EKONOMI

NASIONAL

POLITIK

Infrastruktur Batam, Ekonomi Jangka Panjang Hingga Generasi Masa Depan

On 14.43

Enoh Suharto Pranoto. Foto: ist


Infrastruktur merupakan suatu fasilitas dasar yang penting dalam menunjang semua lini kegiatan manusia. Infrastruktur yang memadai dan handal diyakini akan membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi wilayah Batam.


Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto mengatakan  bahwa Infrastruktur mempunyai pengaruh _multi-effects_, seperti membuka jalan bagi lahirnya investasi dan lapangan kerja, memungkinkan berbagai kegiatan ekonomi tumbuh, meningkatkan konektivitas dan mendukung produktivitas masyarakat dan industri. 


Ia menegaskan bahwa BP Batam yang dipimpin oleh Kepala BP Batam Muhammad Rudi, secara serius melakukan pengembangan infrastruktur Batam melalui pengembangan prasarana dan sarana kawasan, guna meningkatkan konektivitas darat, laut, udara untuk mendukung aktivitas industri dan pariwisata yang kompetitif.


“pembangunan dan penataan jalan di Batam, selain menyiapkan Batam jadi kawasan modern, merangsang kegiatan ekonomi dari hulu dan hilir, juga dilakukan sebagai konektivitas aktivitas perdagangan dan industri pariwisata.” Kata Enoh.


Lebih rinci Enoh menerangkan, sejumlah 59 Proyek Strategis Infrastruktur telah selesai dibangun BP Batam pada tahun 2021. Sementara untuk tahun 2022, tercatat terdapat 32 proyek strategis infrastruktur Kawasan yang berhasil diselesaikan BP Batam. 


Terdiri dari Sarana Bidang Kesehatan, Sarana Pengembangan Kawasan (Waduk dan Distribusi Air Bersih), Prasarana Konektivitas Darat (Jalan dan Drainase), Prasarana Konektivitas Laut di Pelabuhan Batu Ampar, Prasarana Konektivitas Udara di Bandara, Sarana Pengembangan Kawasan (Pariwisata), Sarana Pengembangan Kawasan (Limbah). 


Pria lulusan _Erasmus University Rotterdam The Netherlands_ ini, membeberkan pembangunan yang gencar dilakukan BP Batam merupakan bentuk investasi jangka Panjang bagi generasi ke depan. Dirinya meyakinkan bahwa pembangunan infrastruktur yang massif dibangun BP Batam, hasilnya bukan semata dirasakan hari ini, melainkan akan dapat dinikmati hingga generasi mendatang.


“saat ada pertanyaan apa hasil pembangunan jalan di Batam, investasi apa sih yang datang, pertama kali saya ingin sampaikan bahwa infrastruktur adalah katalisator utama mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Infrastruktur adalah investasi itu sendiri. Ini akan mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas dan akses serta yang paling penting adalah _sustainability_ antargenerasi.” Tutur Enoh.


*Tak Berpuas Diri, BP Batam Terima Kritikan Konstruktif*


Sementara itu ditemui di ruang kerjanya, Kabiro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menambahkan bahwa pelaksanaan proyek infrastruktur terus mengalami peningkatan dalam 4 tahun terakhir. 


"Tercatat pada tahun 2016 hanya 23,61% saja prosentase pengerjaan infrastruktur, kemudian tahun 2018 setelah Bapak Muhammad Rudi memimpin, angka realisasi pembangunan infrastruktur meroket setiap tahunnya hingga puncak pada 2022 sebesar 45,28%." Kata Tuty.


BP Batam juga terus berupaya memberikan pelayanan prima kepada para pelaku usaha. Selain itu, pihaknya juga mengakui upaya promosi BP Batam untuk menarik investasi, juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.


“Baru-baru ini, Pak Menko telah membawa Dubes Amerika dan Kanada langsung ke Batam dalam rangka promosi investasi. Kami amat bersyukur upaya kami dimonitor dengan baik dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat.” Kata Tuty.


Saat ditanya terkait lapangan kerja, Tuty menegaskan pihaknya optimis dengan hadirnya KEK di Batam, akan menjadi stimulus bagi dunia investasi Batam ke depan.


Lokasi KEK Batam Aero Technic diharapkan mampu menarik 12000 unit pesawat dan nilai bisnis US$ 100 milyar pada tahun 2025, serta menghasilkan nilai investasi Rp. 7,29 Triliun hingga tahun 2030 dengan Target tenaga kerja hingga  2030 sebesar 9.976 Orang.


Kemudian, KEK Nongsa Digital park Total Target Investasi Komitmen Hingga 2040 Rp 39,9 Triliun dengan Realisasi Juni 2022 sebesar Rp2,6 Triliun, sehingga diharapkan dapat menyerap Target Penyerapan Tenaga Kerja Hingga 2040 sebesar 16.500 Orang.


