EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

ASPI Edukasi Peternak Itik Petelur Sleman Terapkan Sistem Bebas Sangkar

On 12.21



SLEMAN - Telur itik yang saat ini beredar di pasaran ternyata tak semuanya berasal dari itik yang dipelihara secara umbaran atau yang dalam masyarakat Jawa dikenal dengan sistem angon. Itik mulai banyak diternakkan dengan sistem intensif, salah satunya adalah sistem kandang baterai atau kandang individu berukuran sempit, yang jauh dari penerapan prinsip kesejahteraan hewan. 

Namun, informasi ini belum diketahui secara luas dan belum ada pembeda antara produk telur itik yang berasal dari sistem kandang baterai dan bebas sangkar (cage-free), meskipun produk telur bebas sangkar memiliki keunggulan dalam faktor kesejahteraan hewan.

Across Species Project Indonesia (ASPI), inisiatif non-profit yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan itik petelur, menyoroti masalah semakin meluasnya sistem kandang baterai untuk itik petelur, salah satunya dengan membentuk Jaringan Peternak Itik petelur Bebas Sangkar (Duck Cage-Free Network). 

Beranggotakan peternak-peternak itik petelur yang menggunakan sistem bebas sangkar (cage-free), dalam jaringan ini, ASPI mengadakan berbagai pelatihan dan seminar untuk mendorong peningkatan praktik kesejahteraan hewan di peternakan, salah satunya yang diadakan pada tanggal 10 September 2026 lalu di daerah Sleman, DIY, dan diikutioleh 34 peternak.

Menghadirkan pembicara seorang eksportir telur itik dari Jawa Barat, Rully Lesmana, seminarini mengusung tema “Membangun Nilai Produk Melalui Praktik Pemeliharaan yang BertanggungJawab”. 

Seminar ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peternak akan pentingnyapenerapan praktik kesejahteraan hewan di peternakan dan bagaimana hal tersebut dapat turut membangun nilai produk dalam proses pemasaran.

Rully Lesmana, yang juga merupakan Direktur CV Surya Abadi Telur Asin, mengatakan bahwa penerapan cage-free sudah cukup luas. Cina, negara penghasil telur terbanyak di dunia, yang juga nomor satu dari sisi pangsa pasar di tahun 2023 maupun 2024, telah bergerak ke arah tersebut.

“Salah satu contohnya adalah Xuri Egg Products, salah satu produsen telur itik terbesar di Cina, dengan produk yang telah dipasarkan ke Eropa, Amerika, Australia, dan Asia Tenggara, dan mencatat penjualan sekitar 505 juta RMB pada 2023. Xuri kini berkomitmen untuk menggunakan 100 persen telur itik cage-free untuk seluruh produk ekspornya pada 2026. Rajanya saja sudah sampai di sana—sudah berkomitmen ekspor dengan telur cage-free—saya jadi berpikir, Indonesia kapan?" kata Rully Lesmana.

Seminar ini merupakan seminar ketiga setelah sebelumnya ASPI mengadakan seminar di tahun2025 mengenai dasar pemeliharaan menggunakan sistem bebas sangkar dan di pertengahantahun 2026 berupa pelatihan teknis, terutama terkait penerapan biosecurity secara sederhanadan manajemen kandang lainnya, termasuk pengadaan nest box untuk itik bertelur.

Mengapa Itik Seharusnya Dipelihara dalam Sistem Bebas Sangkar?

Itik merupakan hewan semi akuatik dengan kaki berselaput yang dirancang untuk aktivitas air. Di dalam kandang baterai, itik bukan hanya tidak dapat melakukan aktivitas air, melainkan jugatak mampu bergerak secara leluasa.

“Di dalam kandang baterai, itik hanya memiliki ruang gerak tak lebih besar dari sebuah laptopberukuran 13 inci, yang bahkan tak lebih besar dari keseluruhan panjang tubuhnya. Leher itiksering kali mereka julurkan hingga ke luar kandang, menyebabkan gesekan yang berpotensi menimbulkan luka; kaki mereka yang berselaput juga harus bersentuhan dengan kandang bambu atau kawat sepanjang hari,” kata Nuril, Producer Engagement Officer ASPI.

Di Taiwan, pelarangan kandang baterai untuk peternakan itik yang baru sudah ada sejak tahun 2022 setelah Euro group for Animals menyuarakan bahwa ekspor telur itik dari Taiwan dapat membahayakan standar kesejahteraan yang ada di Eropa. Untuk dapat selaras dengan standar global, industri telur itik di Indonesia perlu menerapkan aturan yang sesuai dengan tren global dan menekankan pentingnya kesejahteraan hewan dalam penjualan produk hewani.

Pendaratan Golden Buoy di Tanjung Bemban Batam, XLSMART Perkuat Konektivitas Global Indonesia

On 13.57

XLSmart resmi daratkan golden buoy  sistem komunikasi kabel laut di Tanjung Bemban Nongsa. Foto/Taher


BATAM - PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) memperkuat infrastruktur digital Indonesia melalui pembangunan CANDLE Cable System, sistem komunikasi kabel laut (SKKL) sepanjang sekitar 8.000 kilometer yang akan menghubungkan Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Jepang. 


Dikembangkan melalui XLSMART for BUSINESS dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028, infrastruktur ini menjadi bagian dari komitmen XLSMART dalam menghadirkan konektivitas yang berkualitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. 

 

“CANDLE merupakan investasi strategis untuk mempersiapkan kebutuhan konektivitas Indonesia dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan kapasitas yang semakin besar dan akses yang semakin luas ke jaringan global. Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan investasi infrastruktur ini dapat membuka akses yang lebih besar bagi dunia usaha Indonesia untuk tumbuh dan terhubung dengan ekosistem digital regional," Direktur & Chief Enterprise Business Officer XLSMART, Andrijanto Muljono.

 

Pembangunan CANDLE kini memasuki salah satu tahapan penting dengan pendaratan Golden Buoy di Tanjung Bemban, Batam, Jumat (11/9/2026). Proyek yang dimulai sejak Desember 2024 ini akan menghadirkan jalur berkapasitas besar sekaligus menambah pilihan konektivitas internasional antara Indonesia dan sejumlah negara di Asia.

 

CANDLE Cable System dikembangkan melalui kolaborasi XLSMART bersama Meta, Globe Telecom, IPS Inc., Telekom Malaysia, dan SoftBank Japan, dengan NEC sebagai mitra teknologi. Kolaborasi tersebut merupakan bagian dari pembangunan sistem kabel laut yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Jepang.

 

Pemilihan Tanjung Bemban, Batam, sebagai salah satu titik pendaratan CANDLE mempertimbangkan potensi pertumbuhan wilayah Indonesia bagian barat, khususnya Batam, yang menjadi hub bagi sejumlah hyperscaler dan perusahaan telekomunikasi. Posisi tersebut menjadikan Batam strategis dalam pengembangan konektivitas internasional dan ekosistem data center. 

 

Jaringan CANDLE nantinya juga akan menghubungkan data center di Batam dengan negara-negara yang berada di sepanjang rutenya. Konektivitas tersebut akan mendukung kebutuhan pelanggan enterprise terhadap layanan berkapasitas tinggi, reliable, dan scalable, termasuk untuk perkembangan cloud dan AI yang massif, serta berbagai layanan digital.


Andrijanto menambahkan, “Bagi pelanggan enterprise, CANDLE memberikan pilihan konektivitas internasional yang lebih luas, berkapasitas tinggi, reliable, dan scalable. Kapabilitas tersebut penting untuk menjawab kebutuhan perusahaan yang terus berkembang seiring semakin besarnya penggunaan data dan layanan digital.”

 

Dalam pelaksanaannya, XLSMART terus berkoordinasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah mendukung pembangunan CANDLE, sementara proses perizinan terus berjalan untuk memastikan proyek dilaksanakan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.

 

Bagi Batam, kehadiran salah satu landing point CANDLE membuka peluang untuk semakin memperkuat perannya dalam ekosistem digital regional. Keterhubungan dengan sejumlah negara di Asia dapat mendukung perkembangan data center dan aktivitas bisnis berbasis digital di wilayah tersebut.

 

Andrijanto menegaskan, CANDLE bukan hanya tentang membangun jalur konektivitas baru, tetapi membuka akses yang lebih luas bagi Indonesia ke ekosistem digital regional. 


