Vietnam
KARIMUN- Badan Pengelola Kawasan (BPK) Kabupaten Karimun melakukan studi banding ke vietnam belum lama ini, guna melihat proses pengurusan perizinan di negara tersebut.
Dalam studi banding kali ini, BPK Kabupaten Karimun mengunjungi Hanoi dan Ho Chin Min. Tujuannya untuk melihat proses perizinan yang dilakukan negara lain, yang nantinya dapat diterapkan di Kabupaten Karimun. Selain itu, juga untuk melirik potensi investasi di negara tersebut yg bisa di bawa ke Karimun.
Menurut Kepala BPK Kabupaten Karimun, Cendra, pada wartawan kemarin, Vietnam memiliki proses perizinan investasi yg sangat mudah dan simpel, sehingga investor tidak perlu lagi melakukan audiens ke presiden ataupun menteri. "Tapi cukup melalui pemerintah daerah," katanya.
Ia menjelaskan untuk pengurusan perizinan di Vietnam cukup mengajukan permohonan lgsung kepada pengelola kawasan setempat.
"cukup mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratannya, maka izin investasi dapat segera keluar. Bahkan cuma butuh waktu satu hari saja, untuk proses tersebut," jelas Cendra.(Poenk)
EKONOMI
- BP Batam Launching Dashboard dan Duta Investasi, Jawab Keluhan Pelaku Usaha Secara Cepat, Tepat, Transparan
- Kepala BP Amsakar Buka Batam Investment Forum 2025, Dorong Optimisme Iklim Investasi
- Serap Aspirasi Pengusaha, BP Batam Siapkan Solusi Bagi Para Investor
- Jaga Ketahanan Air Baku, BP Batam Sambut Rencana Penanaman 1000 Mahoni
NASIONAL
- Kembangkan Investasi, BP Batam Teken Nota Kesepahaman Bersama Kemerinves
- Wakili Presiden Prabowo, Deputi IV BP Batam Sampaikan Kesan Mendalam Pasca Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Presiden Prabowo Tugaskan Deputi BP Batam Hadiri Pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan
- Kapoldasu Diminta Beri Reward Tim Irwasda Pembasmi Narkoba di Asahan
POLITIK
- Marak Gula Merah Oplosan di Pasar, DPRD Batam Panggil Disperindag, Dinkes dan BPOM
- PAD Tak Pernah Tercapai, Banggar DPRD Batam Usulkan Moratorium Parkir Tepi Jalan
- DPRD Batam Gelar Paripurna Penyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD 2025
- Banggar DPRD Batam Beri Rekomendasi dan Catatan Terkait Penggunaan APBD 2024 Oleh Pemko