McDermott perusahaan USA yang bergerak di bidang platform offshore dan pabrikasi terbesar dan pertama di Batam, pada akhir bulan Agustus lalu mendapatkan Tyra Project seberat 23 ribu ton dan akan dikirimkan ke Denmark. Dengan tenaga kerja mencapai 8.000 pada tahun ini, penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 12.000 orang.


“mulai 2019 hingga 2022, laju pertumbuhan ekonomi Batam sangat pesat bahkan lebih tinggi dibandingkan Kepri maupun Nasional. Hal ini menunjukkan kebijakan yang telah diambil di Batam, secara makro menunjukkan efek positif dan dominan. Dan kita harus terus optimis, bahwa angka ini akan terus naik.” Kata Tuty.


Dengan hasil yang telah dicapai BP Batam, Tuty mengatakan pihaknya tak berpuas diri. BP Batam justru membuka diri bagi kritikan dan masukan konstruktif bagi pembangunan Batam. 


Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan masukan serta kritikan dari masyarakat adalah sebuah kolaborasi demokratis dalam gerak membangun Batam yang lebih baik.


Namun, pihaknya juga berharap kritik tetap dihadirkan sebagai bagian dari masukan yang memberikan solusi alternatif dan solutif bukan pada upaya provokatif yang menghalangi gerakan pembangunan yang dilakukan untuk masyarakat.


“kami dari pemerintah, bersama dengan masyarakat, serta semua stakeholder, mesti bergandengan tangan untuk terus menyukseskan program strategis pembangunan Batam.” Pungkas Tuty.

Pers Indonesia Sejalan dengan Perjuangan Menjaga NKRI dan Pancasila

On 18.58

Oleh: Mohammad Nasir, Sekjen SMSI

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman foto bersama peserta rapat pimpinan nasional Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).


Tidak diragukan lagi pers Indonesia bekerja sejalan dengan perjuangan mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menerapkan kemerdekaan berpendapat dan berekspresi dilindungi Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keselarasan pers Indonesia dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat dilihat dalam Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik. “Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, serta norma-norma agama,” demikian bunyi alenia pertama Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Di sini tanggung jawab pers terhadap NKRI jelas. Akan tetapi kejelasan ini harus dijelaskan berulang-ulang dan dipraktikkan supaya menjadi kesadaran. Dengan menaati KEJ berarti kegiatan pers sudah selaras dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan perjuangan mempertahankan NKRI. 

Dalam penerapannya, selain mengikuti aturan KEJ dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, dan peraturan terkait lainnya, pers juga perlu memberi dukungan riel serta kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan mempertahankan Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Jadikan Kode Etik Jurnalistik sebagai azas dalam melakukan aktivitas pemberitaan, serta mengembalikan esensi jurnalistik yang ideal dengan motif menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut merawat dan bersungguh-sungguh menjaga nilai-nilai ideologi Pancasila, fondasinya adalah NKRI, tiangnya persatuan dan kesatuan, atapnya adalah kebhinekaan,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman kepada peserta rapat pimpinan nasioal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Aula AH Nasution Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis, 21 Juli 2022.

Ditegaskan oleh Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra, pers dalam bekerja berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Pancasila based journalism). Dalam berbagai kesempatan  Azyumardi Azra (1955- 2022) menegaskan bahwa pers sangat berperan dalam menjaga keutuhan dan kesatuan sosial, kesatuan bangsa yang dapat memperkokoh NKRI. Untuk itu, pers harus menghindari isu-isu yang dapat memecah belah bangsa. 

Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pasal 13 butir a, disebutkan pula perusahaan pers juga dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.  

“Pers sebaiknya menghadirkan narasi-narasi yang tidak memecah belah, pilih diksi yang menyejukkan,” pesan Azyumardi Azra, ketika menjadi pembicara kunci dalam Rapimnas SMSI di Markas Besar Angkatan Darat RI,  Jakarta, Kamis, 21 Juli, 2022.  Prof Azra menggaris bawahi pentingnya  jurnalisme berbasis Pancasila. Dalam Pancasila terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang menumbuhkan persaudaraan dan toleransi, sehingga berita-berita yang disajikan selalu berpijak pada kebenaran.

Dukungan Langsung

“NKRI Harga Mati”, demikian semboyan yang tersebar di mana-mana. Bagi wartawan untuk turut mendukung Pancasila dan NKRI sudah dilaksanakan dengan menjalankan yang dilakukan sehari-hari dengan menerapkan KEJ yang berbasis Pancasila secara ketat. Ada tambahan lain yang lebih nyata, dengan memberikan dukungan langung, yaitu memberi dukungan kepada siapa saja yang berjuang mempertahankan Pancasila dan keutuhan NKRI. 