"Kami berharap infrastruktur ini dapat memberikan manfaat bagi dunia usaha, mendukung pertumbuhan ekosistem digital, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam perkembangan ekonomi digital Asia. Kami juga terus membangun infrastruktur data center khususnya di wilayah Nongsa," tuturnya.(thr)

Transnusa Tingkatkan Pengalaman Penumpang, Seluruh Penerbangan Singapura Beroperasi di Changi Terminal 4

On 11.21

Pesawat Airbus A320


JAKARTA - PT Transnusa Aviation Mandiri (Transnusa) akan memindahkan seluruh operasional penerbangannya di Singapura ke Singapore Changi Airport Terminal 4 efektif mulai 1 September 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam terus meningkatkan pengalaman pelanggan melalui layanan yang semakin premium, sekaligus memperkuat standar layanan internasional yang dihadirkan Transnusa di setiap titik perjalanan. 

Langkah tersebut sejalan dengan pertumbuhan jaringan internasional Transnusa yang terus berkembang di kawasan Asia Pasifik. Seiring bertambahnya destinasi yang dilayani, perusahaan tidak hanya memperluas konektivitas, tetapi juga terus berinvestasi dalam peningkatan kualitas pengalaman pelanggan, mulai dari proses keberangkatan di bandara hingga layanan selama penerbangan. 

Bagi Transnusa, perpindahan ke Terminal 4 bukan sekadar perubahan lokasi operasional. Kehadiran di salah satu terminal bandara paling modern di dunia menjadi awal dari pengalaman perjalanan yang lebih baik. Sejak tiba di bandara, pelanggan akan merasakan proses keberangkatan yang lebih cepat, lebih praktis, dan lebih nyaman melalui pemanfaatan teknologi digital di setiap tahapan perjalanan. Dengan demikian, pengalaman terbang tidak lagi dimulai ketika pesawat lepas landas, melainkan sejak langkah pertama pelanggan memasuki terminal keberangkatan. 

Group CEO Transnusa, Datuk Bernard Francis, mengatakan bahwa perpindahan operasional ke Singapore Changi Airport Terminal 4 merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang lebih premium bagi para pelanggan.

"Seiring berkembangnya jaringan internasional Transnusa, kami ingin memastikan kualitas pengalaman pelanggan juga terus meningkat. Bagi kami, perjalanan tidak dimulai ketika pesawat lepas landas, tetapi sejak pelanggan tiba di bandara. Karena itu, kehadiran kami di Changi Airport Terminal 4 memungkinkan pelanggan menikmati proses perjalanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih efisien melalui fasilitas serta teknologi kelas dunia yang tersedia di terminal ini," ujar Datuk Bernard. 


Terminal 4 Hadirkan Pengalaman Perjalanan yang Lebih Cepat dan Nyaman 

Sebagai salah satu terminal bandara paling modern di dunia, Terminal 4 Changi Airport mengintegrasikan teknologi digital di hampir seluruh proses keberangkatan penumpang. Mulai dari automated check-in, automated bag drop, pemeriksaan keamanan yang lebih efisien, layanan imigrasi berbasis biometrik, hingga proses boarding otomatis, seluruhnya dirancang untuk mempercepat alur perjalanan sekaligus memberikan pengalaman yang lebih nyaman. 

Dengan proses yang semakin sederhana dan terintegrasi, pelanggan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan perjalanan, bersantai, maupun menikmati berbagai fasilitas yang tersedia di terminal sebelum penerbangan.

Menurut Datuk Bernard, peningkatan seperti ini menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman perjalanan yang lebih menyeluruh.

"Teknologi bukan sekadar menghadirkan proses yang lebih cepat, tetapi juga membuat perjalanan terasa lebih nyaman dan sederhana bagi pelanggan. Itulah pengalaman yang ingin kami hadirkan melalui operasional di Terminal 4, di mana pelanggan dapat menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengantre dan lebih banyak waktu menikmati perjalanan mereka," tambah Datuk Bernard. 


Dari Kuliner hingga Konektivitas, Pengalaman Perjalanan Semakin Lengkap 

Selain menghadirkan proses keberangkatan yang lebih efisien, Terminal 4 juga menghadirkan pengalaman yang melengkapi perjalanan pelanggan. Beragam pilihan restoran dengan cita rasa khas Singapura maupun internasional, pusat perbelanjaan, gerai duty-free, serta area komersial yang menjadikan waktu sebelum keberangkatan sebagai bagian dari pengalaman perjalanan itu sendiri.

Setibanya di Singapura, pelanggan juga dapat dengan mudah melanjutkan perjalanan menuju berbagai kawasan utama, seperti Marina Bay, Orchard Road, Sentosa, maupun Central Business District melalui jaringan transportasi publik yang terintegrasi, termasuk MRT, bus, taksi, dan layanan transportasi daring.

Kombinasi antara teknologi, kenyamanan, dan konektivitas tersebut menjadikan Terminal 4 sebagai salah satu pintu masuk utama bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis yang berkunjung ke Singapura.


Terminal Baru Perkuat Standar Layanan Premium Transnusa 

Perpindahan operasional ke Terminal 4 juga menjadi bagian dari langkah Transnusa dalam memperkuat kualitas layanan seiring ekspansi jaringan internasional perusahaan.

Sejak bertransformasi menjadi Premium Service Carrier, Transnusa terus mengembangkan konektivitas yang menghubungkan Indonesia dengan berbagai kota di kawasan Asia Pasifik. Saat ini, Transnusa melayani penerbangan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Subang, Bangkok, Phuket, Guangzhou, dan Perth, sekaligus memperkuat jaringan domestik melalui hub utama di Jakarta, Bali, dan Manado.

Datuk Bernard menegaskan bahwa pengembangan jaringan dan peningkatan kualitas layanan harus berjalan beriringan agar pelanggan memperoleh pengalaman perjalanan yang konsisten.

"Ekspansi jaringan bukan hanya tentang membuka lebih banyak destinasi. Yang sama pentingnya adalah memastikan setiap pelanggan merasakan peningkatan kualitas layanan di setiap perjalanan. Kehadiran kami di Changi Airport Terminal 4 merupakan bagian dari investasi jangka panjang Transnusa untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, efisien, dan sesuai dengan standar layanan internasional yang terus kami bangun," jelasnya. 

Mulai 1 September 2026, seluruh penerbangan Transnusa dari dan menuju Singapura akan beroperasi melalui Singapore Changi Airport Terminal 4. Transnusa mengimbau seluruh pelanggan untuk memperhatikan informasi terminal keberangkatan maupun kedatangan sebelum melakukan perjalanan.

Perpindahan ini menjadi tonggak baru dalam perjalanan Transnusa sebagai maskapai Premium Service Carrier yang terus mengembangkan jaringan internasional sekaligus meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan. Dengan beroperasi dari salah satu terminal bandara paling modern di dunia, Transnusa menghadirkan awal perjalanan yang lebih cepat, lebih nyaman, dan lebih berkesan bagi setiap pelanggan. (thr)

Presiden Prabowo Apresiasi Perkembangan Batam, Amsakar dan Li Claudia Laporkan Capaian Pembangunan

On 13.47

Presiden Prabowo memanggil Kepala BP Batam Amsakar, Wakil Kepala BP Li Claudia


JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menerima jajaran pimpinan BP Batam untuk membahas percepatan transformasi Batam sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional, Jakarta, Selasa (7/7/2026).


Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Kepala BP Batam Amsakar Achmad, Wakil Kepala Li Claudia Chandra, Anggota/Deputi Investasi Fary Djemy Francis, serta Anggota/Deputi Infrastruktur Mouris Limanto.

Presiden menegaskan bahwa Batam harus menjadi model implementasi agenda nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, dan efisiensi logistik. Menurut Presiden, keunggulan Batam harus dibangun di atas kepastian hukum, kecepatan pelayanan, dan infrastruktur berdaya saing global.

Salah satu arahan utama Presiden adalah modernisasi pelabuhan dan rencana pembangunan Pelabuhan Internasional Batam sebagai simpul logistik nasional yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, dan jaringan pelayaran dunia.

Langkah ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor, dan memperkuat posisi Batam dalam rantai pasok global.

Dalam laporannya, Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pasca penguatan regulasi melalui PP Nomor 25 Tahun 2025 dan kebijakan pengembangan kawasan, pelayanan investasi menjadi lebih cepat dan memberikan kepastian yang semakin baik bagi investor.

