DOMPAK - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H.Ansar Ahmad memimpin dan membuka secara langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Daerah Se-Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (22/8/2022).
Rapat tersebut menindaklanjuti dari arahan Presiden RI, yang meminta Tim Pengendali Infalsi Daerah (TPID) mewaspadai lonjakan inflasi pangan.
Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat, Gubernur Kepri mengundang langsung Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri dan Kepala BPS Kepri, untuk berdiskusi dengan Bupati dan Walikota membahas langkah-langkah antisipasi kenaikan harga komoditas di Kepri.
"Kita harus melakukan langkah-langkah efektif untuk mengantisipasi ini (inflasi) semua. Memang bicara inflasi ada beberapa faktor yang tidak bisa kita intervensi terutama karena fluktuasi global, tapi ada sisi-sisi yang bisa kita intervensi langsung oleh daerah seperti komoditi komoditi tertentu," terang H.Ansar Ahmad.
Berdasarkan data yang dihimpun BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen. Inflasi di Kepri pada bulan Juli 2022 jika dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY), inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
Adapun komoditas peyumbang terbesar inflasi pada bulan Juli di Kepri adalah cabe merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen. Lalu minyak goreng yang melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.
Untuk mengantisipasi inflasi semakin meningkat, dalam solusi jangka pendek Gubernur akan menyerukan untuk optimalisasi pekarangan rumah yang bisa dimanfaatkan untuk menanam beberapa komoditas yang masih tinggi harganya. Juga akan dilakukan operasi pasar untuk memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.
Sebelumnya, Pemprov Kepri bersama BI Perwakilan Kepri rutin menggelar operasi pasar murah yang menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau.
"Tetapi harus kita pastikan betul operasi pasar yang digelar itu memang mampu menurunkan harga komoditas. Operasi pasar kita lakukan untuk jenis-jenis yang memengaruhi inflasi," katanya.
Sementara itu, Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Surat edaran bernomor 500/4825/SJ tersebut dikeluarkan pada Jumat (19/8).
Surat edaran ini bertujuan mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian di daerah.
Melalui surat edaran tersebut, Gubernur, Bupati, dan Walikota diminta mengopti malkan anggaran dalam APBD untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, serta ketersediaan bahan pangan.
Langkah ini terutama ditempuh melalui kerja sama antardaerah. Selain itu, daerah juga diminta memberi bantuan sosial kepada masyarakat yang rentan terdampak inflasi di daerah. Apabila kebutuhan anggaran tersebut belum ter- sedia, daerah dapat menggunakan alokasi belanja tidak terduga (BTT) melalui pergeseran anggaran.
"Surat Edaran Mendagri sudah ada, kita pelajari terlebih dahulu batasan-batasan yang diatur dalam penggunaan BTT ini nantinya," katanya lagi.
Gubernur Kepri berharap dari rekor ini TPID di seluruh Kabupaten dan kota di Kepri bisa bekerja lebih maksimal untuk mengontrol inflasi di daerah. Dengan kerjasama dan koordinasi yang seksama maka Gubernur Ansar yakin inflasi di Kepri bisa terus terjaga.
Dalam Rakor tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama untuk mendukung dan melaksanakan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di seluruh daerah.
Dilakukan juga penandatanganan kerjasama pelaksanaan urban farming antara BI Perwakilan Kepri, Dinas Pertanian, dan TP-PKK Kepulauan Riau. Penyerahan bibit cabe juga dilakukan sebagai simbol semangat pelaksanaan urban farming.
Turut hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, Kaskogabwilhan I, Plt. Bupati Bintan, Wakil Walikota Tanjung Pinang, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri.
