BATAM - Indikasi telah terjadi kongkalikong pada persidangan judi bola online pimpong di HH Club menyeruak hangat di masyarakat Kota Batam.
Tidak saja melibatkan aparat jaksa dan hakim, dugaan kuat pewarta yang biasa meliput di pengadilan dan kejaksaan juga turut terbelit dalam lingkaran setan mafia peradilan.
Sumber di lapangan menyebutkan jaksa terang-terangan meminta wartawan untuk tak memberitakan persidangan judi bola di HH Club.
"Satu wartawan dapat uang tutup mulut Rp 2 juta, makanya mereka tidak lagi mau memberitakan atau meliput sidang vonis hari ini," kata sumber yang minta dirahasiakan identitasnya.
Menurut dia hal ini sungguh disayangkan, wartawan yang harusnya bersikap independen justru bertindak layaknya koruptor.
Persidangan ini menarik perhatian masyarakat terutama kalangan penggiat anti judi di Batam. "Ini preseden buruk bagi penegakan hukum. Media yang harusnya jadi pilar demokrasi dan menyuarakan kebenaran justru dipakai untuk berbuat kezoliman," kecam Agus, warga Batam Kota. (indra)
Berita Terkait:
Meriahkan Hari Bhayangkara ke-76, Rudi Turut Serahkan Sembako pada MasyarakatBATAM - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Baksos Religi dan Pembagian Bansos Sembako dalam Rangka Hari Bhayangkara ke-76 di L ... Jefridin Serahkan Laporan Audit Kearsipan Internal, Diskominfo Batam Raih Nilai TertinggiBATAM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, menyerahkan hasil Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) di Lingkungan Pemko Batam.Dina ...
Wakapolda Kepri Kini Dijabat Brigjen Pol Rudi Pranoto, Ini Pesan Walikota BatamBATAM - Walikota Batam menghadiri pisah sambut Wakapolda Kepri dari Brigjen Pol Drs. Darmawan, M.Hum kepada Brigjen Pol Drs. Rudi Pran ...
Cegah Korupsi di Lingkungan Pemko dan BP Batam, Rudi Ajak Masyarakat Turut MengawasiBATAM - Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemko ataupun Badan Pengu ...
Amsakar Serahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepada BPK RIBATAM - Pemerintah Kota (Pemko) Batam menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan ...