“Melalui berbagai reformasi tersebut, BP Batam menargetkan Batam menjadi kawasan yang lebih produktif, tertata, dan kompetitif, sekaligus memperkuat perannya sebagai pusat investasi, industri, dan perdagangan yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional,” ujar Amsakar.

Sementara itu, Li Claudia Chandra menjelaskan bahwa BP Batam terus memperkuat tata kelola melalui digitalisasi Land Management System (LMS) guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan layanan lahan.

“BP Batam menilai perkuatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kepastian hukum, mempercepat layanan investasi, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap Batam sebagai tujuan investasi,” ujarnya.

Terkait dengan capaian realisasi investasi, Fary Djemy Francis melaporkan bahwa realisasi investasi Batam tahun 2025 mencapai Rp69,3 triliun. Pada Triwulan I 2026, investasi kembali tumbuh menjadi Rp17,48 triliun, meningkat 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi tersebut semakin terkonsentrasi pada sektor bernilai tambah seperti elektronik, mesin, pusat data, energi, dan kawasan industri.

“Bapak Presiden juga mengarahkan agar Batam menjadi pilot project reformasi investasi nasional melalui digitalisasi pelayanan, pengawasan berbasis risiko, serta penguatan integritas kawasan,” ujar Fary Francis.

Menutup pertemuan, Presiden Prabowo akan mengkordinasikan langkah lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian isu strategis, mulai dari harmonisasi regulasi, hingga pembangunan pelabuhan internasional. (EI)

Gandeng BRIN, Badan Pengusahaan Batam Komitmen Jaga Ketahanan Sumber Daya Air

On 20.12

BRIN dan BP Batam jalin kerjasama/Agam


BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam terus memperkuat langkah strategis dalam menjaga ketahanan sumber daya air dan mendorong pengembangan industri berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tentang Pemanfaatan Riset dan Inovasi serta Pengkajian Pembangunan Batam Science and Technology Park di Gedung B.J. Habibie Jakarta belum lama ini.

Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam, Sudirman Saad, mengatakan bahwa kolaborasi ini menjadi upaya penting untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Batam ke depan, terutama dalam menjaga ketersediaan sumber daya air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dan dunia usaha.

Menurutnya, sebagai kawasan industri dan investasi yang terus berkembang, Batam membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak memiliki hutan maupun sungai. Pasokan air sepenuhnya bergantung pada air hujan yang ditampung di delapan waduk. Karena itu, inovasi, digitalisasi, dan pengelolaan daerah tangkapan air menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Dukungan riset dari BRIN akan sangat penting bagi keberlanjutan Batam,” kata Sudirman.

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN, R. Hendrian, mengatakan ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah isu strategis, mulai dari pengembangan Batam Science and Technology Park, pengelolaan energi dan sumber daya air, teknologi sirkular, industri maritim berkelanjutan hingga industri hijau.

“Kami berharap hasil riset dan inovasi BRIN dapat memberikan kontribusi nyata bagi Batam. Berbagai potensi yang ada harus diwujudkan menjadi solusi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun dunia industri,” ujarnya.

Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi BRIN, Asep Riswoko, menambahkan kolaborasi ini melibatkan tujuh riset dari lima pusat riset BRIN, serta tiga unit teknis dari BP Batam. Sebanyak, sepuluh aktivitas dari enam topik utama telah dirumuskan untuk dilaknakan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, berdasarkan peta jalan yang telah disusun secara bertahap.

Seluruh aktivitas tersebut dirancang agar hasil riset dapat diimplementasikan secara langsung untuk mendukung pengembangan kawasan Batam.

“Kolaborasi ini dapat menjadi langkah awal konkret dalam memperkuat peran riset bagi pembangunan kawasan strategis Batam,” katanya.

Sementara, Kepala BRIN, Arif Satria, menilai kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menjembatani kesenjangan antara hasil riset dan kebutuhan industri (valley of death).

“BRIN ingin menjadi think tank bagi pemerintah dengan membantu mengidentifikasi persoalan dan menawarkan solusi berbasis teknologi. Riset harus menghasilkan inovasi yang dapat dimanfaatkan industri dan masyarakat. Kami berharap kolaborasi ini mampu menarik investasi yang lebih besar ke Batam,” imbuh Arif.

Melalui kolaborasi ini, BP Batam meyakini hasil riset dan inovasi dapat menjadi solusi konkret dalam memperkuat ketahanan sumber daya air, mendorong transformasi industri yang lebih hijau dan mendukung pertumbuhan investasi yang berkelanjutan.(gam)

Serikat Media Siber Indonesia Dukung ADI Perjuangkan Kelayakan Gaji Dosen

On 20.28

 


BATAM Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) saat ini tengah  memperjuangkan kesejahteraan dosen di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui uji materi Undang-Undang Guru dan Dosen.

ADI mendesak MK menetapkan aturan agar gaji pokok dosen minimal dua kali lipat dari Upah Minimum Regional (UMR).

Dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Mahkamah Konstitusi, belum lama ini,  Senin (25/5/2026), Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia Mohammed Ali Berawi mengungkapkan banyak dosen di Indonesia terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar kampus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi demikian menurut Ali,  berdampak langsung pada kemampuan dosen menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ditegaskan Ali, bagaimana dosen dapat menjalankan tugas akademik secara optimal jika pada saat yang sama masih harus memikirkan kebutuhan dasar keluarganya.

Untuk itu, ADI meminta negara lebih berpihak pada kesejahteraan dosen melalui reformasi pendidikan tinggi.

Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), konstituen Dewan Pers, turut menyatakan dukungannya terhadap usulan Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), dalam memperjuangkan standar gaji para dosen di tanah air.

Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus dalam keterangannya pada awak media menyebut, sudah selayaknya para pengajar di universitas (dosen) mendapatkan kenaikan  gaji/upah.  

"Bukan hanya tentang  peningkatan kesejahteraan, hal ini menyangkut masa depan pendidikan di Indonesia," ujar Firdaus, Jumat (29/5/2026).

Firdaus menyebut, di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara paling buncit dalam standar upah para dosen.

"Rata-rata gaji dosen di Indonesia hanya berkisar Rp 3,36 juta per bulan, jauh dari layak dibandingkan negara-negara tetangga yang memberikan standar gaji yang layak untuk dosen. Untuk itu, SMSI mendukung perjuangan kawan-kawan ADI dalam memperjuangkan standar gaji yang layak bagi para dosen di MK. Nah hal ini juga tentunya akan berdampak pada sumberdaya SMSI dimasa akan datang," pungkas Firdaus.(*)

Apresiasi Kerja Sama Lintas Negara, Persim Malaysia Anugerahkan Plakat untuk SMSI Kepri

On 16.36

Delegasi SMSI Kepri terima plakat dari TMIYC Johor. 


JOHOR BAHRU – Delegasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau menerima penghargaan dari Pertubuhan Kebajikan Sinar Insan Islam Malaysia (Persim) dalam acara buka puasa bersama yang digelar di Dewan Kenanga, Majlis Bandaraya TMIYC Iskandar Puteri, Johor Bahru, Sabtu (7/3/2026).


Penghargaan berupa plakat tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persim Malaysia, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, kepada perwakilan SMSI Kepri yang diwakili Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman bersama Ketua SMSI Batam. 


Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas hubungan kerja sama yang telah terjalin selama beberapa tahun antara Persim Malaysia dan SMSI Kepri.


Acara buka puasa bersama itu dihadiri sekitar 1.200 warga Malaysia dari berbagai latar belakang suku dan komunitas. 


Turut hadir dalam kegiatan tersebut Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Sigit, serta sejumlah delegasi dari Indonesia.


Suasana kegiatan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dan budaya yang menyemarakkan momen Ramadhan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara masyarakat Malaysia dan Indonesia.


Selain sebagai ajang silaturahmi, Persim juga menyalurkan bantuan sosial berupa Duit Raya dan infak Ramadhan kepada lebih dari 100 anak yatim dan penghuni panti asuhan dari berbagai wilayah di Negeri Johor.


Presiden Persim, Atok Ayah Muharam bin Bahrom, mengatakan organisasi yang dipimpinnya telah berdiri sekitar 15 tahun lalu dengan tujuan memperkuat kegiatan kebajikan masyarakat.


