[caption id="attachment_7972" align="alignright" width="290"]
BATAM - Ketua DPC K-SPSI Kota Batam, Setia Putra Tarigan menyebut Pengawas Disnaker Batam tutup mata atas banyaknya perusahaan proyek yang mempekerjakan buruh tanpa BPJS dan upah di bawah UMK.
"Pengawas Disnaker tutup mata, harusnya sidak langsung lapangan," kata Tarigan saat dijumpai dikantor DPC SPSI Batam Center.
Menurut Tarigan, pemerintah seharusnya dapat menghentikan pekerjaan proyek apabila perusahaan tersebut tidak dapat membuktikan tanda pelaporan pembayaran BPJS karyawannya. Atau pada memperlihatkan sertifikat kepesertaan BPJS.
"Kami tegaskan sekali lagi, pemerintah harus benar-benar mengawasi setiap proyek yang memiliki resiko sangat tinggi, minimal sidak. DPRD khususnya Komisi IV juga harus sidak. Instansi terkait wajib melakukan sidak, bukan hanya duduk saja di kantor," ujarnya.
Ia juga mengakui sudah banyak menerima dan menangani kasus dari para pekerja proyek-proyek tersebut. Bahkan dari sekian banyak yang ditanganinya, semua pekerja tersebut tidak ada BPJS, upah dibawah UMK dan kontrak kerja tidak ada.
"Ya, dari kasus yang kita tangani semuanya melanggar ketentuan undang-undang. Ada apa sebenarnya dengan pemerintah, janganlah hanya menunggu laporan dari pekerja baru bekerja atau jangan sampe ada kejadian baru melakukan sidak," jelasnya.
Berdasarkan surat edaran Kemennakertrans kepada kepala daerah bahwa setiap pekerjaan proyek baik pemerintah maupun swasta harus memperlihatkan bukti pembayaran iuran BPJS nya satu bulan sesudah proyek dikerjakan. Atau memperlihatkan sertifikat BPJS kepesertaan perusahaan.
"Perusahaan yang melakukan proyek harus ada sertifikat BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan. Karena semua pekerja harus ikut program jaminan sosial itu, bila tidak maka perusahaan jelas telah melanggar hukum. Pemerintah harus menindak proyek itu sampai ada sertifikat BPJS. Kalau tidak ini pasti ada apa-apanya dengan pemerintah (Disnaker)," tegasnya.
"Jangan sampai setelah ada kejadian baru bertindak, ini namanya pembodohan bagi kaum buruh. Maka tak heran pekerja akan selalu tertindas oleh pengusaha nakal yang berkongkalikong dengan pemerintah (Disnaker)," kecamnya. (amok group)
Berita Terkait:
Batam Borong Penghargaan dari KPK, Bukti Kota Ini Serius Melawan Praktik KorupsiBATAM - Pemerintah Kota Batam, memborong dua penghargaan sekaligus sebagai apresiasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Kep ... SMSI Pusat Desak Polisi Usut Penganiayaan Wartawan Madina Terkait PemberitaanJAKARTA - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, mendesak Kepolisian Republik Indonesia, untuk mengusut tuntas dan segera m ...
Rudi: Terimakasih Kombes Guntur, Selamat Datang Kombes Nugroho di Kota BatamBATAM - Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri acara Kenal Pamit Kapolresta Barelang di Bal ...
Wakapolda Kepri Kini Dijabat Brigjen Pol Rudi Pranoto, Ini Pesan Walikota BatamBATAM - Walikota Batam menghadiri pisah sambut Wakapolda Kepri dari Brigjen Pol Drs. Darmawan, M.Hum kepada Brigjen Pol Drs. Rudi Pran ...
Dinsos-PM Pemko Batam Terima 5,28 Ton Ikan Hibah Hasil Sitaan Aparat Bea CukaiSEKUPANG - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyaksikan penyerahan hibah ikan sebanyak 5,28 ton dari Bea Cukai Batam kepada Dinas Sosia ...
