BATAM - UPT BLUD di Dinas UKM Batam dianggap tidak sesuai dengan aturan. Pasalnya BLUD masih dipegang sendiri oleh PNS di Dinas UKM Batam sehingga tidak independent.
"Harusnya kan BLUD itu dipilih dari independent bukan dari internal PNS. Bagaimana menurut pak Yudi?" kata salah satu majelis KIP.
"Sebaiknya soal itu tanya saja ke Walikota," elak Yudi. (boy)
Berita Terkait:
Amsakar Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada BPK RIBATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan ...
Rudi Resmikan Kampung Restorative Justice Kejari Batam Diharap Selesaikan Perkara secara KekeluargaanBATUAJI - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyambut baik dibentuknya kampung restorative justice di Batam. Keberadaan kampung restorat ...
Polda Kepri Bantu Alat Tangkap Ikan ke Nelayan Kampung Jabi NongsaBATAM - Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Riau (Kepri) menyerahkan bantuan alat tangkap ikan kepada nelayan di Kelurahan Kampung Jab ... 
SMSI Kecewa, 19 Pasal RKUHP yang Diusulkan hanya 2 Diakomodir PemerintahDewan Pers dan konstituen gelar rapat sikapi RKUHP. Foto: smsiJAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang beranggotakan 2000 p ... Wakapolda Kepri Kini Dijabat Brigjen Pol Rudi Pranoto, Ini Pesan Walikota BatamBATAM - Walikota Batam menghadiri pisah sambut Wakapolda Kepri dari Brigjen Pol Drs. Darmawan, M.Hum kepada Brigjen Pol Drs. Rudi Pran ...
