[caption id="attachment_6701" align="alignleft" width="290"]
BATAM - Sejumlah kalangan pengusaha di Kota Batam menjerit dan bingung menghadapi rumitnya birokrasi perizinan di daerah ini. Salah satunya menyangkut masalah izin domisili usaha.
Kebijakan asal jadi dan diduga untuk kepentingan oknum pejabat selama ini, kian membuat para pengusaha lokal terpuruk. Akibatnya usaha meraka jalan di tempat dan terlindas oleh investor asing, terlebih masyarakat ekonomi Asea (MEA) sudah bergulir.
"Bayangkan saja, sekarang kalau mau urus izin domisili usaha untuk pengembangan perusahaan diharuskan minta tandatangan dan foto copy KTP dari para tetangga, RT/RW. Iya kalau tetangga itu kita kenal dan mereka berani, karena kan tidak ada sama sekali sosialisasi dari pemerintah," ujar KM salah seorang pengusaha yang minta namanya diinisialkan kepada kepriupdate.com, Senin (18/1/2016).
Menurut dia sudah banyak rekan sejawat pengusaha di Batam mengeluhkan kebijakan Pemko Batam tersebut. Pasalnya, kebijakan tersebut jelas sangat menghambat laju investasi pengusaha lokal.
"Aneh pemerintahan kita, mengapa investor asing diberi kemudahan tiga jam selesai urus izin-izin, ini pengusaha lokal kok dimatikan. Bagaimana kita mau bersaing di era MEA kalau caranya seperti sekarang," sesalnya.
KM dan pengusaha-pengusaha lokal lainnya di Batam berharap agar Pemerintahan Presiden Jokowi segera turun ke Batam untuk membenahi birokrasi perizinan usaha yang hanya manis di atas kertas namun pelaksanaannya nol besar.
"Semuanya hanya retorika, pengusaha lokal jadi penonton di daerahnya sendiri. Padahal selama ini kami banyak sumbangsih membangun Batam dan mengurangi angka pengangguran," pungkasnya. (thr)
