BATAM - Terkait kelangkaan sembilan bahan pokok (sembako) di Kecamatan Belakangpadang menggerakan warga untuk mendatangi kantor DPRD Batam. Mereka meminta wakil rakyat mencari solusi permasalahan tersebut.
Saat ini warga Belakangpadang sudah kehabisan sembako. Hal ini disebabkan seringnya penangkapan terhadap pengusaha yang menyalurkan bahan sembako dan material oleh BC Batam.
Seperti diketahui Belakangpadang bukan daerah free trade zone (FTZ). Sehingga barang yang didistribusikan ke kecamatan hinterland tersebut harus membayar cukai 10% terlebih dahulu.
"Kami menyesalkan sikap BC Batam yang arogan dan semena-mena membuat sembako langka di tempat tinggal kami," keluh Kasno, perwakilan warga Belakangpadang, Senin (13/2/2017).
Menanggapi permasalahan tersebut DPRD Batam akan menindaklanjuti keluhan warga dan akan segera memanggil pihak terkait seperti BC Batam.
"Permasalahan FTZ selalu terjadi di Kecamatan Belakangpadang padahal selama ini sudah ada aturannya yang memaklumi pasokan sembako tanpa dipungut pajak," kata Iman Sutiawan, Wakil Ketua II DPRD Batam sekaligus anggota dewan dapil Belakangpadang. (alfie)
BATAM
NASIONAL
EKONOMI
POLITIK
KARIMUN
