Foto/Tari


BATAM - Setelah mencatat capaian investasi yang luar biasa, Badan Pengusahaan Batam kembali menorehkan prestasi membanggakan, dengan menerima penghargaan dalam ajang Indonesia Kita Awards yang mengusung tema “Inspirasi untuk Indonesia.”

Ajang bergengsi yang diselenggarakan oleh Garuda TV tersebut berlangsung di Yudhistira Hall, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, pada Minggu (11/11/2025).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, serta dihadiri oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) dan Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono.

Suasana acara penuh apresiasi bagi para tokoh dan institusi yang dinilai memberikan inspirasi serta kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.

Dalam kesempatan itu, BP Batam dianugerahi penghargaan kategori “Outstanding Investment Performance”, yang diterima langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BP Batam dalam merealisasikan investasi pada Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp54,7 triliun, atau mencapai 91 persen dari target tahunan sebesar Rp60 triliun. Capaian tersebut juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, yakni 25,58 persen lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Garuda TV yang sudah memberikan penghargaan yang luar biasa kepada BP Batam,” ujar Amsakar membuka sambutannya malam itu.

Penghargaan tersebut menjadi pendorong bagi BP Batam untuk berkontribusi lebih baik lagi bagi kemajuan Kota Batam, khususnya dalam upaya mengakselerasi investasi.

Tidak hanya itu, prestasi ini juga menjadi bukti nyata komitmen BP Batam dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Piala ini saya persembahkan untuk seluruh warga Batam, rekan-rekan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, karena atas kolaborasi dan kontribusi semuanya penghargaan ini dapat diraih,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi, Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain, Kepala Biro Umum, M. Taofan, dan Kepala Kantor Penghubung Jakarta, Irwan beserta jajaran. (tar)




Editor: teguh

Diskusi Nasional SMSI akan Mengupas Tuntas Media Baru dan UU ITE

On 09.36

Media centre SMSI


JAKARTA - Diskusi Nasional yang digelar Selasa (28/10), akan mengupas tuntas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan kehadiran media baru, seperti Podcast, dan Youtube. 


“Di sini para pemain media baru akan mendapat pemahaman lengkap bagaimana menghadapi ancaman hukuman yang tercantum dalam UU ITE yang baru, yakni No.1 Tahun 2024,” kata Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Senin, 27 Oktober 2025. 


UU ITE terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalamnya terdapat rambu-rambun yang mengatur media berbasis elektronik. 


“Kita, teman-teman jangan sampai terperosok dalam pasal UU ITE. Mari kita pahami bersama-sama secara benar,” kata Firdaus yang kemudian menjelaskan diskusi akan diikuti pengurus SMSI pusat dan provinsi. 


Diskusi yang akan dimoderatori oleh Mohammad Nasir (Dewan Pakar SMSI dan mantan wartawan senior Harian Kompas), berlangsung hybrid, selain mengambil tempat di kantor SMSI Pusat Jalan Veteran, Gambir, Jakarta Pusat. 


Diskusi ini menampilkan narasumber Prof. Dr. Reda Manthovani,S.H., LL.M, Dahlan Dahi, Prof. Dr. Henri Subiakto, SH, M.Si, dan Rudi S. Kamri.  


Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., LL.M  adalah Dewan Pembina SMSI. Saat ini ia mengemban amanah sebagai Jaksa Agung Muda Bidang lntelijen (Jamintel) Kejaksaan RI. 


Sebelumnya Reda adalah Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta . Ia memulai karirnya dari belajar hukum di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1988-1992). 


Reda Manthovani kemudian melanjutkan jenjang lebih tinggi, strata dua di Perancis, yakni  di Faculté de Droit de l'UniversitédAix, Marseille III France, (2001-2002). Gelarnyq menjadi SH, LLM kemudian memperdalam ilmu hukumnya di Fakultas Hukum UI (S3). 


Narasumber berikutnya, Prof. Dr. Drs. Henry Subiakto, S.H., M.Si, Guru Besar  Universitas Airlangga Surabaya, Pakar Ilmu Komunikasi Politik, pernah menjadi Wartawan, Ketua Dewas Antara, Staf Ahli Menkominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa.