Siapa yang aktif dalam operasional berjuang mempertahankan Pancasila dan NKRI? Mereka adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kegiatan-kegiatan militer di tiga matra ini harus didukung dengan berbagai cara sesuai bidang kemampuan masing-masing. 

Untuk pers yang menjadi infrastruktur komunikasi bangsa dan negara, sumbangsihnya tentu dukungan pemberitaan yang positif, memberi semangat bagi pelaku kegiatan maupun menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat yang membacanya. Akan tetapi proses dukung-mendukung harus ada komunikasi yang memadai antara yang didukung dan yang mendukung. Apabila tidak ada komunikasi, yang terjadi akan terjadi salah komunikasi. Diperlukan keterbukaan, supaya yang akan mendukung bisa masuk.  

Apa Saja Dukungan untuk AD

Mari kita tengok kira-kira dukungan apa yang diberikan oleh wartawan kepada TNI Angkatan Darat (TNI AD). Mungkin saja ini sudah biasa dilakukan oleh wartawan yang sehari-hari bertugas di Dinas Penerangan Angkatan Darat. Tetapi sebagai pembahasan, mari kita lihat dari tugas pokok TNI AD terlebih dulu sebagai acuan, supaya wartawan bisa memberikan dukungan. Dukungan liputan ini kami uraikan setelah mengintip tugas pokok TNI Angkatan Darat melalui tniad.mil.id. Ini hanya sebagian contoh dukungan.

  1. Meliput TNI AD dalam melaksanakan tugas di bidang pertahanan dalam operasi militer baik untuk perang maupun selain perang. Untuk meliput kegiatan militer ini harus ada ajakan atau undangan dari pihak TNI AD yang telah mempertimbangkan perlunya liputan media. Atau permintaan meliput dari pihak media untuk disampaikan kepada pihak berwenang di TNI AD, sehingga dipersilakan meliput. 

  2. Memberitakan persiapan satuan-satuan operasional baik kekuatan terpusat maupun kekuatan kewilayahan, khususnya di daerah rawan konflik, dan pulau-pulau terluar (liputan ini menarik bagi wartawan kalau diizinkan oleh pihak TNI AD). Liputan di daerah rawan konflik atau di pulau terluar juga akan menjadi bacaan yang menarik. Bagaimana prajurit bertahan di tepi pantai, berinteraksi dengan warga kampung, sambil bermain air. 

  3. Menulis perjuangan yang heroic para prajurit TNI AD, dan membuat profil komandan atau prajurit lapangan yang sukses gemilang dalam menjalankan tugas. Tulisan profil ini selain akan berdampak positif (bertambah semangat) terhadap prajurit yang ditampilkan dalam tulisan, juga akan menjadi teladan bagi yang lain.  

  4. Sebaiknya wartawan diajak turun langsung ke lapangan supaya bisa memberi deskripsi dan narasi dalam tulisannya, sehingga menarik untuk pembaca. Wartawan juga diberi akses membaca statistik, angka-angka terkait operasi militer, mengambil gambar, dan peta pertempuran (kalau sekiranya tidak berdampak negatif). 


  1. Memberitakan satuan melakukan kerja sama internasional dengan angkatan bersenjata negara sahabat.

  2. Meliput pelaksanaan tugas perdamaian dunia TNI AD. Di sini, TNI biasanya memilih media mana yang akan diajak untuk liputan. Banyak wartawan yang ingin ikut biasanya, tetapi karena menyangkut transportasi dan akomodasi, jumlah wartawan kemudian disesuaikan. 

  3. Meliput persiapan TNI AD dalam tugas pengamanan presiden dan wakilnya, serta keluarganya. Apa saja kompetensi yang disiapkan untuk tugas ini. (Kalau diizinkan untuk diliput).

  4. Meliput prajurit TNI AD yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam, termasuk operasi penyelamatan korban bencana.

  5. Meliput prajurit TNI dalam partisipasi program Operasi Bakti TNI dan Karya Bakti TNI.

  6. Memberitakan keberadaan pos-pos perbatasan dan satuan-satuan baru di wilayah perbatasan (kalau diizinkan).

  7. Menulis lembaga pendidikan dan latihan di lingkungan TNI AD baik di pusat maupun di daerah. Proses pendidikannya seperti apa sehingga tercipta prajurit professional. 

  8. Meliput bantuan TNI AD dalam menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara. 

  9. Melihat dari dekat upaya TNI AD dalam mempertahankan kemanunggalan TNI- Rakyat. ***

Bersama Kita Bisa! Testimoni Wawako Batam Tentang Vaksin Mampu Melawan Covid-19

On 10.33



BATAM - Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, merupakan satu dari belasan ribu warga Batam yang pernah terpapar Covid-19. Namun yang membedakannya, ia sudah memiliki kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19.