“Persim menjadi wadah untuk memperkukuh kebajikan, menyatukan NGO serta mengangkat peranan belia dan seni budaya Melayu, terutama dalam semangat Ramadhan,” ujarnya.


Sementara itu, Adun Kota Iskandar, Tuan Haji Pandak bin Haji Ahmad, yang hadir sebagai tamu kehormatan memberikan apresiasi terhadap peran Persim dalam mempererat persatuan masyarakat.


Menurutnya, Persim telah menjadi ruang silaturahmi bagi berbagai suku bangsa untuk bersama-sama berkontribusi dalam kegiatan sosial demi kepentingan rakyat.


Menanggapi penghargaan tersebut, Bendahara SMSI Kepri Allib Murniman menyampaikan rasa terima kasih kepada Persim Malaysia atas apresiasi yang diberikan kepada SMSI Kepri.


Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama antara organisasi masyarakat di Malaysia dengan insan pers di Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.


“Penghargaan ini menjadi kebanggaan bagi kami di SMSI Kepri. Semoga hubungan baik yang telah terjalin selama ini dapat terus diperkuat, terutama dalam membangun kerja sama di bidang sosial, budaya, dan informasi antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Allib.


Ia juga berharap silaturahmi antara SMSI Kepri dan Persim Malaysia dapat terus terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.(*)




Ediuor: alfi

Gerhana Bulan Total Terjadi Jelang Berbuka Puasa, Ini Tuntunan Rasulullah

On 15.33

Ilustrasi/foto istimewa


BATAM - Menurut data resmi dari BMKG, Gerhana Bulan Total (GBT) pada 3 Maret 2026 akan dimulai dengan fase sebagian sekitar pukul 16.49 WIB.


Sementara fase totalnya dimulai pukul 18.03.56 WIB dan mencapai puncak pada:

• 18.33.39 WIB
• 19.33.39 WITA
• 20.33.39 WIT

Karena terjadi saat Ramadan, momen ini jadi lebih istimewa. Umat Islam bisa mengisi waktu menjelang atau setelah berbuka dengan ibadah yang dianjurkan Rasulullah SAW.

Kenapa Shalat Gerhana Bulan Penting Dilaksanakan? Karena ini sunnah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW.

Ketika Nabi melihat gerhana, beliau segera shalat berjamaah di masjid. Bahkan bacaan dan rukunya sangat panjang.

Ini menunjukkan bahwa Shalat Gerhana Bulan bukan ibadah sepele. Ia adalah bentuk keseriusan dalam merespons tanda kebesaran Allah.

Gerhana Bulan Total pada 3 Maret 2026 bukan cuma fenomena langka. Ini juga momen spiritual yang kuat.

Shalat Gerhana Bulan mengajarkan kita untuk: Lebih peka terhadap tanda kebesaran Allah dan memperbanyak doa. Apalagi terjadi di bulan Ramadan. Pahalanya insyaAllah berlipat.

Jadi, jangan cuma sibuk foto gerhana. Sempatkan juga untuk shalat, berdoa, dan mendekatkan diri pada Allah SWT.(tgh)




Editor: alfi

Wartawan Bersatu, Tegaskan Komitmen Pers Merdeka dan Media Berkelanjutan

On 23.10

Ketua Umum SMSI, Firdaus (batik lukis warna dasar hijau) saat dinner di KP3B Gubernur Jawa  



SERANG – Dewan Pers bersama berbagai organisasi pers nasional menyuarakan komitmen bersama melalui pembacaan Deklarasi Pers Nasional 2026. 


Deklarasi ini menegaskan tuntutan agar negara memberikan perlindungan hak cipta terhadap karya jurnalistik serta memastikan keadilan ekonomi bagi industri media di tengah dominasi platform digital dan kecerdasan buatan (AI).


Deklarasi yang mengusung tema “Pers Merdeka, Media Berkelanjutan, Demokrasi Terjaga” tersebut dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Pers, 


Totok Suryanto, dalam rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten, Minggu (8/2/2026).


Melalui deklarasi itu, insan pers menegaskan kembali peran strategis pers nasional sebagai pilar demokrasi yang berfungsi menegakkan supremasi hukum, menjunjung Hak Asasi Manusia, menghormati kebhinekaan, serta menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipercaya kepada publik.


Totok Suryanto menyampaikan bahwa pers Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan serius, mulai dari ancaman terhadap kemerdekaan pers, tekanan terhadap keberlanjutan ekonomi perusahaan media, hingga persoalan keselamatan dan perlindungan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.


“Pers nasional menjalankan fungsi pengawasan, kritik, koreksi, dan pemberian saran terhadap kepentingan umum. Pers juga bertugas mengembangkan pendapat publik berdasarkan informasi yang tepat dan bertanggung jawab, sekaligus memperjuangkan keadilan dan kebenaran,” ujar Totok saat membacakan isi deklarasi.


Ia menambahkan, dalam menjalankan peran tersebut, pers nasional kerap berhadapan dengan problem strategis yang membutuhkan perhatian dan solusi konkret dari negara, khususnya dalam menjaga independensi dan keberlangsungan media.


Melalui Deklarasi Pers Nasional 2026, insan pers menegaskan komitmen untuk tetap bekerja secara profesional dengan berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, standar perusahaan pers, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 


Deklarasi ini juga secara tegas menolak segala bentuk kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik dan mendesak penegakan hukum yang adil atas setiap bentuk kekerasan, intimidasi, maupun ancaman terhadap wartawan.


Selain itu, pers nasional mendorong pemerintah memberikan dukungan nyata bagi keberlanjutan industri media. 


Dukungan tersebut mencakup penyediaan infrastruktur digital, insentif fiskal dengan prinsip no tax for knowledge, pembiayaan publik yang transparan dan independen, serta pengembangan Dana Jurnalisme dan program penyehatan pers atau BEJO’s (bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri).


Deklarasi tersebut juga mendesak pemerintah memastikan perusahaan platform digital menjalankan kewajibannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, sekaligus mendorong peningkatan regulasi tersebut ke tingkat undang-undang.


Pers nasional turut meminta pemerintah dan DPR RI agar menetapkan karya jurnalistik sebagai objek yang dilindungi hak cipta dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 


Platform teknologi digital, termasuk platform berbasis kecerdasan buatan, juga didesak memberikan kompensasi yang adil dan proporsional atas pemanfaatan karya jurnalistik, serta mencantumkan sumber media secara jelas dan mudah ditelusuri.


Dalam aspek persaingan usaha, deklarasi ini mendorong pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mencegah praktik monopoli platform digital dalam ekosistem media. 


Pers juga menilai pentingnya percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran secara partisipatif dan berkeadilan, termasuk usulan moratorium sementara dan terukur terhadap penerbitan Izin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama proses revisi berlangsung.


Deklarasi Pers Nasional 2026 menjadi penegasan sikap kolektif insan pers Indonesia untuk terus menjaga kualitas jurnalisme, kemandirian media, serta keberlangsungan demokrasi di era digital yang terus berkembang.


Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Dewan Pers bersama sejumlah organisasi pers, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), serta Serikat Perusahaan Pers (SPS).(*)






Editor: teguh

BP Batam Serahkan Status Penggunaan BMN Tanah Lanud Hang Nadim kepada TNI AU

On 18.15

 

Alexander Zulkarnain dan Marsekal Muda TNI, Muzafar tandatangani BAST. Foto/Egi

JAKARTA - Badan Pengusahaan (BP) Batam, melakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) alih status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dari BP Batam ke TNI Angkatan Udara, di Kantor Makodau I Jakarta, Kamis (5/2/2026).


Penandatanganan BAST BMN ini, dilakukan oleh Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan, Alexander Zulkarnain bersama Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar.


Alexander Zulkarnain menjelaskan, adapun BMN yang diserahkan berupa aset tanah di kawasan Lanud Hang Nadim, lengkap dengan Arsip Data Komputer (ADK). Sehingga kedepannya, TNI Angkatan Udara hanya tinggal melengkapi administrasi di Aplikasi SAKTI dan menganggarkan pembangunan.


"Dengan penandatanganan hari ini, alih lahan ini sudah sah milik TNI Angkatan Udara khususnya di Lanud Hang Nadim. Sehingga sudah bisa diusulkan penganggarannya untuk pembangunan kedepannya" ujarnya.


Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pangkodau I dan Lanud Hang Nadim serta seluruh pihak terkait atas kerja sama yang terjalin. Ia menegaskan pentingnya penguatan pertahanan, terlebih di tengah meningkatnya investasi dan bertambahnya fasilitas di wilayah Batam pada tahun ini. 


Ia juga berharap, agar rencana pembangunan dapat segera terealisasi. "Kami senang hati melaksanakan alih status penggunaan BMN tersebut, karena dapat bermanfaat bagi rekan-rekan di TNI Angkatan Udara," tutup Alexander Zulkarnain.


Sementara itu, Panglima Komando Daerah TNI AU I (Pangkodau I), Marsekal Muda TNI, Muzafar menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada pihak terkait atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik.


Sehingga proses alih status penggunaan BMN dapat terlaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Alih status ini juga merupakan langkah strategis dalam penataan dan penguatan struktur organisasi TNI Angkatan Udara agar semakin efektif, adaptif, dan profesional dalam menjawab tantangan tugas ke depan. Sekaligus juga sebagai upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset negara.


"Alih status penggunaan BMN berupa tanah dan bangunan di Lanud Hang Nadim, diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesiapan operasional serta pembinaan satuan TNI Angkatan Udara" ujarnya.


Muzafar juga menekankan bahwa dengan ditandatanganinya berita acara tersebut, tanggung jawab pengelolaan, pengawasan, pengamanan, dan pemeliharaan Barang Milik Negara secara resmi menjadi kewenangan TNI Angkatan Udara.


"Diharapkan BMN ini dapat dikelola secara tepat guna, transparan, dan akuntabel guna mendukung pelaksanaan tugas TNI AU dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara nasional," tutupnya. (egi)



Editor: teguh

Hadiri Peringatan HPN 2026, SMSI Kepri Disambut SMSI Pusat di Bandara Soekarno-Hatta

On 13.55

Ketua SMSI Kepri dipakaikan blankon Baduy Banten. Foto/Zabur


TANGERANG – Rombongan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari pengurus SMSI Provinsi Kepri dan SMSI Kota Batam tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, dan langsung disambut oleh Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dari SMSI Pusat.


Sebanyak 20 orang rombongan SMSI Kepri hadir untuk mengikuti rangkaian peringatan HPN 2026 yang dipusatkan di Kota Serang, Provinsi Banten. 


Rombongan diberangkatkan dalam dua gelombang melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam, masing-masing pada 5 Februari 2026 dan 7 Februari 2026. Untuk rombongan SMSI Kabupaten Bintan berangkat pada 8 Februari  2026.


Penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta tersebut menjadi simbol kehangatan serta soliditas organisasi antara SMSI Pusat dan SMSI daerah dalam menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional 2026.


Ketua Panitia HPN 2026 tingkat Provinsi Kepulauan Riau, Indra Helmi, mengatakan penyambutan dari panitia pusat memberikan motivasi tersendiri bagi rombongan SMSI Kepri.


“Penyambutan ini mencerminkan kuatnya sinergi antara SMSI pusat dan daerah. Ini menjadi semangat bagi kami untuk berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian HPN 2026,” ujar Indra Helmi, yang juga sebagai Ketua SMSI Kota Batam.


Selama berada di Banten, rombongan SMSI Kepri mengikuti berbagai agenda HPN 2026. 


Puncak peringatan HPN 2026 turut dihadiri Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.


Selain menghadiri puncak acara, rombongan SMSI Kepri juga berpartisipasi dalam Ekspedisi SMSI Sejarah Baduy di Kabupaten Lebak, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) SMSI 2026 di Kota Cilegon dengan tema “Media Baru, Menuju Pers Sehat dan Kedaulatan Digital”, serta Sosialisasi Pendataan Media Massa oleh Dewan Pers.


Agenda lainnya meliputi Peletakan Batu Pertama Museum dan Monumen Media Siber Indonesia, serta Dialog Kebudayaan SMSI bersama Menteri Kebudayaan, yang menegaskan peran pers dalam pelestarian budaya nasional.


Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Riau, Rinaldi Samjaya, menilai penyambutan rombongan SMSI Kepri sejak tiba di Bandara Soekarno-Hatta menjadi gambaran soliditas SMSI secara nasional.


“Momentum HPN 2026 ini memperkuat kolaborasi SMSI pusat dan daerah dalam menjaga marwah pers serta mendorong terwujudnya kedaulatan digital,” kata Rinaldi.


Peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten, diikuti oleh insan pers dari berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai agenda strategis yang melibatkan unsur pers, pemerintah, dan pemangku kepentingan nasional.(bur)





Editor: teguh

PLN Batam Salurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 untuk Korban Banjir di Sumatera

On 17.12

Penyaluran bantuan kemanusiaan tahap 2 dilakukan PLN Batam di Aceh Tamiang. Foto/Furqon


ACEH TAMIANG – PT PLN Batam kembali menunjukkan komitmen kemanusiaannya dengan menyalurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang dilaksanakan pada 20 hingga 23 Januari 2026. 


Bantuan ini merupakan kelanjutan dari aksi tanggap darurat PLN Batam, setelah sebelumnya PLN Batam menyalurkan bantuan secara mandiri serta berkolaborasi bersama Pemerintah Kota Batam.


Pada tahap kedua ini, bantuan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sejumlah desa terdampak banjir. Bantuan disalurkan secara langsung ke lokasi-lokasi terdampak sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran PLN Batam di tengah masyarakat yang sedang mengalami musibah.


Bantuan PLN Batam Tahap 2 mencakup berbagai kebutuhan penting, antara lain sembako, perlengkapan sandang dan kebersihan, peralatan memasak, perlengkapan sekolah, hingga penyediaan sarana air bersih berupa tandon air dan sumur bor.


Bantuan tersebut disalurkan ke Desa Babo, Kecamatan Bandar Pusaka; Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu; Gampong Bundar dan Desa Menanggini, Kecamatan Karang Baru; serta Desa Landuh, Kecamatan Rantau, dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak.


Sekretaris Perusahaan PT PLN Batam, Samsul Bahri, menyampaikan bahwa penyaluran Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang terdampak bencana.


“PLN Batam memandang bantuan kemanusiaan ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan sekaligus panggilan moral untuk membantu sesama. Bantuan Tahap 2 ini kami salurkan langsung ke desa-desa terdampak agar dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban warga dan mendukung proses pemulihan pascabencana,” ujar Samsul.


Ia menambahkan bahwa PLN Batam memastikan seluruh proses penyaluran bantuan dilakukan secara terkoordinasi, tepat sasaran, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.


“Kami berupaya agar setiap bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan komitmen PLN Batam untuk terus berkontribusi, tidak hanya melalui layanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi sosial dan kemanusiaan,” pungkasnya.


Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Serikat Pekerja PLN Batam, Tony Yuliansyah, menegaskan bahwa keterlibatan insan PLN Batam dalam aksi kemanusiaan ini merupakan wujud solidaritas dan empati kepada sesama.


“Kami turut menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas musibah banjir yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Semoga ada hikmah di balik cobaan ini, dan bantuan yang kami salurkan dapat sedikit meringankan beban masyarakat serta membantu proses pemulihan,” kata Tony.


Mewakili masyarakat penerima bantuan, Datok Penghulu Desa Bandar Khalifah, Kecamatan Tamiang Hulu, Reli Rianto, menyampaikan apresiasi atas kepedulian PLN Batam yang datang langsung dari Batam untuk membantu warganya.


“Ribuan terima kasih kami sampaikan kepada PLN Batam yang sudah datang jauh-jauh dari Batam untuk membantu masyarakat kami. Bantuan ini sangat berarti bagi warga yang terdampak banjir dan menjadi penguat semangat kami untuk bangkit kembali,” ujarnya.


Hal senada disampaikan Datok Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Khairil Ramadhan, yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian yang diberikan PLN Batam kepada masyarakat di desanya.


“Alhamdulillah, masih ada yang peduli dengan kondisi kami. Kami sangat berterima kasih kepada PLN Batam yang telah hadir langsung ke sini untuk mengantarkan bantuan. Ini bukan hanya soal bantuan barang, tetapi juga perhatian dan kepedulian yang sangat kami rasakan,” tutur Khairil.


Melalui penyaluran Bantuan Kemanusiaan Tahap 2 ini, PLN Batam menegaskan bahwa nilai kepedulian, gotong royong, dan solidaritas sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran perusahaan. PLN Batam berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat serta membantu percepatan pemulihan pascabencana.