Narasumber lainnya, Dahlan Dahi, Anggota Dewan Pers. Ia adalah Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network. Pernah menjadi Pemred Tribun Timur. Ia kini sebagai Ketua Komisi Digital Dewan Pers. 


Narasumber berikutnya Rudi S. Kamri adalah konten kreator terkenal, CEO dan pendiri kanal YouTube Kanal Anak Bangsa TV pada Oktober 2020. Dalam kanal YouTube-nya, dia sering mengangkat berbagai isu hangat di Tanah Air terutama yang bersinggungan dengan politik dan pejabat pemerintah. (cep)




Editor: teguh

Akreditasi "Dewa" di Gerbang Pa PK TNI: Sebuah Miskoordinasi Regulasi?

On 12.41



Oleh : Benny, Ketua Asosiasi Planters Muda Indonesia Sumatera Selatan


Rekrutmen Perwira Prajurit Karier Tentara Nasional Indonesia (Pa PK TNI) yang akan ditutup pendaftarannya pada 25 Oktober 2025 merupakan langkah yang sangat progresif. Pembukaan kesempatan karier di level perwira, khususnya bagi lulusan bidang pangan, menunjukkan keseriusan negara dalam menarik figur pemimpin berpendidikan tinggi untuk memastikan masa depan pangan yang baik dan berkelanjutan. Lulusan dengan 144 SKS atau lebih diyakini memiliki keterampilan manajerial yang mumpuni.

Namun, semangat baik ini terancam dibatasi oleh satu instrumen administrasi: persyaratan akreditasi minimal "B" / "Baik Sekali." Dalam praktiknya, kebijakan ini dipandang sebagai jurang pembatas dan berpotensi menciptakan kesenjangan regulasi yang tidak adil bagi calon-calon potensial terbaik bangsa.

Data Akreditasi Perguruan Tinggi (Sumber : https://www.banpt.or.id/data-akreditasi/distribusi-peringkat-akreditasi/)





Akreditasi: Menghalangi Potensi Terbaik Bangsa

Mengandalkan instrumen akreditasi sebagai passing grade berarti menutup mata terhadap kenyataan lapangan. Jika hanya berpegangan pada administrasi perguruan tinggi, tidak terhitung berapa banyak potensi putra-putri terbaik yang harus tereliminasi sebelum berjuang.

Penting untuk mendalami latar belakang calon pendaftar yang berasal dari kampus dengan akreditasi kurang memadai. Faktor-faktor seperti keterbatasan geografis (hanya ada satu kampus yang bisa diakses), atau keterbatasan finansial yang menghalangi mereka mengakses kampus favorit (PTN) maupun beasiswa "pra-sejahtera" di PTS, adalah realitas yang tidak dapat diabaikan.

Mereka yang telah berjuang menempuh pendidikan tinggi sudah seyogianya diberikan kesempatan yang sama oleh bangsa ini. Negara tidak boleh meninggalkan mereka. Oleh karena itu, persoalan akreditasi ini mendesak untuk didudukkan bersama agar isu "Angka Partisipasi Kasar" diimbangi dengan keadilan kesempatan bagi anak bangsa.

Miskoordinasi Regulasi dan Seruan Keadilan Informasi

Persyaratan “Akreditasi universitas dan jurusan/program studi minimal 'B' / Baik Sekali (SAAT LULUS)” jelas mencerminkan miskoordinasi antar instrumen bangsa. Regulasi terbaru dari Kemendikbudristek telah menetapkan status akreditasi baru (“Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, atau Tidak Terakreditasi”), membuat penggunaan standar lama menjadi sumir.

Meskipun dapat dimaklumi bahwa persyaratan awal ini merupakan apresiasi bagi perguruan tinggi yang memenuhi standar, dengan adanya regulasi baru, penyesuaian segera harus dilakukan.

Selain itu, masalah distribusi informasi rekrutmen juga harus menjadi perhatian. Tidak semua daerah memiliki infrastruktur informasi yang kompetitif. Diperlukan sinergi semua pemangku kepentingan (stakeholder) agar mereka hadir sebagai figur kunci (key figure) yang menjamin "keadilan informasi," memastikan setiap calon potensial mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendaftar.