"Saya orang pertama divaksin di Batam, dan saya juga pernah terpapar Covid-19. Namun, Covid-19 tidak terlalu berpengaruh karena saya sudah divaksin," ujar Amsakar di hadapan peserta vaksinasi Covid-19 di PT Giken Precision Indonesia, Batuampar, Jumat (18/6/2021).


Berbeda halnya dengan sang istri, Erlita Sari, yang sangat berpengaruh saat terpapar Covid-19. Amsakar menceritakan, kondisi saat istrinya terpapar bahkan sampai bibir menghitam dan panas tubuh hingga 40 derajat.


"Kami dinyatakan positif saat itu H-3 Ramadan. Dan ini membuktikan bagaimana kondisi orang yang terpapar Covid-19 setelah dan sebelum divaksin," kata Amsakar.


Cerita itu sengaja disampaikan Amsakar agar masyarakat Kota Batam tidak terpengaruh berita-berita bohong atau hoaks yang menyebar terkait vaksinasi ini. Untuk itu, ia meminta peserta vaskinasi memiliki keyakinan bahwa vaksinasi tersebut akan meningkatkan tubuh untuk melawan Covid-19.


"Ini bukan obat, namun dalam melawan Covid-19 butuh imun tubuh yang kuat. Nah, vaksin inilah yang membangkitkan imun tubuh kita," kata Amsakar.


Di kesempatan itu, Amsakar juga mengapresiasi antusias masyarakat Batam untuk divaksin Covid-19. Ia berharap, dengan kesadaran bersama ini pula, bisa memudahkan Kota Batam menangani Covid-19.


"Kesadaran warga Batam mengikuti vaksinasi sangat luar biasa. Manfaatkan program vaksinasi gratis ini," katanya.


Selain vaksinasi, pihaknya juga terus menekankan penerapan protokol kesehatan dalam menangani Covid-19. Untuk itu, ia mengajak masyarakat terus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.


"Perketat protokol kesehatan. Untuk memastikan ini, kami terus menggelar razia, membentuk PPKM yang kini berjumlah 2.854. Kita sama-sama berdoa agar Batam segera mampu keluar dari wabah ini," katanya.

Teguh Santosa: Agresifitas China Karena Fragmentasi Sikap Indonesia

On 13.09



JAKARTA - Sikap tegas yang diperlihatkan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, ketika menerima Menteri Luar Negeri RRC, Wang Yi, di Pejambon, Rabu sore (13/1/2021), diapresiasi kalangan akademisi di tanah air.


Dalam pertemuan itu, Menlu Retno Marsudi mengingatkan kembali arti penting menjaga perdamaian dan stabilitas di perairan Laut China Selatan dengan menghormati hukum internasional United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.   


Dosen hubungan luar negeri dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, mengatakan, ketegasan Menlu Retno Marsudi  memang perlu disampaikan langsung di hadapan Menlu China dengan harapan China mengkoreksi agresifitas yang mereka perlihatkan beberapa tahun belakangan ini.


“Kita berharap, pemerintahan Partai Komunis China di Beijing semakin menyadari bahwa agresifitas mereka telah memicu ketegangan dan mengganggu kedaulatan negara lain, dan semoga mereka semakin mengerti bahwa diperlukan upaya dan penghormatan bersama terhadap hukum internasional di kawasan,” ujar Teguh Santosa dalam keterangan. 


Agresifitas China di perairan Laut China Selatan dimulai dengan klaim sepihak yang dilakukan China pada 2009 atas perairan yang mereka masukkan ke dalam wilayah yang dibatasi sembilan garis-putus atau dashed-lines.


Sebelum itu, di tahun 2006 China meningkatkan anggaran pertahanan berkali-kali lipat, yang dianggap oleh banyak kalangan sebagai sinyal konsolidasi kekuatan militer China.


*Bukan Isu Baru*


Teguh Santosa dalam keterangannya juga mengatakan bahwa nine dashed-lines bukan isu baru. Setelah Perang Dunia Kedua, klaim yang sama juga pernah disampaikan China. Saat itu China menggunakan sebelas garis-putus.


Namun, menurut pengampu mata kuliah politik di Asia Timur itu, civil war antara Partai Komunis China dan Kuomintang membuat obsesi atas nine dashed-lines terabaikan untuk sementara waktu.


Setelah PKC memenangkan perang saudara dan memaksa Kuomintang melarikan diri ke Taiwan pada tahun 1949, isu nine dashed-lines pun tidak segera muncul ke permukaan. Daratan China yang dikuasai Partai Komunis China masih sibuk mengkonsolidasi diri. Sementara di saat bersamaan, PBB masih mengakui Republik China dan Kuomintang di Taiwan sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. 