PLN Batam akan terus berkomitmen untuk hadir dan berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya dalam penyediaan layanan kelistrikan, tetapi juga melalui aksi-aksi sosial dan kemanusiaan bagi masyarakat yang membutuhkan.(thr)




Editor: teguh

Presiden Prabowo Siap Hadir di HPN 2026, Menteri Fadli Zon Akan Letakkan Batu Pertama Museum Siber di Banten

On 16.26

Pengurus SMSI Pusat audiensi dengan kementerian kebudayaan. Foto/SMSI


JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada Senin, 9 Februari 2026 di Provinsi Banten, dipastikan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.


Kepastian tersebut terungkap dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat dengan Kementerian Kebudayaan RI, yang berlangsung pada Jumat (23/1/2026) di Jakarta. 


Audiensi diterima oleh Muhammad Asrian Mirza, Staf Khusus Menteri Kebudayaan Bidang Media dan Komunikasi Publik. Demikian keterangan pers yang disampaikan Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus, Jumat malam. 


“Bapak Presiden Prabowo sudah menjadwalkan kehadirannya pada HPN 2026 di Banten. Bapak Menteri Kebudayaan Fadli Zon juga siap hadir sekaligus melakukan peletakan batu pertama Museum Siber SMSI,” ujar Muhammad Asrian Mirza.


Dalam rangkaian HPN 2026 yang diselenggarakan SMSI, konstituen Dewan Pers, juga akan ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Museum Siber SMSI pada 8 Februari 2026 di Kota Serang. Pada kesempatan peletakan batu pertama museum tersebut, Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon akan hadir. 


Dalam audiensi di Kementerian Kebudayaan, tim SMSI Pusat yang hadir antara lain Prof. Dr. Taufiqurochman, A.Ks., S.Sos., M.Si (Dewan Penasihat), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum Bidang Usaha Media Siber dan Digital), dr. Nishal (Direktur Media Crisis Center), serta Dyah Kristiningsih (Wakil Direktur Departemen Kesekretariatan dan Keuangan).


Ilona Juwita yang juga dikenal sebagai cucu tokoh seni budaya Pak Ogah, menyatakan kesiapannya mendampingi Menteri Kebudayaan dalam agenda peletakan batu pertama Museum Siber SMSI di Banten.


Ilona juga menyampaikan, bahwa Musium ini, merupakan musium media siber pertama yang akan di bangun di Indonesia.


Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan akrab tersebut juga membahas penguatan aliansi strategis antara media siber dan negara dalam pembangunan peradaban berbasis kebudayaan. 


Kementerian Kebudayaan menegaskan komitmennya menempatkan kebudayaan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar sektor pelengkap.


Media siber dipandang memiliki peran penting dalam merawat dan menyebarluaskan nilai-nilai kebudayaan, termasuk memberi ruang bagi tradisi lokal, bahasa daerah, serta pengetahuan komunitas yang selama ini kerap terpinggirkan dalam arus utama pembangunan.


Pembangunan Museum Siber SMSI di Banten, kata Firdaus, diharapkan menjadi simbol kolaborasi negara dan media dalam menjaga memori, identitas, serta perjalanan pers dan kebudayaan Indonesia di era digital.


*Dari Cerita Rakyat ke Ruang Redaksi*


Sejarah Indonesia tidak terlepas dari kekuatan cerita dan tulisan. 

Dari cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun hingga budaya menulis di media massa, kata-kata telah menjadi perekat nilai dan identitas bangsa.


Dalam perjalanan sejarah, wartawan tidak hanya mencatat peristiwa, tetapi turut membangun kesadaran kolektif dan imajinasi kebangsaan. 


Di era digital, peran itu berlanjut melalui media siber yang kini menjadi ruang kebudayaan baru.

Melalui jaringan media hingga ke daerah, SMSI berada pada posisi strategis untuk memastikan cerita Indonesia tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebhinekaan. 


Menurut Ketua Umum SMSI Firdaus, audiensi dengan Kementerian Kebudayaan menegaskan kembali pentingnya peran pers dan wartawan sebagai penjaga ingatan kolektif bangsa.


Di tengah tantangan zaman dan arus informasi yang cepat, wartawan dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga beretika, berakar, dan berpihak pada nilai kebudayaan. 


Dari cerita rakyat hingga berita digital, pers tetap menjadi penjaga narasi Indonesia agar jati diri bangsa terus hidup dan berdaulat atas maknanya sendiri. (bur)




Editor: teguh

KJRI Johor Bahru Tingkatkan Koordinasi Perlindungan WNI dengan APMM Batu Pahat

On 22.13

Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S Widiyanto (kiri) saat lakukan kunjungan kerja. Foto/SMSI


MALAYSIA – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru melaksanakan kunjungan kerja ke Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Zona Maritim Batu Pahat, Johor, Malaysia


Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi dan kerja sama dibidang pengawasan maritim serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di wilayah perairan Johor.


"KJRI Johor Bahru menyampaikan apresiasi atas dukungan dan hubungan kerja sama yang selama ini terjalin baik dengan APMM, khususnya dalam penegakan hukum di laut, pelaksanaan operasi search and rescue (SAR), peningkatan keselamatan pelayaran, serta penanganan dan pelindungan WNI di wilayah perairan perbatasan Indonesia–Malaysia," ujar Konsulat Jenderal RI Johor Bahru, Sigit S Widiyanto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/1/2026).


Kedua pihak sepakat untuk terus meningkatkan intensitas komunikasi serta pertukaran informasi guna memperkokoh sinergi kerja sama maritim dan memperkuat upaya pelindungan WNI.


Pada kesempatan yang sama, KJRI Johor Bahru menerima laporan mengenai keberhasilan APMM Zona Maritim Batu Pahat dalam menggagalkan upaya penyelundupan 120 karung berisi pasir timah asal Buton dengan berat sekitar enam ton (6.000 kilogram) dan nilai diperkirakan mencapai RM600.000. 


"Muatan ilegal tersebut diangkut menggunakan sebuah kapal kayu yang berasal dari Provinsi Riau," jelasnya.


APMM turut mengamankan tiga orang kru kapal yang seluruhnya merupakan WNI, terdiri atas satu kapten dan dua anak buah kapal (ABK) berusia antara 33 hingga 59 tahun, masing-masing berinisial EH, RH, dan RD, yang berasal dari Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. 


"Ketiganya saat ini ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan Akta Kastam 1967. Seluruh kru beserta kapal dan muatan telah diamankan di Jeti APMM Zona Maritim Batu Pahat," ungkapnya.


KJRI Johor Bahru akan terus memantau perkembangan proses hukum terhadap para WNI dimaksud serta memberikan pendampingan kekonsuleran sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memperkuat kerja sama dengan otoritas setempat guna memastikan perlindungan hak-hak WNI di Malaysia. (bur)





Editor: teguh

Pemko Batam Salurkan Bantuan Rp4,5 Miliar Lebih untuk Korban Banjir dan Galodo di Sumatera Barat

On 11.56

Sekdako Batam Firmansyah menyerahkan secara simbolis bantuan untuk korban banjir dan galodo. Foto/Ader


BATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Minggi (11/1/2026).


Total bantuan yang disalurkan untuk Sumatera Barat mencapai Rp4,5 miliar lebih. Dana tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 serta Rp2,06 miliar hasil donasi masyarakat Kota Batam. Bantuan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas warga Batam terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Provinsi Sumatera Utara pada 8 Januari 2026, disusul penyaluran bantuan ke Provinsi Aceh pada 9 Januari 2026.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan Pemerintah Kota Batam dan masyarakatnya. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan antardaerah.

“Seperti yang disampaikan Bapak Presiden kepada masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana, bahwa kami tidak sendiri. Hari ini hal itu terbukti, masyarakat Batam hadir menunjukkan rasa persaudaraan dan solidaritas kepada masyarakat Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.

Ia menambahkan, bantuan tersebut menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Barat untuk bangkit dan mempercepat pemulihan pascabencana. “Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, dan seluruh masyarakat Kota Batam. Salam dari kami untuk Batam,” katanya.

Penyerahan bantuan dari Pemerintah Kota Batam di Sumatera Barat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin dan Sekda Firmansyah yang mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.