Mutu Calon Harus Diuji, Akreditasi Bukanlah "Dewa"

Mutu seorang calon perwira tidak dapat serta merta dilihat dari akreditasi perguruan tingginya, karena akreditasi bukanlah "dewa." Di era digital, setiap individu memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pengetahuan baru, memperluas jejaring, dan meningkatkan kompetensi, melampaui batas institusi.

Akan jauh lebih adil (fair) jika yang diuji adalah kemampuan dan kompetensi aktual calon tersebut. Secara prinsip, amanat ketahanan pangan nasional membutuhkan sumber daya manusia terbaik. Maka, instrumen akreditasi tidak boleh lagi menjadi pembatas dalam menggaet putra-putri terbaik.

Penguatan rekrutmen melalui jaringan perguruan tinggi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam memajukan bangsa, dan model ini harus diterapkan secara berkelanjutan, tidak hanya terbatas pada rekrutmen TNI.

TNI, Kemendikti, dan seluruh pemangku kepentingan harus segera merevisi persyaratan akreditasi dan menciptakan instrumen pengujian calon yang lebih baik yang berbasis pada kompetensi sehingga kader terbaik bangsa dapat berkarya tanpa halangan administrasi. Jangan biarkan akreditasi menjadi tembok yang memisahkan mereka yang berdedikasi dari kesempatan untuk mengabdi pada bangsa.


Korespondensi
Benny
itsibenny@gmail.com

2 Orang Tewas, Pesawat Cargo Air Hongkong Jatuh ke Laut Usai Mendarat Darurat

On 13.01

Cargo Air Hongkong nyemplung ke laut setelah mendarat darurat. Foto/Reuters (Tyrone Siu)


HONGKONG - Sebuah pesawat kargo tergelincir dari landasan pacu ketika mencoba mendarat di Bandara Internasional Hong Kong hingga jatuh ke laut pada Senin (20/10) dini hari waktu lokal.


Departemen Penerbangan Sipil Hong Kong (CAD) melaporkan dua orang tewas imbas insiden ini.

Pesawat Boeing yang dioperasikan dengan nomor penerbangan Emirates EK9788 itu keluar jalur sekitar pukul 03.50 waktu setempat usai terbang dari Dubai.

Sejumlah foto yang beredar di media sosial menunjukkan pesawat tersebut sebagian tenggelam di perairan dengan bagian ekor yang tampak patah.

Dikutip CNN, polisi menyebutkan dua korban tewas ini merupakan petugas darat bandara. Keduanya tewas setelah kendaraan yang mereka tumpangi di area landasan ikut jatuh ke laut saat pesawat keluar dari jalurnya.





Editor: Rozi

RSBP Batam dan Kemenkes RI Bahas Tindak Lanjut Kerjasama dan Dukungan Peralatan RS

On 12.54

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait dan Wakil Menteri Kesehatan Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD. 


JAKARTA - Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar pertemuan di Ruang Pertemuan, lt. 2, Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Jumat (10/10/2025).


Pertemuan itu membahas tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara BP Batam dengan Kemenkes yang telah berlaku sejak tahun 2022, sekaligus peluang dukungan peralatan dan program penguatan layanan rumah sakit.


Delegasi BP Batam dipimpin langsung Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD.


Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan pihaknya mendorong agar MoU kerja sama yang telah disepakati bersama Kemenkes segera diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional, sehingga implementasi kolaborasi di bidang kesehatan dapat berjalan lebih konkret.


Menurutnya, PKS tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penguatan layanan RSBP Batam di KPBPB Batam.


“BP Batam bersama jajaran RSBP berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Batam dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya PKS, sinergi dengan Kemenkes akan semakin jelas, terutama dalam peningkatan fasilitas, peralatan medis, serta pengembangan SDM,” ujarnya.


Sementara, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante, menyambut positif langkah BP Batam dan RSBP dalam menindaklanjuti kerja sama itu. Ia menerangkan bahwa Kemenkes memiliki program dukungan berupa bantuan peralatan medis dan penguatan layanan yang selama ini dialokasikan ke RSUD di seluruh Indonesia.


“Kami menyambut baik upaya RSBP Batam. Pemerintah terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Batam sebagai pintu gerbang Indonesia. Kami akan menindaklanjuti secara teknis agar RSBP dapat masuk dalam skema program dukungan yang sesuai aturan,” kata Wamen.


Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkes. Menurutnya, keberadaan RSBP Batam sebagai rumah sakit rujukan di kawasan strategis sangat memerlukan dukungan peralatan medis modern dan penguatan layanan agar dapat memberikan pelayanan yang setara dengan standar nasional maupun internasional.


“RSBP Batam siap menyesuaikan dan mempersiapkan diri sesuai arahan Kemenkes. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas layanan, sehingga masyarakat Batam tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri,” ungkap dr. Tanto.


Pertemuan akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis, baik secara offline maupun online, antara tim BP Batam, RSBP, dan Kemenkes untuk merumuskan langkah-langkah implementasi di lapangan.


Turut mendampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum yaitu Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP; Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto; Wakil Direktur Keuangan dan Umum, Evi Elfiana Bangun.(gam)





Editor: rozi

Lakukan Transformasi, Upaya Nyata Wujudkan Ekonomi Tangguh dan Berdaya Saing

On 23.24

Kepala BP Batam Amsakar dan Wakil Li Claudia hadiri RDP di DPR. Foto/Eggi


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan berbagai transformasi dalam beberapa bulan terakhir. 


Langkah ini dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, serta mempercepat terwujudnya KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.


Hal ini dikemukakan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda, Pembahasan Pengembangan Kawasan Batam, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (1/10/2025).


Amsakar menjelaskan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo dalam dua kali pertemuan dengan BP Batam, Presiden mengarahkan BP Batam untuk fokus pada langkah-langkah strategis yang harus segera diwujudkan.


Langkah ini, dimulai dengan penguatan melalui perubahan tata kelola kelembagaan, dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).


Perubahan tata kelola ini sangat penting, dan diharapkan BP Batam lebih adaptif dan responsif, mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.


Dengan adanya perubahan tata kelola ini, BP Batam semakin memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan transformasi organisasi. 


"Sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur," ujar Amsakar.


Selanjutnya, BP Batam melakukan transformasi pelayanan lahan. Pelayanan lahan kini sudah lebih cepat, sederhana, dan transparan dengan menyempurnakan Land Management System (LMS). Proses perizinan dapat dilaksanakan sepenuhnya digital, dan informasi ketersediaan lahan disajikan secara terbuka. 


Perubahan ini, merupakan komitmen BP Batam untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang modern, dan akuntabel. 


"Sekaligus menjawab arahan Presiden dalam menyelesaikan persoalan lahan non produktif, agar dapat dimanfaatkan optimal bagi pembangunan dan pengembangan KPBPB Batam," katanya.


Amsakar menambahkan, pelayanan lahan di BP Batam tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi, tetapi juga diperkuat dengan pemutakhiran regulasi. 


BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, yang diselaraskan dengan perkembangan kondisi BP Batam dan tata kelola kawasan terkini. 


Perka ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pertanahan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, menyempurnakan mekanisme pelayanan, serta mendukung penerapan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan akuntabilitas.


"Dengan pemutakhiran tersebut, BP Batam memastikan bahwa pelayanan lahan yang telah ditransformasi melalui LMS memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat di KPBPB Batam," tutupnya.


Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan sekaligus pimpinan RDP, Andre Rosiade menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung penuh BP Batam dalam melakukan transformasi pelayanan lahan dan pemutakhiran legalitas lahan di Batam.


Disamping itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung penuh penerapan sistem LMS BP Batam sebagai bentuk transformasi pelayanan lahan yang transparan, akuntabel dan berbasis sistem,


"Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, dan memberikan kami optimisme. Bahwa BP Batam saat ini benar-benar bisa melakukan transformasi luar biasa dan Insya Allah akan mendapat hasil yang diharapkan," ujarnya.


Turut hadir dalam RDP, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam. (egg)




Editor: teguh

SMSI Minta Presiden, MPR dan DPR Mengeluarkan Perpu Penambahan Wapres

On 11.47

Firdaus, Ketum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) saat rapat bersama para ketua daerah bahas kondisi terkini. Foto/SMSI


JAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyikapi situasi di tanah air beberapa pekan terakhir, menyampaikan pandangan dan imbauan. Hal tersebut tertuang dalam keterangan resmi yang ditandatangani oleh Firdaus selaku Ketua Umum SMSI Pusat dan Makali Kumar selaku Sekretaris Jenderal, Senin  (8/9/2025). 


