BATAM - Kepala Ex Officio Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menanggapi santai tudingan dirinya tidak berhasil memimpin instansi bisnis itu selama 100 hari pasca ia dilantik.
“Progres 100 hari Itu bukan salah satu faktor yang menjadi patokan sebuah keberhasilan. Beberapa hal yang tidak diketahui adalah perbaikan di beberapa sektor yang sudah kami lakukan, akan tetapi kemungkinan tidak akan didengar, apabila saya jelaskan langsung," kata Rudi menjawab tudingangan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk yang melakukan aksi unjuk rasa tunggal, Senin (6/1/2020) pagi di depan kantor BP Batam.
Pihaknya mengakui kendala yang sangat terasa adalah permasalahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). “Bagaimana mau menilai, saya masih akan melakukan penandatanganan pakta intrgritas kepada sejumlah eselon II,” ujarnya.
Nantinya penandatanganan janji kerja akan disaksikan oleh istri, ataupun suami dari para pejabat eselon II. Hal ini agar para pejabat yang akan dilantik tidak melakukan kesalahan yang sudah pernah dilakukan dan menjadi temuan dari lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apabila setuju bisa langsung tandatangan, dan apabila tidak kami akan carikan yang baru. Untuk penandatanganan ini, akan dilakukan sore ini," tegasnya.
Menurutnya keterlambatan penyusunan SOTK mempengaruhi kinerja dari masing-masing departemen. Di mana sebagai pimpinan dirinya belum dapat melakukan tindakan tegas, apabila departemen yang dimaksud belum dapat melakukan perubahan.
"Setelah pelantikan, saya akan langsung meminta pejabat terkait untuk membuktikan kinerjanya. Yang pasti SOTK baru ini guna memfilter pejabat baru dan membenahi masalah sebelumnya yang sempat jadi temuan,” tegas Rudi.
“Progres 100 hari Itu bukan salah satu faktor yang menjadi patokan sebuah keberhasilan. Beberapa hal yang tidak diketahui adalah perbaikan di beberapa sektor yang sudah kami lakukan, akan tetapi kemungkinan tidak akan didengar, apabila saya jelaskan langsung," kata Rudi menjawab tudingangan Ketua Kadin Batam, Jadi Rajagukguk yang melakukan aksi unjuk rasa tunggal, Senin (6/1/2020) pagi di depan kantor BP Batam.
Pihaknya mengakui kendala yang sangat terasa adalah permasalahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). “Bagaimana mau menilai, saya masih akan melakukan penandatanganan pakta intrgritas kepada sejumlah eselon II,” ujarnya.
Nantinya penandatanganan janji kerja akan disaksikan oleh istri, ataupun suami dari para pejabat eselon II. Hal ini agar para pejabat yang akan dilantik tidak melakukan kesalahan yang sudah pernah dilakukan dan menjadi temuan dari lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Apabila setuju bisa langsung tandatangan, dan apabila tidak kami akan carikan yang baru. Untuk penandatanganan ini, akan dilakukan sore ini," tegasnya.
Menurutnya keterlambatan penyusunan SOTK mempengaruhi kinerja dari masing-masing departemen. Di mana sebagai pimpinan dirinya belum dapat melakukan tindakan tegas, apabila departemen yang dimaksud belum dapat melakukan perubahan.
"Setelah pelantikan, saya akan langsung meminta pejabat terkait untuk membuktikan kinerjanya. Yang pasti SOTK baru ini guna memfilter pejabat baru dan membenahi masalah sebelumnya yang sempat jadi temuan,” tegas Rudi.
Rudi juga memastikan akan membereskan masalah di Pelabuhan Batuampar dengan membuat pintu masuk baru. Tidak sampai disitu ia akan menyapu bersih para mafia tanah, kuota impor mikol, kampung tua dan wto.
“Jangan sampai investor bawa uang Rp2 triliun tapi gara-gara lahan dikuasai mereka akhirnya investor kabur,” pungkasnya.