Kepercayaan diri PKC yang berkuasa di RRC mulai bangkit setelah normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat pada kurun 1971-1972, yang diikuti dengan pencopotan keanggotaan Taiwan di PBB dan berbagai lembaga multilateral lainnya. 


Pun begitu, sampai babak ini, China masih belum menjadikan nine dashed-lines sebagai salah satu isu utama. 


“RRC dan PKC semakin yakin setelah krisis moneter dan ekonomi di akhir 1990an, dan krisis yang sama di tahun 2008, mengganggu pondasi ekonomi negara-negara di kawasan,” ujar Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). 


“Apalagi, Amerika Serikat memutuskan untuk menutup dua pangkalan militer di Filipina, Subic Bay dan Clark Air Base, pada 1992, menjadikan kawasan di Laut China Selatan seakan ruang kosong,” masih ujar mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) itu.


Mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu mencontohkan kasus yang terjadi antara Filipina dan China. Di tahun 2013 Filipina yang terganggu dengan agresifitas China mengajukan gugatan ke tribunal internasional Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda. 


Namun China tidak menganggap ada gugatan itu, juga tidak menganggap ada keputusan PCA yang memenangkan Filipina. Sebaliknya, secara sepihak, China malah membangun pangkalan dipulau-pulau atol yang ada di kawasan itu.


*Pesmistis China Mau Mengerti*


Berdasarkan pengalaman Filipina itu, di sisi lain Teguh Santosa mengatakan, dirinya pesimistis China mau mengerti dan mau menganggap ketegasan yang disampaikan Menlu Retno Marsudi. 


Seperti telah diketahui dan tengah menjadi pembicaraan masyarakat, hanya beberapa jam setelah pertemuan Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu China Wang Yi, Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menemukan kapal milik China di perairan Selat Sunda.


Kapal itu dikenali sebagai kapal survei Xiang Yang Hong yang tengah melaju dengan kecepatan 10,9 knots menuju ke baratlaut. Menurut Bakamla, kapal Xiang Yang Hong mematikan automatic identification system (AIS) yang mereka miliki saat berada di perairan Natuna sehingga lolos memasuki wilayah Indonesia.


Menurut penilaian Teguh, China berani bermain-main dengan Indonesia karena mengerti fragmentasi sikap Indonesia terhadap negara itu.


“China paham benar bahwa Indonesia menganggap mereka sebagai teman yang bisa diandalkan di tengah situasi ekonomi yang tidak baik dan pandemi Covid-19,” kata Teguh Santosa lagi.


“Di saat yang sama, China paham Indonesia tidak sungguh-sungguh memilih jalan kedaulatan untuk mengurangi dan menghilangkan ketergantungan akan hal-hal substansial pada negara lain. Jadi wajar kalau mereka tetap besar kepala,” demikian Teguh Santosa.

Dewan Itu Harus Pintar

On 16.57




DEWAN itu harus pintar. Harus pintar dan profesional. Untuk apa menjadi anggota dewan kalau tidak pintar dan tidak profesional. Bisa jadi si dewan tadi, tidak akan terpilih lagi, apabila pihaknya mencalonkan diri kembali di periode berikutnya.

Untuk apa jadi dewan, kalau bisanya hanya datang, duduk , diam dan duit. Sungguh sangat merugikan rakyat yang sudah memilihnya, apabila sikap atau perilaku atau tingkah laku para dewan seperti tersebut di atas. Dan semua itu sungguhlah hal yang sangat tidak terpuji dari seorang dewan.

Jadi dewan itu harus pintar dan profesional. Dewan yang profesional itu adalah dewan yang ber PSK tinggi. Yakni, Pengetahuan, Sikap dan Ketrampilan.

Ketika seorang dewan berpengetahuan luas, maka si dewan akan bernilai tinggi di masyarakat. Dan apabila dewan itu bisa bersikap bijaksana, maka si dewan juga akan bernilai tinggi. Dan ketika seorang dewan berketerampilan banyak maka sudah pasti si dewan juga akan bernilai tinggi di hadapan masyarakat.

Ketika seorang dewan sudah bernilai tinggi PSK nya, maka si dewan akan di anggap pintar dan profesional.

Namun sebaliknya ketika seorang dewan tidak berpengetahuan luas tentang suatu hal , maka rakyat langsung akan memandang bahwa si dewannya itu tidak lah pintar.

Dan ketika seorang dewan tidak bersikap bijaksana dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di masyarakat, maka si dewan akan di anggap sebagai dewan yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat.

Begitu juga dengan dewan yang tidak punya ketrampilan apapun, maka masyarakat langsung akan menilai bahwa si dewannya, tidak bisa di andalkan.