Pertama, SMSI mengapresiasi peran dan tugas TNI/Polri dalam menghadapi dinamika yang terjadi beberapa waktu ini, sehingga mampu menjaga kondusifitas dengan tidak banyak mengundang masalah baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.


Kedua, mengingatkan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) bahwa pers merupakan pilar ke empat didalam demokrasi, agar dapat terus meningkatkan keberlangsungan media dan optimalisasi fungsi edukasi dalam rangka menjaga tegaknya demokratisasi.


Ketiga, menyerukan kepada seluruh pengurus dan anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) agar dapat saling bahu membahu bersama masyarakat dan stakeholder mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang perampasan aset dan pemiskinan koruptor. 


Keempat, dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, SMSI mendorong percepatan pembangunan dengan mendukung pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan wakil Presiden menyelesaikan masa bhakti kepemimpinannya hingga tahun 2029.


Kelima, Dan untuk memenuhi keadilan rakyat serta keterwakilan daerah, meminta kepada presiden dan  DPR/MPR dan atau dengan kewenangan, presiden mengeluarkan perpu agar dapat menambah wakil presiden menjadi tiga orang,  yang mana ke tiga wakil presiden berfungsi melaksanakan pengawasan untuk Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur.


Firdaus menegaskan, pandangan dan sikap Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara. 


"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita semua dalam menjaga persatuan dan kejayaan Indonesia," pungkas Firdaus.(*)




Editor: teguh

Pasca Demo Agustus Kelabu, Prabowo Copot Budi Arie, Sri Mulyani, Budi Gunawan

On 17.51

Reshuffle kabinet jilid 2 didominasi menteri yang terafiliasi bekas presiden 7. Foto/Tribun


JAKARTA - Pasca demo Agustus Kelabu, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025).

Sejumlah menteri diganti yakni Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

Budi Gunawan dicopot sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan posisinya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Kemudian Dito Ariotedjo dicopot dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Belum diketahui siapa yang menggantikan jabatannya.

Politikus Golkar Mukhtarudin dilantik menjadi Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding. 

Kemudian Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi digantikan Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Julianto.

Selain itu Prabowo juga melantik Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) menjadi Menteri Haji dan Umrah. Kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak dilantik menjadi Wamen Haji dan Umrah.

"Atas berbagai pertimbangan dan masukan evaluasi. Maka pada sore hari ini sekaligus Pak Presiden memutuskan melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan yakni Kemenko Polkam, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, Kementerian Koperasi dan Kementerian Pemuda dan Olahraga," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prabowo melakukan perombakan atau reshuffle kabinet untuk pertama kalinya pada Rabu (19/2). Terdapat satu menteri yang dicopot Prabowo dalam reshuffle saat itu, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Prabowo kemudian melantik guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) Brian Yuliarto sebagai mendiktisaintek menggantikan Satryo Soemantri.



Editor: teguh

Anak Buah Bekas Presiden Joko Widodo Tersangka Korupsi Laptop Triliunan Rupiah

On 17.24

Nadiem Makarim jadi tersangka korupsi laptop Rp 10 triliun. Foto/Antara


JAKARTA - Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019-2022.


"Dari hasil pendalaman dan alat bukti yang ada, pada sore ini telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM (Nadiem Anwar Makarim)," ujar Kapuspen Kejagung Anang Supriatna dilansir CNNIndonesia, Kamis (4/9/2025).

Sebelumnya, pada Kamis pagi ini, anak buah bekas Presiden Joko Widodo itu mendatangi Kejagung untuk diperiksa ketiga kalinya dalam kasus tersebut. Nadiem datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Eks bos Gojek itu membawa tas jinjing hitam ke dalam gedung Pidsus Kejagung dengan kemeja hijau.

Sebelum hari ini Nadiem telah dua kali diperiksa sebagai saksi oleh Kejagung yakni pada Senin (23/6) dan Selasa (15/7).

Dalam pemeriksaan itu, Kejagung mengusut keuntungan yang didapat Nadiem dalam dugaan korupsi pengadaan laptop. Selain itu, Nadiem juga didalami soal proses pengadaan laptop chromebook.

Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan di Kemendikbud periode 2019-2022. Selama periode itu, Kemendikbud mengadakan 1,2 juta unit laptop untuk sekolah-sekolah di Indonesia khususnya di daerah 3T dengan total anggaran mencapai Rp9,3 triliun.

Pengadaan laptop ini dipilih menggunakan sistem operasi Chrome atau Chromebook meskipun memiliki banyak kelemahan dan tidak efektif untuk sarana pembelajaran pada daerah 3T karena belum memiliki akses internet.

Dalam kasus ini, Kejagung menetapkan empat orang tersangka, tiga di antaranya adalah anak buah Nadiem saat di Kemendikbudristek.

Adapun para empat tersangka itu adalah Direktur SMP Kemendikbudristek 2020-2021, Mulyatsyah; Direktur SD Kemendikbudristek 2020-2021, Sri Wahyuningsih; Mantan stafsus Mendikbudristek Nadiem Makarim, Jurist Tan; dan Mantan Konsultan Teknologi pada Kemendikbudristek, Ibrahim Arief.

Atas perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp1,98 triliun yang terdiri dari kerugian akibat Item Software (CDM) sebesar Rp480 miliar dan mark up harga laptop sebesar Rp1,5 triliun.(par)





Editor: taher

Prihatin Eskalasi Politik Nasional, BP Batam dan Pemko Batam Batalkan Pesta Rakyat HUT RI ke-80

On 20.11

ASLI sampaikan pembatalan acara akibat demo ricuh nasional. Foto/Dipa


BATAM - BP Batam dan Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan/menunda sampai waktu yang ditentukan penyelenggaraan “Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT RI ke-80” yang berlangsung di Dataran Engku Putri, Sabtu (30/8/2025).


Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menjelaskan bahwa keputusan ini sebagai bentuk penghormatan dan empati terhadap kondisi nasional saat ini.


Lebih lanjut, Amsakar menyebut bahwa keputusan ini juga merupakan bentuk keprihatinan atas eskalasi politik yang terjadi di beberapa daerah.


“Kami bersama unsur Forkopimda sudah sepakat dengan ini. Semoga keputusan ini mampu menumbuhkan rasa empati kita terhadap eskalasi politik nasional,” ujar Amsakar bersama Li Claudia Chandra.


Amsakar juga memohon maaf kepada seluruh tamu undangan, panitia pelaksana dan masyarakat Batam atas keputusan ini. Ia berharap masyarakat dapat memahami keputusan tersebut dan bersama-sama mendoakan kondisi bangsa segera kembali kondusif.


Di samping itu, Amsakar mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan, kekompakan, dan situasi kondusif di Kota Batam.


Dengan harapan, seluruh elemen masyarakat dapat menjaga stabilitas daerah guna membangun Batam sebagai kota ramah investasi.


“Mari bersama-sama kita menjaga situasi kondusif Kota Batam tercinta dan mendoakan kebaikan bagi kondisi bangsa Indonesia,” harapnya. (dpn)




Editor: taher

Amsakar Dampingi Menteri Transmigrasi RI Serahkan 94 SHM ke Warga Rempang

On 18.50

Mentrans Iftitah Sulaiman serahkan sertifikat rumah pada warga di Tanjung Banon. Foto/Dipa


BATAM - Sebanyak 94 Kepala Keluarga (KK) terdampak proyek Rempang Eco-City menerima Sertipikat Hak Milik (SHM) dari  Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, di Tanjung Banon, Selasa (12/8/2025).


Penyerahan ini menambah total warga Rempang Eco-City penerima SHM menjadi 162 KK.


Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, yang turut mendampingi penyerahan SHM, menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi warga di hunian baru Tanjung Banon.


Ia berharap pemukiman baru di daerah Tanjung Banon itu dapat menjadi kawasan terintegrasi dengan fasilitas yang lengkap.


“SHM ini adalah janji negara terhadap warga dan Alhamdulillah sudah terealisasi. Kami bahagia karena seluruh warga sudah semakin kompak dan solid,” ujar Amsakar dalam sambutannya.