Firmansyah menjelaskan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam pada prinsipnya berkenan menyerahkan bantuan tersebut secara langsung. Namun, adanya tugas kedinasan mendesak mengharuskan keduanya tetap berada di Batam.

“Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota menyampaikan salam hormat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh masyarakat. Kami ditugaskan untuk menyerahkan bantuan ini secara langsung sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Pemerintah Kota Batam,” ujar Firmansyah.

Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan amanah masyarakat Kota Batam yang harus disalurkan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Kehadiran unsur pemerintah daerah dalam penyerahan bantuan menjadi wujud keseriusan Pemko Batam dalam memastikan bantuan diterima oleh pihak yang berwenang.

“Bantuan ini adalah wujud empati dan kebersamaan masyarakat Batam terhadap saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat dan membantu percepatan pemulihan pascabencana,” kata Firmansyah.

Lebih lanjut disampaikan, hingga 31 Desember 2025, total dana kemanusiaan yang berhasil dihimpun Pemerintah Kota Batam mencapai Rp14.074.230.409. Dana tersebut bersumber dari APBD Kota Batam sebesar Rp7,5 miliar serta donasi masyarakat sebesar Rp6.574.230.409. Dana ini disalurkan ke tiga provinsi di Pulau Sumatera, dengan Sumatera Barat sebagai daerah terakhir penyaluran.

"Disamping donasi yang disampaikan Pemko Batam, masing masing paguyuban warga dan institusi juga melakukan penyerahan bantuan secara mandiri seperti PLN Batam menyalurkan donasi bencana sumatera sebesar 5,2 M dalam 2 tahap, 2,7 ditahap pertama dalam bentuk barang dan sebesar 2,5 M ditahap kedua dimana 1,5 M diantaranya disalurkan dalam bentuk tunai dan 1 M lainnya dalam bentuk barang," katanya.

Penyaluran bantuan secara langsung ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antardaerah, mempercepat proses pemulihan pascabencana, serta meneguhkan nilai persaudaraan dan gotong royong. Pemerintah Kota Batam juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang telah berpartisipasi melalui jalur resmi yang tersedia. (rud)




Editor: teguh

Batam Salurkan Bantuan Rp4,7 Miliar untuk Korban Bencana di Sumut, Diterima Langsung Gubernur Bobby

On 00.15

Walikota Batam Amsakar menyerahkan donasi warga untuk korban banjir longsor di Sumatera Utara. Foto/Rudi


MEDAN - Kota Batam menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, dan diterima Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (8/1/2026).

Total bantuan yang disalurkan untuk Sumatera Utara mencapai Rp4,7 miliar. Dana tersebut terdiri atas Rp2,5 miliar yang bersumber dari APBD Kota Batam serta Rp2,2 miliar hasil donasi masyarakat Batam sebagai wujud kepedulian terhadap warga terdampak bencana.

Gubernur Sumut, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Batam dan masyarakat Batam di tengah masa tanggap darurat pascabencana.

“Terima kasih telah membersamai kami dalam masa sulit ini. Semoga bantuan yang diberikan membawa kebaikan dan menjadi pahala bagi kita semua,” ujar Bobby.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan perkembangan penanganan bencana di Sumatera Utara. Hingga 8 Januari 2026, jumlah penduduk terdampak tercatat sebanyak 479.045 kepala keluarga atau 1.803.549 jiwa. Adapun jumlah pengungsi mencapai 3.371 kepala keluarga atau 13.378 jiwa, korban meninggal dunia 372 jiwa, luka-luka 126 jiwa, serta 42 jiwa dinyatakan hilang.

Dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebanyak 18 daerah terdampak bencana, dengan lima kabupaten/kota di antaranya mengalami dampak paling parah. Pemerintah Provinsi Sumut saat ini masih menetapkan status tanggap darurat dan membuka posko penanganan bencana hingga tiga bulan ke depan.

“Fokus utama kami saat ini adalah penyelamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan logistik, serta upaya mengurangi jumlah pengungsi melalui penyediaan hunian sementara dan hunian tetap,” jelas Bobby. Ia menambahkan, bantuan dari Kota Batam akan diarahkan untuk mendukung pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses pemulihan pascabencana.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang melanda Sumatera Utara. Ia menegaskan kehadiran jajaran Pemerintah Kota Batam bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan bentuk empati dan solidaritas masyarakat Batam.

“Kami hadir bersama wakil wali kota dan Forkopimda Batam untuk menyampaikan belasungkawa sekaligus menyerahkan amanah dari masyarakat Batam. Kepedulian warga Batam terhadap korban bencana sangat tinggi, dan hampir setiap kegiatan besar selalu disertai dengan penggalangan donasi kemanusiaan,” ujar Amsakar.

Ia berharap, bantuan yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat terdampak serta mendukung percepatan pemulihan di wilayah Sumatera Utara.

“Atas nama Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Forkopimda, dan seluruh masyarakat Batam, kami berharap musibah ini segera berakhir dan Sumatera Utara dapat kembali pulih,” kata Amsakar.

Amsakar juga menyatakan dukungan terhadap langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan dan pemulihan pascabencana, khususnya rencana pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi.

Turut mendampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Koordinator Daerah Batam Laksda TNI Berkat Widjanarko, Kepala BIN Daerah Kepulauan Riau Brigjen TNI Bonar Panjaitan, Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin, Kapolresta Barelang Kombes Pol Anggoro Wicaksono, Dandim 0316/Batam Kolonel Inf Yan Eka Putra, Ketua Pengadilan Negeri Batam Tiwik, Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Wayan Wiradarma, Kepala Pangkalan Bakamla Batam Kolonel Laut (P) Agus Sriyanto, Komandan Denpom 1/6 Batam Letkol Dela Guslapa Partadimadja, Danyonmarhanlan IV Batam Letkol Marinir Tomas Febrianto, Direktur Utama PT PLN Batam Kwin Fo, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Batam. (rud)




Editor: teguh

Harapan Serikat Media Siber Indonesia Tahun 2026: Podcast Menjadi Institusi Pers Resmi

On 18.48

Oleh: Mohammad Nasir, Wartawan Harian Kompas (1989- 2018), Penguji Kompetensi Wartawan, dan Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat.

Para tokoh pers hadir dialog nasional yang digelar SMSI Pusat. Foto/SMSI


ADA harapan baru Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan sekitar 3000 perusahaan pers siber. Salah satu harapannya yang diperjuangkan selama Oktober- Desember 2025 adalah menjadikan Podcast sebagai media institusi pers. 


Apa keuntungan Podcast menjadi pers? Podcast selama ini bekerja pada ruang yang gelap, tidak ada regulasi yang mengaturnya. Tidak ada perlindungan hukum. Selalu dihantui pasal Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). 


Mari kita lihat Pasal 1 ayat (2) UU ITE: Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.


Apa yang dilarang  dalam UU  ITE itu? Larangannya adalah  secara sengaja melakukan hasutan kebencian. 


Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) UU ITE, berbunyi:

"Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun atau denda paling banyak satu miliar rupiah. 


Karena Podcast merupakan media non-pers berbasis elektronik, maka kesalahan yang dibuat dikenakan hukuman yang berasal dari pasal UU ITE yang menakutkan. Telah terjadi kriminalisasi orang-orang yang bersuara kritis lewat podcastnya. 


“Podcast Rudi S. Kamri dikriminalisasi karena mengangkat kasus Korupsi 16,5 triliun. Kasus korupsinya dibiarkan, pengritiknya dijerat pidana ITE. Fenomena Pembungkaman dan kriminalisasi pada orang-orang kritis yang menyuarakan kritikannya lewat media baru harus dilindungi secara hukum,” kata Prof Henri Subiakto, guru besar Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Surabaya yang menjadi narasumber dalam rangkaian dialog nasional SMSI di Jakarta, Desember 2025. 


Konten podcast memang rawan dipidanakan dengan pasal-pasal UU ITE. Kanal Podcast dapat disita sebagai barang bukti. 


Hingga kini, Podcast belum diatur secara jelas. Belum ada mekanisme koreksi dan hak jawab yang harus dilakukan di dalam Podcast. 


Sementara itu Podcast juga rawan disalah-gunakan antara lain untuk propaganda, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi yang belum teruji kebenarannya. 


Ketua Umum SMSI Pusat Firdaus beberapa kali dalam dialog mengatakan, Podcast muncul dan berkembang sebagai salah satu media baru yang paling dinamis. 