Dan ini semua, akan berakibat merugikan bagi dewan yang bersangkutan. Tidak di pilih kembali di periode berikutnya adalah salah satu hal yang merugikan bagi seorang anggota dewan, dan ataupun calon anggota dewan. Tidak usah di sangkal kalau masalah yang satu ini.

Selain daripada itu, ada satu hal lagi yang sangat  penting untuk di miliki oleh seorang dewan atau calon dewan. Dan hal ini harus juga menjadi perhatian bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya nanti.

Kemana suara ini akan kita larikan atau akan kita jatuhkan ?

Seorang anggota dewan itu harus agamis. Ketika seorang dewan tidak agamis, maka apa yang akan terjadi. Bisa saja si dewan tadi, akan membuat kebijakan - kebijakan yang jauh dari agama. Dan hal ini  sangat lah fatal akibatnya, sangat merugikan masyarakat luas.

Oleh karena itu, marilah kita pilih caleg yang agamis, pintar dan profesional.

penulis : Ndoro


Jokowi Ikut Jejak Ahok

On 22.17



JAKARTA - Sejak Joko Widodo berkuasa 2014, sebagian umat Islam Indonesia merasakan adanya tekanan-tekanan dan ancaman-ancaman politis, hukum dan bahkan keamanan. Semula umat Islam mengira bahwa puncak tekanan dan ancaman adalah ketika Pilgub DKI. Kenyataannya berlanjut sampai sekarang.

Pelan tapi pasti, tekanan, ancaman dan ketidakadilan yang diterima justru telah menyatukan umat Islam yang diwujudkan antara lain dalam bentuk Aksi Damai 411 dan 212 tahun 2016. Kegigihan umat Islam ini menarik perhatian dan simpati banyak kalangan, sehingga mampu memenangkan pilgub DKI yang sebelumnya dilukiskan Ahok tidak mungkin terkalahkan. Ahok didukung kekuasaan, dana yang besar, media, lembaga survey dan konsultan serta macam-macam jaringan ini itu.

Ujian demi demi ujian atau ketidak-adilan demi  ketidak-adilan yang diterima umat Islam dan mereka non muslim yang bersimpati kepadanya telah memfilter mana, siapa tokoh dan aktivis yang munafik, oportunis, dan bayaran yang "berguguran" termasuk yang bergelar ulama atau tokoh dengan sebutan terhormat seperti kiai haji, buya, tuan guru, guru besar dan lain-lain.

Ujian, godaan, tekanan  dan ancaman yang dihadapi umat Islam dan non-muslim simpatisan perjuangan mereka memang berat dan kadang menakutkan. Terutama label anti NKRI, anti Bhineka Tunggal Ika, anti Pancasila, SARA, radikalisme, intoleran dan lain-lain. Tuduhan atau Laporan yang umumnya asbun, yang diyakini semata mata hanya untuk menakut nakuti dan membungkam gerakan atau perjuangan umat yang tidak mendukung Jokowi atau Ahok.

Sebelumnya untuk memadamkan gerakan perlawanan, penguasa mencoba menggunakan "bom nuklir" dengan tuduhan upaya makar. Upaya ini kandas. Sementara aktor aktor intelektual  Aksi Akbar (Aksi Damai) umat islam 411 tahun 2016 utamanya Habib Rizik Syihab (HRS) "dikerjain" menjadi TSK chatting porno sehingga  hijrah ke Makkah sampai sekarang. Dengan pertolongan Allah SWT, kondisi HRS yang sempat tersudut dan mencekam, kini alhamdullilah telah aman dan mampu menggerakkan Reuni Akbar 212.

Hingga saat ini tidak henti hentinya kami menerima laporan dari para ustad pendukung 212 yang notabene pendukung Paslon 02 Prabowo-Sandi bahwa rejeki mereka dihabisi. Tempat-tempat (masjid dan lain-lain) dimana para ustad ini biasa mengisi termasuk kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, BUMN/ BUMD seperti ada yang mengomando tiba-tiba menghentikan/menolak mereka. Dalam kepedihan dan tangisannya, mereka berdoa dan tetap Istiqomah. Insha Allah doa para terdholimi ini makbul. Allah SWT akan membukakan pintu rejeki halal yang lain, dan para penista ustad menerima hukuman yang setimpal.

Dugaan penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh penguasa ditengarai telah merambah ke semua lini kekuasaan dan menjadi sorotan kritis dari banyak kalangan, antara lain dari tulisan-tulisan rutin jurnalis senior Hersubeno Arief, dan Selamat Ginting (Republika) pada 12 Desember 2018. Demikian pula analisis Dr. Thomas Powell yang juga membahas penyalahgunaan polisi dan TNI untuk memenangkan Jokowi dalam Pilpres. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menjadi atau mengarah sebagai penguasa otoriter.