Amsakar juga menerangkan bahwa penyerahan SHM ini sekaligus memberikan harapan baru bagi warga Rempang yang sejak lama telah berpindah ke hunian baru di Tanjung Banon.


“Sarana dan prasarana akan terus dilengkapi, sehingga kawasan ini bisa tumbuh sebagai kawasan transmigrasi modern dan menjadi percontohan nasional sebagaimana harapan Pak Menteri,” tambah Amsakar.


Senada, Menteri Transmigrasi RI, M. Iftitah Sulaiman, menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Rempang Eco-City menjadi atensi serius pemerintah.


Ia berharap kawasan ini tidak hanya menghadirkan hunian layak, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan kemanfaatan terhadap peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal.


“Pembangunan kawasan ini juga akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk peneliti dari perguruan tinggi ternama. Hadirnya investasi harus sejalan dengan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Rempang,” jelas Iftitah. (Dip)

Dua Musuh Bebuyutan Politik Jokowi Resmi Dibebaskan dari Jeruji Besi

On 23.31

Tom Lembong disambut masyarakat yang peduli keadilan hukum di luar LP Cipinang. Foto/CNN Indomesia


JAKARTA - Dua musuh bebuyutan bekas presiden Jokowi yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto resmi dibebaskan pada Jumat malam (1/8/2025) usai menerima abolisi dan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Tom bebas dari LP Cipinang sekitar pukul 22.00 WIB ditemani sang istri tercinta dan Anies Baswedan yang menjenguknya sejak pagi. Mantan Menteri Perdagangan 2015-2016 tersebut menyampaikan ucapan syukur pada Tuhan dan terimakasih pada Presiden Prabowo atas kebijakan abolisi.

Ia menyadari banyak pihak yang gelisah dan mempertanyakan abolisi yang diterimanya.
Tom menghormati pandangan tersebut karena dia juga merasa proses hukum yang dijalaninya tak ideal.

"Saya sadar banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini, saya juga menghormati pandangan itu," ucap Tom setelah bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur seperti dikutip kompascom.

Sementara itu Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga dibebaskan dari Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat malam. Ia terlihat menggunakan kaus merah bertuliskan 'Soekarno Run' saat resmi bebas.

Hasto juga sempat terlihat menyibakan jas warna hitam yang ia gunakan dan memamerkan kaus tersebut kepada para awak media yang menunggu di luar rutan. "Saya ucapkan terimakasih pada pak Presiden Prabowo Subianto," ucap Hasto. (thr)

Gempar, Presiden Prabowo beri Abolisi dan Amnesti Kepada Dua Musuh Politik Jokowi

On 23.05

Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri saat peringatan upacara. Foto/Setneg


JAKARTA - Pasca sidang vonis terhadap dua musuh politik bekas Presiden Jokowi yakni Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto yang dinilai janggal dan berbau politis, kini Presiden Prabowo Subianto putar haluan dengan memberi abolisi dan amnesti kepada keduanya.


Usul pemberian abolisi Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Sekjen PDIP itu telah diserahkan dan disetujui DPR melalui rapat konsultasi DPR dan pemerintah.

"Salah satu pertimbangan pada dua orang ini salah satunya kita ingin menjadi ada persatuan dan dalam rangka perayaan 17 Agustus," kata Menkum Supratman di kompleks parlemen seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (31/7/2025).

Abolisi merupakan penghapusan proses hukum terhadap seseorang yang sedang menjalani proses hukum, mulai dari penyidikan, penyelidikan, atau penuntutan pidana.

Abolisi diberikan oleh Presiden dan membuat proses hukum dihentikan kepada terdakwa kasus pidana, seolah-olah tidak pernah terjadi alias namanya dibersihkan.

Sementara, amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, terutama yang bersifat politik. Amnesti bisa diberikan sebelum atau sesudah ada putusan pengadilan, dan berlaku secara umum atau kolektif.

Sifat politik yang dimaksud umumnya menyangkut kekuasaan, negara, atau pemerintah. Misalnya kasus makar, pemberontakan, atau gerakan separatisme yang didasari ideologi politik tertentu.

Supratman mengakui bahwa dirinya yang mengusulkan abolisi atas kasus Tom Lembong dan amnesti terhadap Hasto. Selain Hasto, dia menyebutkan total ada 1.168 narapidana yang juga mendapat amensti.