Podcast menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas waktu, biaya produksi yang relatif rendah, serta format komunikasi yang personal, dialogis, serta mendalam. 


“Podcast sekarang menjadi medium yang diminati masyarakat, narasumber, dan pakar dari berbagai bidang. SMSI sebagai organisasi perusahaan pers siber, memandang penting untuk merespons perkembangan ini secara strategis, terukur, dan bertanggung jawab demi menjaga kualitas demokrasi, kebebasan pers, serta kepastian hukum bagi pelaku media baru,” kata Firdaus dalam suratnya tertanggal 20 Desember 2025 yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat. 


Surat yang ditandatangani Firdaus dan  dan Makali Kumar (Sekretaris Jenderal SMSI) ditembuskan kepada Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin, mantan Wakil Presiden RI, selaku Ketua Dewan Penasehat SMSI Pusat, dan Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, SH., MH. CREL, Ketua Dewan Pembina SMSI Pusat. 


Firdaus sangat berharap Podcast menjadi media pers platform baru yang diakui oleh Dewan Pers. Ia meyakini pengakuan dan pengaturan Podcast sebagai media pers merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi, kebebasan pers, dan tanggung jawab jurnalistik di era digital. 


Podcast kalau ditetapkan menjadi media pers, diharapkan ada regulasi khusus untuk Podcast, termasuk kode etiknya, dan peraturan lainnya. Seperti halnya media pers siber, cetak, televisi, dan radio. 


Semua media pers dalam menjalankan operasional mengikuti aturan main yang berlaku, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan semua peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. 


Karena itu Dewan Pers diharapkan menetapkan Podcast sebagai media pers dan selanjutnya membuatkan regulasinya, serta aturan mainnya. 


Dengan demikian, siapa pun yang bekerja di Podcast bisa memedomaninya, mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang ada. Mereka bisa bekerja dengan aman, dan tenang. 


Tidak seperti sekarang, tidak ada aturan main, dibiarkan berjalan semaunya. Tetapi undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) terus menghantui para awak Podcast. 


Tetapi kalau sudah  resmi dikategorikan sebagai media pers, maka apabila ada perselisihan pemberitaan, akan dimediasi oleh Dewan Pers dalam upaya penyelesaikan. Tidak langsung kasus perselisihannya dilaporkan kepada polisi. 


Kami menyebut ada media pers dan media non-pers. Media pers dalam operasionalnya mengacu pada Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Junalistik, dan peraturan Dewan Pers lainnya. 


Sedang media non-pers tidak terikat undang-undang pers dan peraturan Dewan Pers. Tidak mengenal verifikasi kebenaran informasi, dan metode jurnalistik sehingga rawan terkena pasal UU ITE. 


Karena itu lah Henri Subiakto yang mendampingi Firdaus dalam rangkaian diskusi tentang media baru mengusulkan Podcast menjadi institusi pers. 


“Pentingnya menjadi institusi pers, UU ITE tidak memblokir institusi Pers. Bagi pers berlaku UU Nomor 40 tahun 1999, berazas Lex Spesialis, yaitu UU Pers, jika ada berita yang salah atau bermasalah, diselesaikan dengan mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai pasal 6 UU Pers,” tutur Henri. 


Setiap perusahaan media menyebut lembaganya sebagai institusi pers, syarat utamanya harus berbentuk Badan Hukum Indonesia (pasal 9 UU Pers).

Badan hukum tersebut harus resmi terdaftar di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, sebagai badan hukum di bidang pers atau jurnalistik. 


Badan hukum yang dimaksud perusahaan secara khusus menyelenggarakan kegiatan menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Tidak boleh sekedar PT atau badan hukum bidang lain. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Dewan Pers No.01/SEDP/1/2014 Tentang Pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers.


“Di sini jelas, begitu menyebut pers, media institusi pers, harus mengikuti cara kerja pers, terikat undang-undang tentang pers dan peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers,” kata anggota Dewan Pers Dahlan Dahi, yang juga Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network, ketika menjadi narasumber diskusi nasional yang membahas kebebasan bermedia.


Secara khusus, Henri Subiakto berpendapat Podcast adalah salah satu bentuk jurnalisme baru di era digital. Alasannya Podcast memungkinkan untuk fungsi jurnalisme, penyampaian informasi tentang fakta, data, dan analisis, berdasar wawancara, dan narasi mendalam secara langsung bersama narasumber yang kredible, dengan format fleksibel dan personal.


Henri memberi contoh,  podcast, seperti The Daily dari The New York Times, This American Life (oleh Ira Glass), Reveal (oleh The Center for Investigative Reporting), The Rest is Politics (oleh Alastair Campbell and Rory Steward). Semuanya menawarkan pelaporan mendalam, investigasi, dan storytelling yang berkualitas, sehingga menjadi ciri khas jurnalisme baru yang disukai khalayak di era digital.


Meyakini Podcast sebagai media baru, SMSI sepanjang Oktober- Desember 2025 melakukan serangkaian dialog yang melibatkan banyak pihak. Mulai kalangan wartawan, pengusaha pers, praktisi media Podcast, akademisi hingga Dewan Pers dan pejabat negara.


Mereka yang hadir langsung sebagai narasumber antara lain:

⁃ Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Kabinet Kerja tahun 2014- 2016, dan Ketua Dewan Pakar SMSI Pusat)

⁃ Totok Suryanto, (Wakil Ketua Dewan Pers), 

⁃ Prof. Dr. Drs. H. Henri Subiakto, SH, MSi (Guru Besar Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga), 

⁃ Hersubeno Arief (Praktisi Media Podcast), 

⁃ Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), 

⁃ Anang Supriatna (Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI), 

⁃ Dahlan Dahi (Anggota Dewan Pers),

⁃ Rudi S. Kamri (Praktisi Media Podcast), 

⁃ Dr. Agus Sudibyo (Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI),

⁃ Alexander Suban (komisioner Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas), 

⁃ Prof. Komaruddin Hidayat (Ketua Dewan Pers), 

⁃ Aiman Witjaksono (Wartawan), 

⁃ Yunes Herawati (Perencanaan Ahli Madya Direktorat IKPD Bappenas), 

⁃ Wahyu Dhyatmika (Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia/AMSI), 

⁃ Dr. Ariawan (Koordinator Wartawan Parlemen). 


Dalam serangkaian dialog nasional dipandu tiga moderator secara bergantian. Ketiga moderator itu adalah Prof. Dr. Taufiqurochman (penasehat SMSI), Ilona Juwita (Wakil Ketua Umum SMSI), dan Mohammad Nasir (Wartawan Senior, Kolumnis, dan Wakil Ketua Dewan Pakar SMSI). 


SMSI, menurut Firdaus siap menjadi wadah pembinaan, advokasi, dan verifikasi media Podcast yang menerapkan prinsip kerja jurnalistik. SMSI siap mendorong Podcast tunduk pada etika pers, prinsip keberimbangan, dan tanggung jawab publik. 


“Podcast adalah keniscayaan perkembangan teknologi media dan telah menjadi bagian penting dalam ekosistem komunikasi publik di Indonesia. Podcast tidak boleh dibiarkan berada di wilayah abu-abu hukum, karena berpotensi merugikan demokrasi, kebebasan berekspresi, serta hak publik atas informasi,” kata Firdaus. 


Menurut We Are Social Februari 2025, seperti dikutip Henri Subiakto, Indonesia menempati posisi terdepan secara global dalam konsumsi podcast. Sebanyak 80,6% dari populasi Indonesia adalah pengguna internet.

Dari jumlah tersebut, 42,6% di antara mereka yang berusia 16 tahun ke atas secara rutin mendengarkan Podcast setiap minggu, melebihi rata-rata global 22, 1%.

Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan konsumen podcast terbanyak di dunia. Oktober 2024, proporsi ini mencapai 40,6%, ada tren peningkatan yang konsisten. 


Konsumen Podcast Indonesia 70% didominasi Gen Z (usia 12- 27 tahun) dan Milenial (28-43 tahun). Mereka mendengarkan secara multitasking sambil melakukan kegiatan lain, seperti bekerja dan ketika dalam perjalanan. 


Sebanyak 53% mengikuti Podcast 2-3 kali seminggu, dengan durasi rata-rata 1 jam 4 menit per hari (peringkat ke-9 tertinggi global), naik dari 54 menit pada 2023. (adl)





Editor: teguh