Tetapi banyak para purnawirawan TNI dan polisi di kubu Prabowo yang percaya bahwa lebih banyak perwira dan prajurit yang sapta margais setia membela negara, bukan penguasa. Justru yang profesional itulah yang "mencatat atau mendata" penyimpangan-penyimpangan yang terjadi  dan para pelakunya. Selain itu, menurut para purnawirawan senior TNI dan polisi di kubu Prabowo bahwa mereka yang masih aktip juga kecewa dan gelisah dengan promosi jabatan dan pangkat yang beraroma politis dan nepotisme.

Langkah-langkah kubu Jokowi yang tengah berkuasa ini ternyata kontra produktif sehingga menggerus elektabilitas Jokowi-Maruf Amin. Di sektor perikanan, kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti juga telah lama membuat nelayan gusar. Kebijakan impor tenaga kerja China telah membangkitkan kemarahan publik khususnya buruh. Demikian pula kebijakan impor pangan khususnya beras, ditengarai telah memicu kemarahan petani. Walhasil hampir semua kebijakan pemerintahan Jkw termasuk pengaturan jilbab untuk pegawai negeri sipil dan pengaturan dibukanya sektor usaha UKM untuk asing dinilai tidak pro-rakyat, sewenang-wenang dan kontra produktif.

Di tengah suasana yang serba babak belur dan kepanikan akan kalah, kebijakan pemerintah Jokowi justru semakin represif terhadap kubu lawannya.  Para pejuang pro Prabowo masih saja dihadapkan dengan berbagai macam macam laporan rekayasa tuduhan atau fitnah hukum dan harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Mereka merasa diperlakukan tidak adil dan berat sebelah dalam urusan atau pelayanan hukum.

Sering merasa dikriminalisasi, yang selalu di bantah oleh pemerintah. Meski tidak terlihat nyata, umat juga merasakan adanya permainan intelijen, dan cabang kekuasaan lainnya. Misalnya, adanya keluhan bahwa permohonan izinnya  dipersulit, atau tidak bisa diperpanjang atau pembatasan tayang dlsb. Sayangnya mereka yang berkeluh kesah ini belum bersedia membawa keluhannya ke ruang publik. Mereka selalu berharap perbaikan dan keadilan nanti setelah ada pergantian rezim.

Untuk menghentikan perjuangan para ulama, habaib, dan dai, Kemenag mengeluarkan sejenis sertipikat layak khotib yang kontroversial dan alhamdulillah program ini layu sebelum berlanjut. Demikian pula ketika ada upaya paparan masjid masjid yang di cap radikal yang disambut dingin dan sinis.

Hebatnya, meskipun merasakan serangan ini itu, "sisa" umat dan tokoh non muslim yang bersimpati yang sudah teruji atau lulus ujian bukannya berkurang tetapi malah bertambah besar, solid, dewasa dan militan seperti yang antara lain terlihat ketika Reuni 212 tahun 2018.

Apa yang membuat umat Islam semakin solid dan luas dukungannya selain perasaan bahwa pemerintahan Jokowi tidak friendly terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam? Umat Islam dan para simpatisan yakin bahwa mereka bukanlah seperti yang di tuduhkan sebagai intoleran dan lain sebagainya itu. Bahkan umat yakin sebagai kelompok yang amat toleran. Sebaliknya umat merasakan ketidakadilan dan tindakan represif. Umat merasa bahwa untuk memenangkan pilpres 2019, penguasa sudah main kayu yang mengancam kehidupan berdemokrasi seperti yang dianalisa Dr. Powell.

Umat Islam merasa bahwa pemerintahan Jokowi intoleran terhadap pengkritik beliau tetapi toleran terhadap pelaku korupsi sehingga banyak koruptor  yang kabur, perdagangan narkoba sehingga tetap marak dan tidak ada lagi eksekusi, terhadap penista agama yang pro Jokowi sehingga tidak diproses hukum.

Memasuki tahun politik 2019 khususnya pilpres dengan hanya ada dua pasang, sikap umat islam dan pendukung perubahan rezim (baru) semakin percaya diri bahwa cahaya kemenangan sudah di depan mata. Bukan saja karena blunder demi blunder yang dibuat kubu Jokowi-Ma’ruf Amin, tapi merapatnya (meski sebagian masih diam diam) sel sel kubu Jokowi ke kubu Prabowo-Sandi, semakin meyakinkan bahwa dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf Amin tengah rontok.

Kampanye Jokowi dan MA umumnya sepi pengunjung. Pengarahan politik oleh kubu Jokowi-MA baik melalui jalur Timses (TKN) maupun jajaran birokrasi agar memilih Paslon 01 kabarnya ditolak atau dilawan rakyat baik diam diam maupun terbuka, bahkan ada yang dilaporkan ke Bawaslu.