"Presiden saat pertama kali minta [saya] jadi Menkum, beliau menyampaikan bahwa khususnya ada kasus-kasus yang terkait, karena ada beberapa nanti yang akan diberi amnesti," kata Supratman.

"Salah satunya adalah kasus-kasus penghinaan presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Sedangkan Hasto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Pemberian amnesti, lanjut Supratman, juga diberikan kepada enam pelaku makar yang tanpa senjata di Papua. Selain itu, ada pula narapidana yang berusia lanjut hingga yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga harus menjalani perawatan di luar.

Usai disetujui DPR, Presiden Prabowo Subianto selanjunya akan mengeluarkan Kepres yang akan mengesahkan keputusan abolisi dan amnesti tersebut.(thr)

Kepala BP Batam Amsakar Achmad Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan di IPDN

On 20.48

Amsakar Achmad satu dari sekian mahasiswa program doktoral IPDN yang diwisuda. Foto/Nova


JATINANGOR - Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad resmi dikukuhkan gelar Doktor pada acara Wisuda Doktor Ilmu Pemerintahan di Gedung Balairung Rudini Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (23/7/2025).


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin prosesi 1.305 Wisudawan dengan rincian 1.110 Sarjana, 81 Pascasarjana, 56 Doktor dan 58 Profesi di kampus IPDN.


Hasil ini merupakan keberhasilan Amsakar Achmad dalam disertasi bertema “Implementasi Kebijakan Ex-Officio dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.”


Didalamnya memuat pengayaan dan kajian mendalam dalam menguatkan posisi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagai pusat destinasi investasi global dan lokomotif perekonomian nasional.


"Dalam disertasi kami melakukan komparasi dengan daerah serupa, bagaimana menghilangkan overlapping dan simplifikasi proses perizinan sehingga investor merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam melangsungkan kegiatan investasi di Kota Batam." Kata Amsakar. 


Pihaknya bersyukur bahwa rangkaian pemikiran, kajian dan analisa yang dilakukan selaras dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan pembangunan dan ekonomi Batam melalui hadirnya dua kebijakan Peraturan Pemerintah yang akan mengakselerasi percepatan investasi.


Dua regulasi baru yakni PP Nomor 25 Tahun 2025 dan PP Nomor 28 Tahun 2025, memberi pelimpahan kewenangan dari Kementerian/Lembaga kepada BP Batam dalam 16 sektor usaha.


"Kami bersyukur melalui kajian dan pengayaan yang telah kami lakukan dalam disertasi, dapat selaras dengan kebijakan percepatan pembangunan kawasan dan investasi Kota Batam yang ditetapkan Pemerintah Pusat." Kata Amsakar.


Presiden Prabowo menekankan percepatan investasi serta penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.


Hal ini diperlukan untuk meningkatkan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di tingkat nasional dan internasional.


Lebih lanjut, dengan gelar Doktor yang telah disandang, Amsakar berharap dapat memberikan kontribusi lebih jauh lagi, bagi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang kompetitif, inklusif dan berdaya saing global ke depan.


Tak lupa, Amsakar yang hadir didampingi oleh Ibu Ketua TP PKK Kota Batam sekaligus Ketua Pikori BP Batam Erlita Amsakar dan keluarga besar, menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan seluruh masyarakat Kota Batam.


"Saya mengucapkan terimakasih kepada kedua entitas yang membesarkan saya yakni Pemko Batam dan BP Batam serta do'a dan dukungan seluruh masyarakat Kota Batam." Ujar Amsakar.


Putra daerah asal Sungai Buluh, Singkep, Kabupaten Lingga ini, memiliki gelar Sarjana Sosiologi dari Universitas Riau pada tahun 1994 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Airlangga pada tahun 2005. Dan pada tahun 2025 ini, ia lulus program doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan IPDN.


"Dari sini saya belajar, bahwa teruslah belajar, pantang menyerah, lantas dedikasikanlah ilmu itu, berikan kontribusi terbaik bagi pembangunan daerah." Pungkas Amsakar.


Turut hadir Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan Alexander Zulkarnain dan Kepala Biro Umum Mohamad Taofan.(nva)





Editor: taher