Begitu pula klaim klaim sukses pembangunan oleh Jkw dan jajarannya mulai di bongkar oleh rakyat, terakhir klaim pembangunan jalan Trans Papua di bantah oleh Natalius Pigai dan viralnya rekaman video pidato Presiden Suharto.

Akibatnya elektabilitas Jokowi-MA terus menurun sementara elektabilitas Prabowo-Sandi terus meningkat. Trend ini begitu pasti sehingga tidak terbendung. Bisik bisik di kalangan asingpun sudah merata bahwa akan ada presiden baru. Prediksi yang dapat di percaya, walau masih bisik bisik sampai pada angka 40/42% - 60/58% untuk kemenangan Prabowo-Sandi.

Upaya-upaya ala band-wagon effects yang gencar dilakukan oleh surveyors tertentu yang sudah dikenal tidak independen, mulai dicibir dan dicuekin publik. Publik sudah mencatat bahwa surveyors itu sudah tidak  kredibel. Kami meyakini mereka hanya menjalankan bisnis upahan. Publik masih ingat bagaimana surveyors itu meramal kemenangan Ahok, atau memprediksi perolehan suara Cagub Jabar Sudrajat dan Cagub Jateng Sudirman Said yang ternyata meleset jauh diluar margin of error. Karena itu tidaklah salah bila publik mencibir bahwa survey-survey itu adalah pesanan berbayar.

Semua ini sedang mengantarkan karir politik Jokowi  dalam pilpres 17 April 2019 akan senasib dengan Ahok, kalah meyakinkan.[***]


OLEH: FUAD BAWAZIER
Penulis adalah pengamat ekonomi dan politik.

Pilkada, Pilpres dan Harapannya

On 17.04


ilustrasi
PASCAREFORMASI, iklim demokrasi di Indonesia sangat menjanjikan harapan bagi masa depan ratusan juta rakyat. Terlebih saat Pilpres 2004 silam, ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih menjadi Presiden RI ke-6 untuk pertama kali secara langsung.

Banyak orang bersuka-cita dan berpikir bahwa mereka telah menemukan seorang pemimpin ideal yang akan memperbaiki nasib mereka. Namun seiring bergulirnya waktu, kecintaan rakyat kepada SBY memulai memudar, banyak kritik dan ejekan diarahkan kepada Ketum Partai Demokrat itu.

Begitu pula dengan Barack Obama, saat ia terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Banyak orang bersuka cita, utamanya bangsa-bangsa yang butuh andil negeri Paman Sam tersebut. Belakangan rakyat Amerika dan dunia internasional akhirnya juga kecewa dengan sepak terjang Obama.

Sebenarnya ini bukan hal baru. Ada fenomena yang selalu berulang setiap kali pemilihan seorang pemimpin. Sebelum masa pemilihan masyarakat akan banyak berharap, saat pemimpin idaman terpilih dan dilantik maka banyak orang hanyut dalam suka cita. Ini biasa kita sebut masa bulan madu.

Bulan madu berlalu, orang-orang mulai terbangun dari mimpi dan melihat kenyataan bahwa tidak seindah harapannya. Para pendukung mulai keluar, dukungan pada sang pemimpin semakin merosot, puja-puji meredup bahkan ironisnya hingga menyampaikan sumpah serapah pada pemimpin bersangkutan.

Terlepas tidak ada pemimpin yang sempurna, namun para pemimpin negeri ini memiliki hak untuk tetap dipandang secara obyektif sebagai manusia biasa yang butuh diingatkan ketika salah dan butuh dukungan ketika benar.

Para pemimpin negeri ini pun harus sadar, bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik tidak harus dipuji secara berlebihan. Sebab jika terlalu euforia pasti sejarah akan berulang dan akan berakhir dengan cibiran.

Saat kita memandang satu pihak adalah kawan, lantas janganlah kita memandang pihak lain adalah lawan. Jika kita memandang satu pihak selalu benar maka jangan pula kita memandang lawan selalu salah. Terlebih di era sosial media seperti sekarang, dapat dengan mudah ditemui hoax atau berita bohong, yang tentu saja bila tidak disikapi bijak dapat menyebabkan disintegrasi bangsa.

Sebagai masyarakat kita memiliki hak untuk diperlakukan secara adil oleh pemimpin, namun jangan lupa perlakukan pula pemimpin-pemimpin kita secara adil juga. Pemimpin juga memiliki hak untuk didukung akan tetapi jangan pula bersikap"kuping tipis" atau anti kritik.

Kita semua tentu berharap bahwa para pemimpin negeri ini yang dipilih melalui hajatan pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres, akan dapat menjalankan amanah rakyat dengan baik dari pemimpin-pemimpin sebelumnya sesuai cita-cita reformasi. (taher)